DENPASAR – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) di bawah kepemimpinan Gubernur Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka memastikan dukungan penuh terhadap percepatan operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Langkah ini diwujudkan dengan menyiapkan 328 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang akan mengawal jalannya koperasi strategis tersebut.
Gubernur Andi Sumangerukka menyampaikan komitmen itu saat menghadiri Rapat Konsolidasi Nasional dan Percepatan Operasionalisasi Koperasi Merah Putih di Kantor Gubernur Bali, Denpasar, Jumat (8/8/2025).
Rapat dipimpin langsung Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih, di antaranya Mendagri Tito Karnavian, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi, Menteri Desa Abdul Halim Iskandar, Menteri Hukum dan HAM, serta Menpan RB.
Zulkifli Hasan menegaskan pentingnya konsolidasi hingga tingkat desa dan kelurahan, bukan hanya di pusat.
Mendagri Tito Karnavian pun melaporkan progres penyusunan regulasi percepatan pembentukan koperasi merah putih yang sudah diformalkan melalui surat keputusan.
Di Sultra, seluruh regulasi pendukung sudah tuntas, termasuk Surat Keputusan Gubernur dan Peraturan Gubernur terkait koperasi merah putih.
“Kami sudah siap di semua aspek, baik regulasi maupun sumber daya manusia,” ujar Gubernur Andi Sumangerukka.
Pemprov Sultra menugaskan 232 PPPK di dinas terkait dan 96 PPPK di 17 kabupaten/kota untuk memastikan operasional koperasi berjalan lancar. Para pegawai ini akan fokus pada pendampingan, administrasi, dan penguatan manajemen koperasi di tingkat desa/kelurahan.
Dengan langkah ini, Sultra menjadi salah satu provinsi yang paling siap dalam mengimplementasikan Koperasi Merah Putih sebagai motor penggerak ekonomi rakyat di desa dan kelurahan.
Koperasi Merah Putih Dorong Kemandirian Ekonomi dan Ketahanan Pangan
Kehadiran Koperasi Merah Putih di Sulawesi Tenggara diharapkan mampu memperkuat ekonomi kerakyatan, mendorong kemandirian pangan, serta menciptakan lapangan kerja baru di desa dan kelurahan.
Dengan dukungan penuh dari 328 pegawai PPPK, koperasi ini diproyeksikan menjadi tulang punggung distribusi pangan, pengelolaan hasil pertanian, dan pemberdayaan UMKM lokal.
Upaya ini sejalan dengan visi Gubernur Andi Sumangerukka untuk menjadikan Sultra sebagai provinsi tangguh pangan sekaligus pusat pertumbuhan ekonomi berbasis komunitas di Indonesia Timur. (MS)
Simak Berita Lainnya di WA Channel disini
