KENDARI – Konsorsium Pemerhati Hukum Sulawesi Tenggara (KPH Sultra) resmi menyampaikan laporan pengaduan ke Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara terkait proyek pembangunan box culvert di Desa Lombueya, Kecamatan Moramo, Kabupaten Konawe Selatan. Laporan itu disampaikan pada Kamis, 12 November 2026, dan menyoroti dugaan ketidaksesuaian spesifikasi teknis serta dugaan penyimpangan pertanggungjawaban anggaran pada pekerjaan senilai Rp398.793.471,53 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2026. Proyek tersebut dilaksanakan oleh CV Cahaya Lima Mandiri berdasarkan kontrak bernomor 602/03/SPK-PL/BOX/DPUTR-BM/VIII/2026, dengan masa pelaksanaan 90 hari kalender, terhitung 4 Agustus hingga 1 November 2026.
Dalam laporannya, KPH Sultra meminta aparat penegak hukum menelaah seluruh tahapan pekerjaan, mulai dari perencanaan, pengawasan, dan pelaksanaan hingga pertanggungjawaban pembayaran. Lembaga pemantau hukum itu juga meminta pemeriksaan teknis independen terhadap mutu beton, karena hasil pantauan di lapangan diduga menunjukkan kondisi yang tidak sesuai dengan ketentuan kontrak.
Dugaan Cacat Mutu di Lapangan
KPH Sultra menduga struktur box culvert di Desa Lombueya mengalami cacat mutu. Temuan yang disampaikan dalam laporan itu antara lain beton yang keropos atau honeycombing, agregat kasar yang tampak terbuka, serta tulangan besi yang terekspos di beberapa titik. Selain itu, KPH Sultra juga menduga terjadi segregasi campuran beton dan menilai kondisi sambungan pengecoran perlu dievaluasi secara teknis. Koordinator KPH Sultra, Akram Bandu, mengatakan, “Di antaranya dugaan segregasi campuran beton, keropos atau honeycombing pada struktur, besi tulangan yang terekspos, serta kondisi sambungan pengecoran yang perlu dievaluasi secara teknis.”
Akram Bandu menegaskan, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) seharusnya memastikan terlebih dahulu bahwa hasil pekerjaan telah memenuhi spesifikasi teknis dan ketentuan kontrak sebelum menyetujui pembayaran atau pencairan anggaran. Ia menegaskan, apabila terdapat ketidaksesuaian pekerjaan di lapangan, hal itu harus diperiksa dan diselesaikan terlebih dahulu sesuai mekanisme kontrak.
“Menurut kami, PPK harus memastikan terlebih dahulu bahwa hasil pekerjaan telah memenuhi spesifikasi teknis dan ketentuan kontrak sebelum menyetujui pembayaran atau pencairan anggaran. Apabila terdapat ketidaksesuaian pekerjaan di lapangan, hal tersebut harus diperiksa dan diselesaikan terlebih dahulu sesuai mekanisme kontrak. Jangan sampai pembayaran dilakukan tanpa memastikan kesesuaian hasil pekerjaan,” kata Akram Bandu.
Tuntutan Pemeriksaan Menyeluruh
Dalam laporan pengaduannya, KPH Sultra meminta Kejati Sultra memeriksa Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Konawe Selatan, PPK, serta CV Cahaya Lima Mandiri selaku pelaksana proyek. Semua pihak yang memiliki tanggung jawab dalam pekerjaan itu diminta dimintai keterangan agar menjadi jelas apakah pelaksanaan proyek sudah sesuai dengan spesifikasi, volume, dan pertanggungjawaban anggarannya. “Kami meminta Kejati Sultra memeriksa Kepala Dinas PUPR, PPK, serta pihak CV Cahaya Lima Mandiri selaku pelaksana. Semua pihak yang memiliki tanggung jawab dalam pekerjaan ini perlu dimintai keterangan agar menjadi jelas apakah pelaksanaan proyek sudah sesuai dengan spesifikasi, volume, dan pertanggungjawaban anggarannya,” ujar Akram Bandu.
KPH Sultra juga meminta pemeriksaan teknis independen terhadap mutu beton, termasuk uji laboratorium dan core drill bila diperlukan. Selain itu, lembaga itu meminta penelusuran terhadap dokumen perencanaan dan pelaksanaan, antara lain Rencana Anggaran Biaya (RAB), Harga Perkiraan Sendiri (HPS), gambar teknis, laporan progres, berita acara pemeriksaan, serta dokumen pembayaran. KPH Sultra juga mendesak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulawesi Tenggara ikut menindaklanjuti temuan tersebut.
Baru Laporan Pengaduan
Perlu ditegaskan bahwa langkah yang ditempuh KPH Sultra sejauh ini masih berupa laporan pengaduan masyarakat. Hingga laporan ini disampaikan, belum ada proses penyidikan, dan belum ada tanggapan resmi dari Kejati Sultra. Akram Bandu sendiri menegaskan pihaknya tidak mendahului proses hukum dan tidak menyimpulkan adanya tindak pidana sebelum ada pemeriksaan dari aparat penegak hukum.
Keterbatasan yang sama berlaku untuk pihak-pihak yang disebut dalam laporan. Hingga berita ini disusun, belum ada tanggapan resmi dari Dinas PUPR Kabupaten Konawe Selatan, PPK, maupun CV Cahaya Lima Mandiri terkait dugaan yang disampaikan KPH Sultra. Karena itu, seluruh temuan mutu dan dugaan penyimpangan dalam artikel ini masih berstatus dugaan dari KPH Sultra sebagai pihak pelapor, bukan fakta yang sudah terbukti melalui pemeriksaan resmi.
Sorotan Sejak Oktober 2026
Laporan resmi pada 12 November 2026 ini merupakan kelanjutan dari sorotan yang sama oleh KPH Sultra pada 25 Oktober 2026. Saat itu, KPH Sultra baru mendesak Kejati Sultra dan BPK RI Perwakilan Sulawesi Tenggara untuk menindaklanjuti dugaan cacat mutu pada proyek box culvert Lombueya. Hingga sorotan pada 25 Oktober itu disampaikan, belum ada tanggapan resmi dari instansi berwenang, PPK, maupun kontraktor.
KPH Sultra menyerahkan sepenuhnya kepada Kejati Sultra untuk melakukan penelaahan dan pemeriksaan secara objektif. “Kami menyerahkan sepenuhnya kepada Kejati Sultra untuk melakukan penelaahan dan pemeriksaan secara objektif. Namun, apabila ditemukan ketidaksesuaian pekerjaan, penyimpangan dalam pembayaran, atau bukti yang mengarah pada tindak pidana, kami meminta agar diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” kata Akram Bandu.
Ia menambahkan, apabila hasil pemeriksaan membuktikan pekerjaan tidak memenuhi spesifikasi, kontraktor wajib melakukan perbaikan. “Apabila hasil pemeriksaan membuktikan pekerjaan tidak memenuhi spesifikasi, kontraktor wajib melakukan perbaikan. Jika ditemukan kerugian keuangan negara atau dugaan tindak pidana, penanganannya harus berdasarkan hasil pemeriksaan dan bukti yang sah,” ujarnya.
Hingga laporan ini disusun, Kejati Sultra belum menyampaikan keterangan mengenai tindak lanjut atas laporan pengaduan tersebut. Nasib laporan itu kini bergantung pada hasil penelaahan dan pemeriksaan yang dilakukan aparat penegak hukum.
Komentar