Ketika Presiden Joko Widodo mengumumkan kabinet 2019–2024, satu nama langsung menyita perhatian publik: Nadiem Anwar Makarim.
Usianya baru 35 tahun ketika itu, jauh lebih muda dibanding menteri-menteri lain yang sarat pengalaman politik.
Ia datang bukan dari rahim partai, melainkan dari dunia bisnis. Sebagai pendiri Gojek, Nadiem dikenal sebagai sosok brilian yang mampu membangun unicorn pertama Indonesia.
Berpendidikan Harvard, bergaul di panggung global, dan dipandang sukses secara finansial, Nadiem dianggap sebagai simbol masuknya generasi baru ke dalam pemerintahan.
Harapan yang dititipkan kepadanya bukan main-main. Publik membayangkan ia akan menghapus wajah lama birokrasi yang lamban, kaku, dan korup. Seorang teknokrat muda, kaya, dan modern—yang dipercaya bisa mendisrupsi politik seperti ia mendisrupsi industri transportasi.
Namun, lima tahun setelah itu, publik menyaksikan kenyataan pahit. Pada 4 September 2025, Kejaksaan Agung menetapkan Nadiem sebagai tersangka dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook senilai Rp1,98 triliun. Proyek yang digadang-gadang sebagai lompatan digitalisasi pendidikan, berubah menjadi kasus besar yang kini menyeret sang menteri ke jeruji hukum.
Kaya, Alumni Harvard, dan Tetap Korupsi
Satu pertanyaan menghantui publik: untuk apa seorang Nadiem Makarim korupsi?
Berbeda dengan politisi lain yang membangun kekayaan lewat kekuasaan, Nadiem sudah mapan bahkan sebelum masuk kabinet. Sebagai pendiri Gojek, ia diperkirakan memiliki kekayaan pribadi bernilai ratusan juta dolar. Ia juga memiliki jejaring global yang luas, peluang karier internasional terbuka lebar.
Jika ia ingin hidup nyaman, dunia sudah memberikannya semua. Tapi, korupsi ternyata bukan hanya soal kebutuhan ekonomi. Ia adalah soal kuasa, pengaruh, dan keinginan mengendalikan narasi.
Dalam kasus Chromebook, Nadiem diduga menggunakan kewenangannya untuk mengunci spesifikasi teknis agar hanya cocok dengan produk tertentu—sebuah pola klasik dalam praktik pengadaan. Di titik inilah, publik menyadari: bahkan orang yang sudah kaya sekalipun tetap bisa tergoda mengakali sistem.
Startup Mindset vs Realitas Negara
Kesalahan Nadiem mungkin bermula dari kepercayaannya pada logika startup. Di dunia bisnis, kecepatan, efisiensi, dan inovasi adalah segalanya. Eksperimen boleh gagal, yang penting cepat bangkit.
Tapi pemerintahan tidak bisa diperlakukan seperti laboratorium startup. Uang yang dipakai adalah anggaran negara, dampaknya langsung ke jutaan siswa dan guru. Satu kebijakan salah, maka generasi bisa kehilangan kesempatan belajar.
Nadiem mungkin ingin membuktikan bahwa digitalisasi pendidikan bisa dipercepat. Tapi ketika prosesnya ditutup, pengawasan dilemahkan, dan partisipasi publik diabaikan, logika efisiensi berubah menjadi praktik penyimpangan.
Ironisnya, Nadiem yang dulu dielu-elukan sebagai disruptor justru terjebak dalam pola lama birokrasi: proyek besar, tender diarahkan, uang negara bocor.
Ilusi Generasi Baru
Kasus ini bukan hanya soal seorang menteri, melainkan soal kegagalan kolektif. Selama ini kita terlalu percaya bahwa figur muda, kaya, dan pintar otomatis lebih bersih dari politisi lama.
Nadiem adalah contoh nyata runtuhnya mitos itu. Generasi milenial yang digadang-gadang membawa harapan ternyata bisa mengulangi pola lama begitu masuk ke lingkaran kekuasaan.
Mengganti generasi tanpa memperbaiki sistem hanya akan melahirkan “wajah baru dengan perilaku lama.” Dan di situlah tragedi terbesar kasus ini: publik kehilangan pegangan bahwa elite baru lebih baik dari elite lama.
Korupsi Sebagai Gejala Sistemik
Nadiem mungkin tersandung sebagai individu, tetapi kasus ini menyingkap cacat sistemik dalam birokrasi kita.
Korupsi tetap subur bukan karena pejabatnya miskin atau tidak pintar, melainkan karena sistem memungkinkan celah. Pengawasan internal lemah, partisipasi publik minim, dan proses pengadaan sering dikendalikan oleh segelintir orang di lingkaran kekuasaan.
Siapa pun yang masuk—entah generasi tua atau muda, lulusan Harvard atau tidak—akan menghadapi godaan yang sama. Dan tanpa kontrol kuat, mereka berpotensi jatuh ke jurang yang sama.
Kronologi Kasus Chromebook: Dari Ambisi Digitalisasi ke Skandal Rp1,98 Triliun
2021 – Proyek Digitalisasi Pendidikan Diluncurkan
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) mulai merancang program “Merdeka Belajar” berbasis teknologi. Salah satu pilar utamanya adalah pengadaan laptop untuk sekolah, yang diharapkan mempercepat digitalisasi pembelajaran. Chromebook dipilih sebagai perangkat andalan.
2022 – Uji Coba Bermasalah
Sejumlah sekolah di daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar) mulai menerima distribusi Chromebook. Namun, laporan dari guru dan kepala sekolah menyebut perangkat ini tidak kompatibel dengan infrastruktur yang ada. Koneksi internet buruk, dukungan teknis minim, dan perangkat sulit digunakan tanpa pelatihan. Kritik muncul, tapi program tetap berjalan.
2023 – Tender Dikunci Spesifikasi
Audit internal menemukan kejanggalan. Spesifikasi pengadaan diduga sengaja dibuat agar hanya cocok dengan Chromebook, bukan laptop lain. Padahal, di masa Menteri sebelumnya, opsi Chromebook sempat ditolak karena dianggap tidak sesuai dengan kebutuhan sekolah di daerah.
2024 – Dana Membengkak
Alokasi anggaran untuk pengadaan laptop melonjak hingga Rp1,98 triliun. Laporan keuangan memperlihatkan adanya ketidaksesuaian antara harga pasar dan harga pengadaan. Sejumlah LSM pendidikan dan kelompok masyarakat sipil mulai menyoroti proyek ini, menuding ada praktik mark-up yang merugikan negara.
Agustus 2025 – Penyelidikan Kejagung
Kejaksaan Agung membuka penyelidikan resmi setelah menerima laporan masyarakat dan hasil audit BPKP. Tim penyidik memeriksa sejumlah pejabat Kemendikbudristek, vendor penyedia, hingga konsultan teknologi yang terlibat.
4 September 2025 – Nadiem Jadi Tersangka
Kejagung akhirnya menetapkan Nadiem Makarim sebagai tersangka. Ia diduga memiliki peran langsung dalam mengarahkan spesifikasi pengadaan, sehingga menutup kompetisi sehat dan membuka ruang penyimpangan. Pada hari itu pula, Nadiem resmi ditahan di Rutan Salemba dengan rompi pink dan tangan terborgol—sebuah simbol runtuhnya citra bersih yang dulu melekat pada dirinya.
Refleksi mendalam
Kronologi ini memperlihatkan bahwa kasus Chromebook bukan sekadar human error atau “kecelakaan kebijakan.” Ia adalah rangkaian keputusan yang sejak awal sarat dengan masalah: mulai dari pemaksaan proyek meski uji coba gagal, hingga penguncian tender yang jelas menguntungkan pihak tertentu.
Lebih dari itu, kejatuhan Nadiem membuktikan satu hal: korupsi di Indonesia adalah gejala sistemik, bukan personal.
Selama sistem pengadaan masih mudah dimanipulasi, selama kontrol publik lemah, selama proses politik lebih mengandalkan figur ketimbang mekanisme, kasus serupa hanya tinggal menunggu waktu.
Dan kali ini, figur yang tumbang bukan politisi tua atau pejabat karier. Melainkan ikon milenial yang dulu dijanjikan sebagai wajah baru perubahan.
Kini, Nadiem bukan lagi wajah harapan, melainkan cermin buram tentang bagaimana sistem yang cacat bisa menggulung siapa saja.
Pertanyaan terbesar yang harus kita ajukan bukanlah “kenapa Nadiem bisa korupsi?” melainkan “sampai kapan kita membiarkan sistem yang sama terus melahirkan koruptor baru?”
Karena kalau tidak, drama ini akan berulang. Figur baru akan naik, dielu-elukan, lalu tumbang. Dan publik, lagi-lagi, hanya bisa menyaksikan ikon harapan berubah menjadi catatan kelam sejarah. (Redaksi)
Simak Berita Lainnya di WA Channel disini
