KENDARI – Realisasi APBN Regional Sulawesi Tenggara (Sultra) mencapai Rp25.677,49 miliar atau 96,03% dari pagu, di tengah dinamika perlambatan penerimaan pajak dan kontraksi belanja negara.
Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi Sultra tetap solid di angka 5,65% (year-on-year) pada Triwulan III-2025.
Data yang terekam hingga 31 Desember 2025 (Data 2026 belum terbit) ini menunjukkan paradoks fiskal: ekonomi tumbuh, tetapi penerimaan pajak melemah akibat tekanan sektor pertambangan dan kebijakan efisiensi belanja pemerintah.
Pertumbuhan Ekonomi Sultra 5,65% dan Inflasi Terkendali 2,86%
Kinerja ekonomi Sulawesi Tenggara masih menunjukkan daya tahan. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku pada Triwulan III-2025 mencapai Rp51,68 triliun, sementara atas dasar harga konstan 2010 sebesar Rp30,41 triliun.
Sementara itu, inflasi Sultra pada Desember 2025 tercatat 2,86% (y-on-y) dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) 109,61.
Inflasi tertinggi: Kabupaten Kolaka 3,45% (IHK 110,64)
Inflasi terendah: Kota Baubau 2,07% (IHK 110,05)
Tekanan inflasi terutama berasal dari:
Makanan, minuman, dan tembakau (3,84%)
Perawatan pribadi dan jasa lainnya (9,78%)
Pendidikan (5,05%)
Restoran (2,54%)
Transportasi (2,01%)
Secara bulanan inflasi 0,22%, sementara inflasi year-to-date 2025 sebesar 2,86% — masih dalam rentang target nasional.
Pendapatan Negara di Sultra: Pajak Tertekan, Bea Cukai Melejit
Penerimaan Perpajakan Rp3,98 Triliun, Kontraksi 7,70%
Realisasi penerimaan perpajakan hingga akhir 2025 mencapai Rp3.987,23 miliar, terdiri dari:
Pajak: Rp3.710,22 miliar
Kepabeanan & Cukai: Rp277 miliar
Penerimaan pajak mengalami kontraksi 7,70% (y-on-y).
Komponen yang mengalami penurunan terdalam:
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB): turun 62,44%
Pajak Pertambahan Nilai (PPN): turun 32,05%
Faktor utama pelemahan:
RKAB tambang di sejumlah wilayah belum terbit
Fluktuasi harga nikel global
Melemahnya ekspor aspal Buton
Restitusi pajak tinggi Rp274,36 miliar
Kebijakan Coretax (WP cabang menjadi WP pusat)
Kinerja sektor pertambangan menjadi faktor dominan, mengingat struktur ekonomi Sultra yang sangat bergantung pada komoditas tambang.
Bea Masuk Tumbuh 67,34%
Berbeda dengan pajak, penerimaan kepabeanan dan cukai melonjak 67,34% (y-on-y).
Bea masuk tercatat Rp276,16 miliar atau 122,20% dari target, didorong oleh impor gula dari Brasil oleh PT Prima Alam Gemilang di Kabupaten Bombana. Sementara cukai menyumbang Rp2,23 miliar.
PNBP Lampaui Target 131,69%
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai Rp932,90 miliar atau 131,69% dari target.
Rinciannya:
PNBP lainnya: Rp522,16 miliar (kontraksi 6,08%)
Pendapatan BLU: Rp410,74 miliar (tumbuh 5,16%)
Meskipun sedikit terkontraksi 1,44% dibanding tahun sebelumnya, PNBP tetap menjadi bantalan fiskal penting di tengah pelemahan pajak.
Belanja Negara: Terkontraksi karena Efisiensi dan Cuaca
Belanja Pemerintah Pusat Rp7,51 Triliun
Realisasi belanja pemerintah pusat mencapai Rp7.513,52 miliar (94,89% dari pagu), terdiri dari:
Belanja Pegawai: Rp3.184,75 miliar (99,10%)
Belanja Barang: Rp3.010,58 miliar (91,19%)
Belanja Modal: Rp1.302,43 miliar (93,92%)
Bansos: Rp15,76 miliar (99,99%)
Secara keseluruhan, belanja negara terkontraksi 8,63% (y-on-y) akibat:
Efisiensi anggaran (Inpres No.1 Tahun 2025)
Keterlambatan kontrak PSN Cetak Sawah
Musim hujan yang menghambat pekerjaan fisik
Serapan DK dan TP yang belum optimal
Transfer ke Daerah Rp18,16 Triliun
Penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) mencapai Rp18.163,97 miliar (96,51% dari alokasi).
Namun, secara tahunan TKD terkontraksi 4,49%, dengan rincian:
DAK Nonfisik: tumbuh 15,19%
DBH: turun 10,28%
DAU: turun 2,41%
DAK Fisik: turun 26,75%
Dana Insentif Fiskal: turun 61,60%
Dana Desa: turun 10,77%
Dana Desa tersalurkan Rp1.358,20 miliar (93,87%) untuk infrastruktur dasar, pendidikan, kesehatan, dan sanitasi.
DAK Fisik tersalurkan Rp1.131,41 miliar (92,8%).
Bidang dengan penyaluran tertinggi adalah Air Minum (99,02%), sementara terendah Perlindungan Perempuan dan Anak (88,13%).
Ketergantungan Tambang Jadi Alarm Fiskal Sultra
Struktur fiskal Sulawesi Tenggara masih sangat sensitif terhadap dinamika pertambangan.
Penurunan pajak dari sektor tambang menunjukkan urgensi:
Diversifikasi ekonomi daerah
Optimalisasi PNBP dan sektor jasa
Percepatan realisasi belanja produktif
Reformasi tata kelola pertambangan
Di tengah tekanan global dan fluktuasi harga komoditas, APBN Regional Sultra tetap memainkan peran sebagai shock absorber untuk menjaga pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Dengan pertumbuhan 5,65% dan inflasi terkendali, tantangan berikutnya adalah memastikan belanja negara lebih produktif serta memperkuat basis pajak non-komoditas demi ketahanan fiskal jangka panjang. (MS Network)
Sumber: Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Sulawesi Tenggara.
Simak Berita Lainnya di WA Channel disini
Comment