JAKARTA – Sekolompok pemuda asal Konawe yang terhimpun dalam Pemuda 21 Sultra-Jakarta (P21-SJ) berdemonstrasi di depan kantor pusat PT Virtue Dragon Nickel Industri (VDNI), kawasan Thamrin, Jakarta Pusat, Jumat (22/8/2025).
Para pemuda menyoroti tiga hal mulai dari pencemaran lingkungan, keselamatan kerja, hingga dugaan tunggakan pajak perusahaan China itu.
Eghy Seftiawan, salah satu koordinator aksi asal Konawe, menegaskan bahwa demonstrasi tersebut lahir dari keresahan masyarakat lokal yang sudah bertahun-tahun hidup dalam bayang-bayang pencemaran udara dan kerusakan lingkungan akibat aktivitas PT VDNI di Kecamatan Morosi.
“Sudah terlalu lama pencemaran lingkungan ini dibiarkan tanpa ada tindakan berarti dari pemerintah. Kami mendesak DPR RI segera memanggil direksi atau pimpinan PT VDNI untuk bertanggung jawab,” tegas Eghy dalam keterangan tertulis, Sabtu (23/8/2025).
Aksi Telanjang Dada, Simbol Perlawanan
Aksi kali ini berlangsung tidak biasa. Massa P21-SJ melakukan protes dengan bertelanjang dada sebagai simbol perlawanan terhadap dugaan tindakan represif dari pihak keamanan perusahaan.
“Salah satu rekan kami dipukul aparat keamanan perusahaan. Maka kami memilih buka baju sebagai simbol bahwa kami tidak takut dan siap memperjuangkan keadilan,” ungkap Eghy.
Ia menekankan, kerusakan lingkungan yang terjadi di Konawe bukan masalah sepele. Pemerintah diminta tidak hanya sebatas evaluasi, melainkan harus memberikan sanksi hukum tegas terhadap manajemen dan direksi PT VDNI.
Desakan Investigasi dan Ancaman Aksi Lanjutan
P21-SJ mendesak pemerintah pusat segera membentuk Tim Investigasi Gabungan yang melibatkan DPR RI, Kementerian ESDM, KLHK, dan Kementerian Ketenagakerjaan untuk mengusut tuntas dugaan pencemaran dan pelanggaran aturan di tubuh PT VDNI.
Bahkan, massa mengancam akan melanjutkan aksi di kantor pusat VDNI di Autograph Tower Jakarta serta di Kementerian ESDM RI jika tuntutan mereka diabaikan.
Sorotan Tunggakan Pajak dan Kecelakaan Kerja
Koordinator aksi lainnya, Asrawan Sumardin, menyoroti persoalan lain yang tak kalah serius. Menurutnya, PT VDNI diduga masih menunggak pajak miliaran rupiah kepada pemerintah daerah yang hingga kini belum dilunasi.
Selain itu, Asrawan menyinggung rentetan kecelakaan kerja yang merenggut nyawa buruh di smelter dan tambang milik perusahaan tersebut.
“Kematian buruh di kawasan industri nikel adalah bukti lemahnya komitmen PT VDNI terhadap standar kesehatan dan keselamatan kerja (K3). Pemerintah harus segera mengevaluasi dan mencabut izin operasional perusahaan ini,” tegasnya.
Tuntutan Pemuda Konawe
Dalam pernyataannya, massa aksi menuntut:
1. DPR RI segera memanggil pimpinan PT VDNI.
2. Pemerintah pusat membentuk tim investigasi gabungan.
3. Pemberian sanksi hukum terhadap manajemen PT VDNI.
4. Evaluasi izin lingkungan, keselamatan kerja, dan perizinan investasi.
5. Pencabutan izin operasional PT VDNI jika terbukti melakukan pelanggaran serius.
Sinyal Perlawanan Rakyat Bawah
Demonstrasi ini bukan sekadar ekspresi kekecewaan pemuda Konawe, melainkan juga alarm bagi pemerintah pusat bahwa problematika industri nikel tidak hanya soal investasi dan devisa negara, tetapi juga menyangkut keadilan ekologis, keselamatan pekerja, serta kepatuhan perusahaan terhadap hukum dan pajak.
Jika tuntutan ini diabaikan, potensi konflik sosial di daerah tambang akan semakin besar. Aksi telanjang dada para demonstran menjadi simbol bahwa masyarakat akar rumput siap melawan dominasi korporasi besar yang dinilai abai terhadap lingkungan dan hak pekerja. (MS)
Simak Berita Lainnya di WA Channel disini
