JAKARTA – Kementerian Keuangan mengumumkan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mencapai Rp379,3 triliun atau 1,47 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) per 31 Oktober 2026. Angka itu disampaikan dalam konferensi pers APBN KiTa edisi November 2026 di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, pada Jumat, 13 November 2026.
Menteri Keuangan Suahasil Nazara menegaskan capaian tersebut berada pada jalur yang telah direncanakan pemerintah. Ia menolak penggunaan istilah tekor untuk menggambarkan kondisi APBN saat ini. “Defisit APBN sebesar Rp379,3 triliun atau 1,47% dari PDB, ini on-track menuju defisit 2,85% dari PDB. Ini adalah hasil yang baik, baik pendapatan negara maupun belanja negara on track untuk pelaksanaan 10 bulan APBN,” kata Suahasil Nazara.
Defisit tersebut meningkat dibandingkan posisi September 2026 yang tercatat Rp319 triliun atau 1,24 persen terhadap PDB. Pada Agustus 2026, defisit tercatat 0,93 persen terhadap PDB. Meski demikian, angka itu lebih rendah dibandingkan Oktober 2025 yang mencapai Rp479,7 triliun atau 2,02 persen terhadap PDB.
Keseimbangan primer APBN tercatat surplus Rp114,8 triliun, berbalik dari posisi Oktober 2025 yang mengalami defisit Rp45 triliun. Kinerja fiskal yang terkendali itu juga menjadi perhatian pelaku pasar modal, termasuk pergerakan IHSG.
Pendapatan Negara Tumbuh 23,9 Persen
Pendapatan negara hingga akhir Oktober 2026 tercatat Rp2.618 triliun, atau 83 persen dari target Rp3.153,6 triliun. Realisasi itu tumbuh 23,9 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Penerimaan perpajakan menjadi penopang utama, dengan realisasi Rp2.064 triliun atau 76,6 persen dari target dan tumbuh 20,8 persen.
Penerimaan perpajakan terdiri atas penerimaan pajak Rp1.796,8 triliun serta kepabeanan dan cukai Rp267,2 triliun. Penerimaan negara bukan pajak (PNBP) tercatat Rp551,8 triliun, melampaui target dengan capaian 120,2 persen dan tumbuh 37 persen. Hibah tercatat Rp2,1 triliun, mencapai 318,8 persen dari target, meski terkontraksi 16,6 persen.
Belanja Negara Capai Rp2.997,2 Triliun
Belanja negara hingga 31 Oktober 2026 tercatat Rp2.997,2 triliun, atau 78 persen dari pagu Rp3.842,7 triliun. Realisasi belanja itu tumbuh 15,6 persen dibandingkan belanja Oktober 2025.
“Belanja negara sudah dibelanjakan Rp2.997,2 triliun. Ini adalah 78% dari total target APBN 2026. Nilainya tumbuh 15,6% dibanding belanja Oktober 2025,” kata Suahasil Nazara.
Belanja pemerintah pusat tercatat Rp2.343,6 triliun, atau 74,4 persen dari target, dengan pertumbuhan 24,7 persen. Di dalamnya, belanja kementerian dan lembaga tercatat Rp1.239,1 triliun atau 82 persen dari pagu. Transfer ke daerah tercatat Rp653,6 triliun, mencapai 94,3 persen dari target.
Defisit Dijaga di Bawah 3 Persen PDB
Pemerintah mempertahankan proyeksi defisit akhir tahun 2026 sebesar Rp734,3 triliun atau 2,85 persen terhadap PDB. Angka itu tidak berubah dari proyeksi sebelumnya, sementara rencana awal APBN 2026 menetapkan defisit Rp689,1 triliun atau 2,68 persen terhadap PDB. Suahasil menegaskan defisit akan dijaga di bawah batas legal 3 persen terhadap PDB.
Defisit sebesar 1,47 persen terhadap PDB itu dihitung dari nilai produk domestik bruto, yang juga menjadi tolok ukur pertumbuhan ekonomi nasional. Pada Oktober 2026, Suahasil memerintahkan kementerian dan lembaga memangkas 30 persen sisa anggaran perjalanan dinas. Ia juga membekukan belanja non-esensial hingga akhir 2026 melalui Surat Menteri Keuangan S-708/MK.03/2026 tertanggal 8 Oktober 2026.
Suahasil menegaskan APBN memang dirancang untuk defisit sejak awal. “APBN memang didesain defisit, bukan didesain tekor dalam arti rugi,” kata Suahasil Nazara. Ia menambahkan, “APBN itu enggak ada urusan dengan untung dan rugi. APBN itu adalah belanja untuk masyarakat, untuk seluruh rakyat.”
Percepatan Belanja pada Akhir Tahun
Belanja negara diperkirakan mengalami percepatan pada November hingga Desember 2026. Kementerian dan lembaga diperkirakan menyelesaikan kontrak pada periode tersebut. “Nanti kita lihat percepatan belanja seperti apa sampai akhir tahun. Biasanya K/L menyelesaikan seluruh kontrak pada Desember,” kata Suahasil Nazara.
Pembiayaan anggaran hingga akhir Oktober 2026 tercatat Rp595,2 triliun, atau 55 persen dari target. Realisasi pembiayaan itu terkontraksi 20,9 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Dengan defisit 1,47 persen terhadap PDB dan keseimbangan primer yang surplus, APBN hingga Oktober 2026 berada pada jalur menuju target akhir tahun. Realisasi sepuluh bulan pertama APBN berjalan sesuai rencana yang ditetapkan pemerintah.
Komentar