JAKARTA – Pengkinian data Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2026 berakhir pada Sabtu, 14 November 2026. Jendela pengkinian dibuka pada 10 November dan berlangsung hingga 14 November, sehingga pekerja yang datanya belum diperbarui masih memiliki waktu sampai hari terakhir tersebut. Imbauan pengkinian disampaikan BPJS Ketenagakerjaan melalui akun Instagram resmi @bpjs.ketenagakerjaan pada 10 November 2026.
Pekerja yang datanya sudah diperbarui oleh bagian sumber daya manusia (HRD) perusahaan tidak perlu memperbarui data secara mandiri. BPJS Ketenagakerjaan menegaskan, “Jika Anda sudah memperbarui data melalui HRD perusahaan Anda, Anda tidak perlu memperbaruinya lagi melalui aplikasi Jamsostek Mobile (JMO).” Lembaga itu menambahkan, “Cukup salah satu saja.”
Jendela Pengkinian 10-14 November
Frasa resmi BPJS Ketenagakerjaan adalah pekerja diimbau menyelesaikan pengkinian sebelum 14 November 2026. Frasa itu sempat ditafsirkan sebagian pihak sebagai batas akhir pada Jumat, 13 November 2026, karena hari terakhir yang aman untuk menyelesaikan pengkinian jatuh sehari sebelum tanggal tersebut. Namun jendela resmi yang diumumkan mencakup 14 November, sehingga hari terakhir pengkinian adalah 14 November 2026.
Pekerja disarankan menyelesaikan pengkinian secepatnya agar tidak kehabisan waktu menjelang penutupan jendela. Pengkinian dapat dilakukan melalui aplikasi JMO maupun situs resmi BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Ketenagakerjaan menyatakan, “Pengkinian data dapat dilakukan melalui aplikasi JMO maupun website resmi BPJS Ketenagakerjaan.” Lembaga itu juga mengingatkan pekerja untuk mengikuti panduan, melengkapi informasi yang diperlukan, dan memeriksa kembali data sebelum mengirimkan.
Tidak Perlu Update Ganda
HRD perusahaan memperbarui data pekerja melalui Sistem Informasi Pelaporan Peserta (SIPP) Online BPJS Ketenagakerjaan. Pekerja yang datanya belum diperbarui HRD dapat memperbarui secara mandiri melalui aplikasi JMO atau portal bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id. Pada aplikasi JMO, menu Pengkinian Data BSU tersedia di halaman login tanpa perlu masuk terlebih dahulu.
Pengkinian mandiri dilakukan dengan memasukkan nomor induk kependudukan (NIK), nama lengkap, dan tanggal lahir sesuai kartu tanda penduduk (KTP). Pekerja kemudian mengunggah foto diri dan foto KTP, melengkapi data pribadi berupa nama ibu kandung, nomor telepon, dan alamat surel, lalu mengisi data rekening bank. Kolom rekening boleh dikosongkan bila pekerja menerima bantuan melalui PT Pos Indonesia.
Pengkinian data bukan jaminan seseorang ditetapkan sebagai penerima BSU 2026. Penetapan penerima mengikuti proses verifikasi terhadap data yang sudah diperbarui. Bila muncul keterangan bahwa pekerja tidak termasuk sebagai calon penerima BSU Tahun 2026 sesuai Permenaker Nomor 16 Tahun 2026, berarti pekerja tersebut memang bukan calon penerima.
Portal Cek Status Belum Dibuka
Portal cek BSU Kementerian Ketenagakerjaan di bsu.kemnaker.go.id dapat diakses, tetapi kolom cek status belum tersedia hingga Kamis, 12 November 2026, pukul 08.42 WIB. Hingga Rabu, 11 November 2026, pekerja belum dapat mengecek status calon penerima dengan NIK. BPJS Ketenagakerjaan menyampaikan, “Silakan cek status calon penerima Bantuan Subsidi Upah di https://bsu.kemnaker.go.id/.”
Mekanisme resmi pengecekan status penerima BSU 2026 belum diumumkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Pekerja diminta memantau situs resmi tersebut untuk informasi terbaru dan tidak menggunakan tautan dari sumber yang tidak resmi. Layanan resmi Kementerian Ketenagakerjaan dapat dihubungi di nomor 1500 630.
Besaran dan Syarat Penerima
BSU 2026 sebesar Rp300.000 per bulan untuk tiga bulan, Oktober hingga Desember 2026, sehingga total yang diterima Rp900.000 dan dibayarkan sekaligus. Program ini menargetkan sekitar 13,3 juta pekerja, dengan anggaran hampir Rp12 triliun. Skema ini berbeda dengan BSU Kemenag yang ditujukan bagi guru madrasah dan diatur melalui jalur tersendiri.
Data calon penerima masih difinalisasi di Kementerian Keuangan. Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan pada Senin, 9 November 2026, di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, “Saat ini kan prosesnya masih di Kementerian Keuangan untuk finalisasi. Nanti datanya pasti kita akan validasi dan verifikasi lagi. Dari situ baru kita dapat data finalnya seperti apa.” Kementerian Ketenagakerjaan selanjutnya akan melakukan validasi, verifikasi, dan pembersihan data dari data BPJS Ketenagakerjaan.
Syarat penerima diatur dalam Permenaker Nomor 16 Tahun 2026 yang ditetapkan dan diundangkan pada 28 Oktober 2026. Calon penerima harus warga negara Indonesia yang memiliki NIK dan menjadi peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan kategori Penerima Upah sampai Agustus 2026. Gaji calon penerima paling banyak Rp3,5 juta per bulan, dengan batas mengikuti upah minimum provinsi atau kabupaten/kota di daerah yang upah minimumnya di atas Rp3,5 juta.
Calon penerima bukan aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pekerja yang sedang menerima Program Keluarga Harapan diprioritaskan untuk tidak menjadi penerima BSU. Upah dasar yang dipakai adalah upah terakhir yang dilaporkan pemberi kerja ke BPJS Ketenagakerjaan, yaitu gaji pokok ditambah tunjangan tetap.
Jadwal pencairan BSU 2026 belum memiliki tanggal resmi. Kementerian Ketenagakerjaan menyampaikan melalui kanal resmi pada 29 Oktober 2026 bahwa pencairan direncanakan pada November hingga Desember 2026. Penyaluran dilakukan melalui bank-bank Himbara, Bank Syariah Indonesia, dan PT Pos Indonesia, sedangkan periode Oktober hingga Desember 2026 merupakan periode perhitungan bantuan, bukan jadwal pencairan.
Komentar