KONAWE UTARA – Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Sulawesi Tenggara bersama Pemerintah Kabupaten Konawe Utara menggelar monitoring dan evaluasi (monev) penyaluran dana Transfer ke Daerah (TKD) sekaligus audiensi dengan Wakil Bupati Konawe Utara.
Kegiatan yang dipusatkan di Balai Desa Muara Tinobu, Kecamatan Lasolo, ini juga dirangkaikan dengan sosialisasi pembangunan Zona Integritas Desa (ZIDES) oleh KPPN Kendari.
Tantangan Ekonomi: Pengangguran dan Ketimpangan
Kepala Kanwil DJPb Sultra, Iman Widhiyanto, memaparkan bahwa sejumlah indikator kesejahteraan di Konawe Utara mengalami tren positif. Indeks Pembangunan Manusia (IPM), harapan lama sekolah, hingga usia harapan hidup terus menunjukkan perbaikan.
Namun, ia menegaskan masih ada tantangan serius yang harus dihadapi, yakni meningkatnya tingkat pengangguran terbuka dan rasio gini yang mengindikasikan ketimpangan pendapatan antarwarga.
“Kondisi ini berpotensi menghambat upaya pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif,” ujarnya dikutip Sabtu (30/8/2025).
Selain itu, realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Konawe Utara hingga Juni 2025 masih rendah. Pendapatan daerah baru mencapai Rp337,39 miliar atau 24,63 persen dari target, sementara belanja daerah sebesar Rp389,22 miliar atau 26,04 persen dari pagu. Keduanya tercatat mengalami kontraksi cukup dalam dibandingkan tahun sebelumnya.
Penyaluran Dana Desa Perlu Dipercepat
Hingga 4 Agustus 2025, DJPb mencatat penyaluran dana TKD di Konawe Utara mencapai Rp543,34 miliar atau 45,26 persen dari total pagu Rp1,200 triliun. Namun, realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik masih sangat rendah, baru Rp4,95 miliar atau 7,68 persen dari pagu.
Pemerintah daerah pun didorong untuk mempercepat pemenuhan dokumen syarat penyaluran, terutama DAK Fisik, dengan memperkuat koordinasi bersama KPPN Kendari agar tidak terjadi keterlambatan realisasi anggaran.
Zona Integritas Desa dan Kemandirian Ekonomi
Kegiatan ini juga dirangkaikan dengan sosialisasi pembangunan Zona Integritas Desa (ZIDES).
Kepala KPPN Kendari, Agung Mulyono, menekankan pentingnya menjaga integritas dalam pengelolaan dana desa sehingga manfaatnya benar-benar bisa dirasakan masyarakat.
Sementara itu, Aditia dari Kanwil DJPb Sultra menyampaikan materi mengenai ketentuan penyaluran dana desa serta peluang pembiayaan melalui Koperasi Desa Merah Putih.
Upaya ini diharapkan mampu mendorong kemandirian desa dalam mengelola keuangan dan memperkuat basis ekonomi masyarakat.
Sebagai bentuk dukungan, KPPN Kendari memberikan penghargaan kepada Kepala Desa Muara Tinobu atas komitmen mendukung pembentukan koperasi desa.
Selain itu, dilakukan pula penyerahan banner pencanangan Zona Integritas Desa sebagai simbol komitmen transparansi dan akuntabilitas.
Harapan ke Depan
Melalui sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, percepatan realisasi APBD, kelancaran penyaluran DAK Fisik, serta penguatan tata kelola dana desa diharapkan dapat segera terwujud.
Desa Muara Tinobu diproyeksikan menjadi role model pengelolaan dana desa yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
Dengan dukungan program ZIDES dan pembentukan koperasi desa, Konawe Utara diharapkan mampu menekan angka pengangguran sekaligus mempersempit jurang ketimpangan pendapatan. (MS)
Simak Berita Lainnya di WA Channel disini
