KONAWE – Pulau Bokori, destinasi wisata unggulan di Sulawesi Tenggara, kini berubah menjadi medan konflik terbuka antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sultra dan DPRD Kabupaten Konawe.
Klaim pengelolaan oleh provinsi memantik reaksi keras DPRD, yang menegaskan pulau tersebut secara sah berada dalam wilayah administratif Kabupaten Konawe.
Ketua Komisi III DPRD Konawe, Abdul Ginal Sambari, menyatakan sikap tegas tanpa kompromi.
“Pulau Bokori itu masuk wilayah Kecamatan Soropia, Kabupaten Konawe. Itu jelas wilayah kami,” tegasnya Senin (26/1/2026).
Ia menyoroti langkah Pemprov Sultra yang membangun dan mengelola fasilitas wisata di Pulau Bokori tanpa koordinasi dan izin resmi dari pemerintah daerah.
“Kalau mau membangun dan mengembangkan, harus izin dulu dengan pemerintah daerah. Jangan tiba-tiba mengklaim pengelolaan seolah-olah itu milik provinsi,” ujarnya.
Politisi Partai Golkar itu bahkan menegaskan DPRD siap menarik kewenangan pengelolaan dan menindak pihak-pihak yang dianggap melanggar hak daerah.
“Kita akan tarik itu. Kita akan usir yang tidak berhak. Ini wilayah kita dan kita yang akan kembangkan,” katanya dengan nada keras.
Sekilas tentang Pulau Bokori
Pulau Bokori merupakan pulau kecil yang terletak di Kecamatan Soropia, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara. Pulau ini berada di Teluk Kendari dan hanya berjarak sekitar 30–40 menit perjalanan laut dari Kota Kendari.
Secara administratif, Pulau Bokori tercatat sebagai bagian dari wilayah Kabupaten Konawe, bukan Kota Kendari maupun wilayah provinsi.
Pulau ini dikenal dengan pasir putihnya yang halus, perairan laut yang jernih, serta panorama matahari terbenam yang menjadi daya tarik utama wisatawan.
Pulau Bokori mulai dikembangkan sebagai destinasi wisata sejak pertengahan dekade 2010-an, dengan berbagai fasilitas seperti cottage, gazebo, dermaga, dan area rekreasi pantai.
Selain potensi wisata bahari, Pulau Bokori juga memiliki nilai strategis ekonomi karena kedekatannya dengan pusat aktivitas Kota Kendari.
Pulau ini kerap dipromosikan sebagai ikon pariwisata Sulawesi Tenggara dan menjadi salah satu destinasi unggulan yang menyumbang pergerakan ekonomi sektor jasa dan pariwisata.
Namun, status pengelolaan Pulau Bokori selama ini dinilai abu-abu. Pembangunan yang dilakukan pemerintah provinsi tanpa kejelasan dasar hukum pengelolaan menjadi sumber utama konflik antara pemerintah kabupaten dan provinsi.
DPRD Konawe: Tidak Ada Koordinasi
Abdul Ginal menegaskan, hingga kini tidak pernah ada koordinasi resmi yang melibatkan DPRD Konawe dalam pengelolaan Pulau Bokori.
“Tidak ada koordinasi, DPRD juga tidak tahu. Kalau mau koordinasi, ubah dulu undang-undangnya. Ubah aturan wilayah, jadikan Bokori masuk Kendari, baru bicara,” tegasnya.
Menurutnya, selama tidak ada perubahan regulasi wilayah, Pulau Bokori tetap sah menjadi bagian dari Kabupaten Konawe.
DPRD pun menyatakan siap menelusuri aspek legal dan mengambil langkah lanjutan jika diperlukan.
Di sisi lain, DPRD Konawe saat ini tengah melakukan evaluasi dan pemetaan seluruh destinasi wisata di wilayahnya untuk dikembangkan secara maksimal.
“Potensi wisata di Konawe, baik yang sudah ada maupun yang belum terkelola, tahun ini akan kita kembangkan. Pariwisata punya potensi besar untuk kemajuan daerah,” pungkas Abdul Ginal. (MS Network)
Simak Berita Lainnya di WA Channel disini
