JAKARTA – Indonesia tengah menghadapi ironi besar di sektor pertanian: banjir impor singkong, padahal hasil panen dalam negeri melimpah.
Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengungkapkan, praktik impor ini justru dilakukan oleh pelaku industri yang memiliki perkebunan singkong di luar negeri.
“Biasanya yang punya pabrik juga punya kebun di luar negeri, lalu hasil panennya dikirim masuk ke Indonesia. Jelas lebih murah karena mereka budidayakan sendiri. Tapi ini tidak boleh. Petani lokal harus diutamakan,” ujar Amran, Rabu (4/6/2025).
Masuknya singkong impor membuat harga jual hasil panen petani lokal jatuh tidak kompetitif. Industri lebih memilih produk luar karena dianggap lebih murah, mengabaikan keberpihakan terhadap petani dalam negeri.
Fenomena ini disebut Amran mirip dengan kasus kelebihan pasokan susu segar beberapa waktu lalu.
“Yang mandi susu masih ingat? Sekarang tidak ribut lagi, kan?” sindirnya, merujuk pada penyelesaian krisis susu sapi lokal yang sempat mencuat.
Pemerintah Minta Industri Prioritaskan Singkong Lokal
Amran menegaskan agar seluruh pelaku industri di sektor pertanian tidak lagi memprioritaskan pasokan dari luar negeri.
“Kami mohon, dahulukan kesejahteraan petani Indonesia. Jangan justru menomorduakan mereka,” tegasnya.
Ia mengaku sudah melaporkan masalah ini kepada Presiden Prabowo Subianto dan mendapat dukungan penuh untuk melindungi produsen singkong dalam negeri. Bahkan koordinasi lintas kementerian telah dilakukan, termasuk dengan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Mendag Budi Santoso, dan Menko Pangan Zulkifli Hasan.
“Kita harus lindungi petani kita. Nanti apakah dengan tarif atau lartas (larangan terbatas), itu tergantung mekanisme teknis. Tapi prinsipnya sudah disepakati,” katanya.
Amran juga menyebut telah mengirimkan surat resmi kepada Menko Airlangga melalui surat B-191/PI.200/M/05/2025 tertanggal 14 Mei 2025, yang meminta percepatan pelaksanaan Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) membahas langkah pengendalian impor singkong dan produk turunannya.
“Untuk melindungi petani dan menjaga stabilitas harga di tingkat produsen, perlu langkah strategis berupa pengendalian impor singkong,” bunyi kutipan dalam surat tersebut.
Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa nilai impor ubi kayu atau singkong pada 2024 melonjak drastis hingga 609,11 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Lonjakan ini menjadi tamparan keras bagi petani lokal yang kini mengeluh harga anjlok dan panen sulit terserap industri. (MS)
Simak Berita Lainnya di WA Channel disini
