UMKM Butuh Modal, Sertifikat Kekayaan Intelektual Kini Bisa Jadi Jaminan Kredit Bank

JAKARTA – Kementerian Hukum (Kemenkum) Republik Indonesia resmi meluncurkan terobosan besar bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Mulai 13 Agustus 2025, sertifikat Kekayaan Intelektual (KI), khususnya sertifikat merek, kini dapat dijadikan jaminan kredit di bank. Program ini diharapkan membuka pintu akses permodalan yang lebih luas bagi pelaku usaha kreatif di seluruh Indonesia.

Menteri Hukum Republik Indonesia, Supratman Andi Agtas, mengatakan kebijakan ini mengubah paradigma lama yang hanya memandang sertifikat KI sebagai dokumen penghargaan.

“Hari ini kita mengubah paradigma. Sertifikat Kekayaan Intelektual tidak hanya dipajang di dinding, namun menjadi aset produktif bernilai ekonomi tinggi yang diakui lembaga keuangan,” ujar Supratman dalam acara IPXpose Indonesia di SMESCO, Jakarta.

Akses Modal Lebih Mudah untuk UMKM

Pada tahap awal, program ini memfasilitasi UMKM yang telah memiliki sertifikat merek untuk mengakses pembiayaan dari bank. Ke depan, cakupan program akan diperluas untuk paten, desain industri, dan hak cipta, sehingga semakin banyak pelaku ekonomi kreatif yang dapat memanfaatkannya.

Indonesia kini menjadi negara ke-15 di dunia dan ke-3 di ASEAN—setelah Singapura dan Malaysia—yang mengakui sertifikat KI sebagai kolateral pinjaman.

Dorong Investasi dan Posisi Tawar Dagang

Supratman menegaskan bahwa pengelolaan kekayaan intelektual yang profesional akan mendorong investasi, memperkuat daya saing nasional, dan menciptakan nilai tambah tinggi.

“KI adalah instrumen strategis dalam membangun ekonomi berbasis pengetahuan. Negara yang mampu mengelola KI dengan baik akan memiliki keunggulan dalam menarik investasi dan memperkuat posisi tawar perdagangan,” jelasnya.

Protokol Jakarta untuk Royalti Internasional

Tak hanya fokus pada pembiayaan, Indonesia juga tengah menginisiasi Protokol Jakarta—sebuah aturan internasional untuk pengelolaan royalti di era platform digital. Inisiatif ini akan diajukan ke World Intellectual Property Organization (WIPO) di Jenewa.

“Gagasan ini bukan hanya untuk kepentingan Indonesia, tetapi juga negara-negara berkembang di seluruh dunia,” tegas Supratman.

Dengan kebijakan ini, pemerintah berharap ekosistem ekonomi kreatif berbasis kekayaan intelektual di Indonesia semakin tumbuh, menciptakan lapangan kerja baru, dan memperkuat fondasi ekonomi nasional. (MS)

Simak Berita Lainnya di WA Channel disini