JAKARTA – Kejaksaan Agung (Kejagung) terus memperluas penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam tata kelola usaha pertambangan nikel di Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra).

Terbaru, Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM PIDSUS) memeriksa dua orang saksi dari perusahaan yang berkaitan dengan perkara tersebut.

Pemeriksaan berlangsung pada Kamis (12/11/2026). Kedua saksi yang memenuhi panggilan penyidik masing-masing berinisial DP dari PT BSJ dan DMP dari PT DDA atau AG.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Anang Supriatna, menjelaskan bahwa pemeriksaan dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan perkara dugaan penyimpangan tata kelola usaha pertambangan nikel di Sulawesi Tenggara periode 2013–2025.

Pemeriksaan tersebut menjadi bagian dari rangkaian penyidikan yang dalam beberapa hari terakhir menunjukkan perkembangan signifikan, termasuk penetapan tersangka korporasi dan penggeledahan sejumlah lokasi yang diduga berkaitan dengan aktivitas perusahaan pertambangan.

PT BSJ Ditetapkan sebagai Tersangka Korporasi

Salah satu perkembangan penting dalam perkara ini adalah penetapan PT BSJ sebagai tersangka korporasi oleh penyidik JAM PIDSUS.

Penetapan tersebut berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Direktur Penyidikan JAM PIDSUS Nomor 58/F.2/Fd.2/11/2026 tertanggal 6 November 2026, setelah penyidik mengumpulkan alat bukti dan melaksanakan gelar perkara.

Sebelum penetapan tersebut, penyidik telah meminta keterangan dari 36 orang saksi serta mengumpulkan sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik.

Dalam konstruksi perkara yang disampaikan Kejaksaan Agung, PT BSJ diduga tetap melakukan kegiatan penambangan nikel setelah masa berlaku Izin Usaha Pertambangan (IUP) berakhir pada 2015.

Penyidik juga mendalami dugaan kerja sama dengan penyelenggara negara untuk memperpanjang izin melalui mekanisme suspend yang diduga menyimpang dari ketentuan.

Selain itu, perusahaan tersebut diduga melakukan penambangan di kawasan hutan lindung dan menggunakan dokumen IUP untuk menjual hasil tambang seolah-olah berasal dari wilayah perizinan yang sah.

Kejagung juga mengungkap dugaan pemberian sejumlah uang kepada penyelenggara negara agar proses evaluasi dan verifikasi kelengkapan serta kebenaran dokumen tidak dilakukan sebagaimana mestinya.

Atas dugaan tersebut, penyidik telah meminta penghitungan kerugian keuangan negara dan menerbitkan surat tugas ahli.

Penggeledahan dan Penyitaan Barang Bukti

Sebelum pemeriksaan dua saksi terbaru, penyidik JAM PIDSUS telah melakukan serangkaian penggeledahan di sejumlah lokasi yang diduga berkaitan dengan aktivitas perusahaan-perusahaan pertambangan nikel di Sulawesi Tenggara.

Pada 5 November 2026, penyidik menggeledah enam lokasi di Jakarta. Dalam kegiatan tersebut, penyidik menemukan dan menyita uang tunai senilai Rp11,795 miliar yang ditemukan di dua lokasi, masing-masing Rp11,2 miliar dan Rp595 juta.

Selain uang tunai, penyidik juga mengamankan dokumen transaksi lima perusahaan, server, laptop, serta telepon genggam yang diduga berkaitan dengan kegiatan operasional pertambangan.

Selanjutnya, pada 9 November 2026, penyidik melakukan penggeledahan di enam lokasi perusahaan di Sulawesi Tenggara.

Lokasi tersebut mencakup dua kantor PT ANI di Kota Kendari dan wilayah pertambangan di Kabupaten Konawe Utara, kantor PT KAA di Konawe Utara, dua kantor PT AMI di Kota Kendari dan Kabupaten Buton Tengah, serta kantor PT AMID di Kabupaten Buton Tengah.

Dari penggeledahan tersebut, penyidik menyita dokumen perizinan dan kegiatan pertambangan, termasuk Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) serta Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH). Barang bukti elektronik berupa laptop, telepon genggam, dan komputer pribadi juga diamankan.

Kejagung menyatakan seluruh barang bukti tersebut akan diteliti untuk mendalami keterkaitannya dengan kegiatan usaha PT BSJ dan perusahaan-perusahaan yang diduga terafiliasi.

Dugaan Kendali AK atas Sejumlah Perusahaan

Perkembangan lain yang turut menjadi perhatian adalah pengungkapan Kejagung mengenai dugaan kendali seseorang berinisial AK terhadap sejumlah perusahaan pertambangan nikel di Sulawesi Tenggara.

Direktur Penyidikan JAM PIDSUS, Saiful Bahri Siregar, pada 6 November 2026 menyampaikan bahwa sejumlah perusahaan yang diselidiki, yakni PT BSJ, PT KAA, PT ANI, PT AMI, PT AMID, dan PT HJ, diduga dikendalikan oleh AK sebagai penerima manfaat atau beneficial owner.

Pengungkapan tersebut memperluas fokus penyidikan, tidak hanya pada aktivitas operasional pertambangan, tetapi juga hubungan pengendalian perusahaan dan dugaan keterlibatan pihak-pihak dalam proses administrasi serta perizinan pertambangan.

Kejaksaan Agung masih mendalami konstruksi perkara dan keterkaitan masing-masing perusahaan dengan dugaan penyimpangan tata kelola pertambangan nikel tersebut.

Sementara itu, pada 10 November 2026, penyidik juga memeriksa seorang saksi berinisial JF dari Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Sulawesi Tenggara.

Pemeriksaan terhadap saksi dari instansi pemerintah daerah tersebut menjadi bagian dari pendalaman proses administrasi dan tata kelola pertambangan selama periode perkara.

Penyidikan Masih Berlangsung

Dengan pemeriksaan dua saksi dari PT BSJ dan PT DDA atau AG pada 12 November, penyidikan perkara tata kelola nikel Sulawesi Tenggara terus berlanjut.

Rangkaian tindakan penyidik memperlihatkan bahwa pengusutan perkara mencakup berbagai aspek, mulai dari proses penerbitan dan perpanjangan IUP, kepatuhan terhadap dokumen perizinan, aktivitas penambangan, hingga dugaan aliran uang kepada penyelenggara negara.

Meski PT BSJ telah ditetapkan sebagai tersangka korporasi, pemeriksaan terhadap saksi dari perusahaan lain tidak serta-merta menunjukkan keterlibatan mereka dalam tindak pidana. Penentuan tanggung jawab hukum masing-masing pihak tetap bergantung pada hasil penyidikan dan pembuktian sesuai ketentuan hukum.

Kejaksaan Agung menegaskan bahwa seluruh proses penyidikan dilaksanakan secara profesional, independen, dan akuntabel dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah serta prinsip kehati-hatian.

Perkembangan berikutnya akan menjadi penting untuk mengungkap sejauh mana dugaan penyimpangan tata kelola pertambangan nikel di Sulawesi Tenggara selama kurun waktu 12 tahun tersebut melibatkan perusahaan, pihak pengendali, maupun penyelenggara negara. (MS Network)