JAKARTA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menegaskan bahwa hilirisasi sektor pertambangan harus membawa manfaat nyata bagi daerah.
Dalam paparannya di Jakarta Geopolitical Forum IX/2025 (JGF 2025) yang digelar oleh Lemhannas RI pada Selasa (24/6), ia menekankan pentingnya pemerataan ekonomi melalui peran aktif pemerintah daerah, pelaku usaha lokal, dan masyarakat sekitar tambang.
“Nilai tambah dari hilirisasi harus dinikmati sebesar-besarnya oleh masyarakat daerah. Mereka harus jadi tuan di negeri sendiri, bukan hanya penonton. Tidak boleh semua kue ekonomi dibawa ke Jakarta atau hanya ke investor,” ujar Bahlil.
Bahlil mencontohkan keberhasilan hilirisasi di Maluku Utara dan Sulawesi Tengah, yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah hingga 20 persen, jauh melampaui rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional yang hanya 6 persen.
Menurutnya, ini adalah bukti konkret bahwa industri hilir mampu menjadi motor penggerak transformasi ekonomi daerah.
“Jika strategi hilirisasi ini konsisten diterapkan, Indonesia akan menjadi salah satu negara dengan PDB terbesar di dunia pada 2045,” tambahnya.
Daerah Harus Tetap Hidup Usai Tambang Habis
Menteri Bahlil juga menyoroti pentingnya keberlanjutan ekonomi pascatambang.
Pemerintah tengah menyusun peta jalan hilirisasi berkelanjutan, termasuk mewajibkan perusahaan tambang untuk mengembangkan sektor ekonomi lain seperti perkebunan dan perikanan, demi memastikan daerah tetap hidup setelah tambang ditutup.
“Jangan anggap ekonomi daerah ikut mati saat tambang berhenti. Perusahaan harus berinvestasi di sektor lain agar roda ekonomi tetap berputar,” tegasnya.
Sebagai bentuk komitmen, pemerintah telah memperkuat peran daerah melalui UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 mengenai Pertambangan Mineral dan Batubara. Regulasi ini membuka peluang seluas-luasnya bagi pengusaha lokal untuk turut serta dalam aktivitas pertambangan dan hilirisasi, sekaligus memastikan perlindungan lingkungan dan keberlanjutan usaha.
Upaya hilirisasi yang berkeadilan dinilai menjadi langkah strategis dalam menghadapi ketidakpastian geopolitik global.
Jika berhasil diterapkan secara konsisten, Indonesia tidak hanya akan memperkuat kemandirian ekonomi nasional, tetapi juga menjaga kedaulatan negara secara berkelanjutan. (MS)
Simak Berita Lainnya di WA Channel disini
