KENDARI – Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam Sulawesi Tenggara (BADKO HMI Sultra) mendesak Kejaksaan Agung mengusut oknum pejabat di balik pemberian suspen atau penangguhan terhadap dua perusahaan tambang nikel di Sulawesi Tenggara, PT Bumi Sentosa Jaya (BSJ) dan PT Karya Alam Abadi (KAA). Desakan itu disampaikan Sekretaris Umum BADKO HMI Sultra Andi Aswar.
BADKO HMI Sultra menilai Kejaksaan Agung jangan hanya membidik korporasi dalam perkara dugaan korupsi tata kelola pertambangan nikel yang diungkap pekan lalu. Menurut Andi Aswar, pejabat yang diduga membuka jalan bagi keberlangsungan skema itu juga harus diperiksa tanpa tebang pilih.
Desakan tersebut menyasar pemberian suspen sebanyak tiga kali kepada PT BSJ dan PT KAA, padahal izin usaha pertambangan kedua perusahaan itu telah berakhir sejak 2015. Kejaksaan Agung sebelumnya mengungkap dugaan penyalahgunaan wewenang penyelenggara negara dalam perkara ini.
Desakan Usut Pejabat Pemberi Suspen
Andi Aswar meminta Kejaksaan Agung melalui Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) memeriksa mantan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sultra yang diduga menyetujui suspen pertama. Ia juga meminta pejabat yang diduga terlibat dalam persetujuan suspen kedua dan ketiga ikut diperiksa.
“Berdasarkan informasi yang kami himpun, persetujuan suspen pertama diduga melibatkan mantan Kepala Dinas ESDM Sultra yang kini menjabat sebagai kepala daerah di salah satu kabupaten di Sulawesi Tenggara. Sementara suspen kedua dan ketiga diduga melibatkan pejabat lain yang saat ini menjabat sebagai kepala dinas di Sulawesi Tenggara dan sebelumnya juga pernah menjabat sebagai Kepala Dinas ESDM Sultra,” kata Andi Aswar.
BADKO HMI Sultra juga mendesak Kejaksaan Agung membuka seluruh dokumen dan dasar hukum penerbitan tiga kali suspen terhadap PT BSJ dan PT KAA. Selain itu, mereka meminta penelusuran dugaan penyalahgunaan kewenangan serta kemungkinan aliran uang kepada penyelenggara negara.
“Jangan sampai korporasi diperiksa, sementara pejabat yang memiliki kewenangan dan diduga membuka jalan bagi keberlangsungan skema tersebut justru tidak tersentuh,” kata Andi Aswar. Ia menegaskan BADKO HMI Sultra akan terus mengawal perkara ini.
Dalam desakannya, HMI tidak menyebut nama pejabat yang dimaksud. Nama-nama itu disampaikan hanya berdasarkan jabatan yang pernah dan sedang diemban, sehingga statusnya tetap dugaan yang perlu dibuktikan penyidik.
Suspen Tiga Kali Meski IUP Berakhir 2015
Perkara ini diungkap Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung Saiful Bahri Siregar dalam konferensi pers di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Jumat, 6 November 2026. Saiful menjelaskan PT BSJ dan PT KAA merupakan bagian dari enam perusahaan yang diduga dikendalikan Arif Kurniawan.
“PT BSJ dan PT KAA izin usaha produksi pertambangannya berakhir tahun 2015, tetapi dikenakan suspend sebanyak tiga kali,” kata Saiful. Menurut Kejaksaan Agung, pemberian suspen itu bertentangan dengan ketentuan karena wilayah izin seharusnya dikembalikan kepada negara.
Kejaksaan Agung menyatakan hasil eksplorasi dan studi kelayakan PT BSJ dan PT KAA sempat ditolak pejabat Dinas ESDM Sultra karena wilayah izin seharusnya dikembalikan kepada negara. Penolakan itu kemudian dicabut karena dugaan penyalahgunaan wewenang penyelenggara negara.
Keenam perusahaan dalam perkara ini adalah PT Bumi Sentosa Jaya (BSJ), PT Karya Alam Abadi (KAA), PT Adhita Nikel Indonesia (ANI), PT Alam Mitra Indah (AMI), PT Alam Mitra Indah Nugraha (AMID), dan PT Hafar Jaya (HJ). Lima perusahaan di antaranya memegang izin usaha pertambangan seluas total 4.198 hektare.
Arif Kurniawan diduga menjadi pengendali sekaligus penerima manfaat dari keenam perusahaan tersebut. Pengendalian dilakukan melalui holding PT DDA, sementara Arif juga tercatat sebagai pemilik PT Dua Delapan Resource (DDR).
Sita Rp11,795 Miliar dan 38 Saksi
Kejaksaan Agung menggeledah enam lokasi di Jakarta pada Kamis, 5 November 2026, terkait perkara ini. Lokasi yang digeledah meliputi sebuah rumah di Cilandak, Jakarta Selatan, kantor PT BSJ, PT KAA, dan PT DDA di APL Tower Central Park, serta dua kantor PT DDR di Mid Plaza dan kawasan SCBD.
Dalam penggeledahan itu penyidik menyita uang tunai Rp11,795 miliar, yang terdiri atas Rp11,2 miliar di satu lokasi dan Rp595 juta di lokasi lain. Uang tersebut disimpan dalam koper dan tas. Penyidik juga menyita dokumen serta barang bukti elektronik berupa telepon genggam, laptop, CPU atau server, dan rekaman CCTV.
Hingga konferensi pers 6 November, penyidik telah memeriksa 38 saksi dari unsur penyelenggara negara dan swasta. Peran Arif Kurniawan sebagai pengendali perusahaan didasarkan pada keterangan para saksi tersebut.
Kejaksaan Agung juga mendeteksi Arif Kurniawan berada di luar negeri berdasarkan data perlintasan. Kejaksaan Agung berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Imigrasi untuk menindaklanjuti keberadaan Arif Kurniawan.
Dugaan korupsi dalam perkara ini meliputi pemberian uang kepada penyelenggara negara untuk memanipulasi persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB), agar perusahaan dapat beroperasi, berproduksi, dan menjual nikel secara melawan hukum. Kerugian keuangan negara masih dalam proses penghitungan oleh auditor.
Belum Ada Tersangka dalam Perkara
Hingga 6 November 2026, belum ada tersangka yang ditetapkan dalam perkara tata kelola nikel ini. Arif Kurniawan masih berstatus saksi dan bukan daftar pencarian orang. Hal itu ditegaskan Kejaksaan Agung melalui pernyataan Saiful Bahri Siregar.
Penegasan tersebut penting karena sebagian pemberitaan sempat menyebut Arif Kurniawan sebagai tersangka. Status yang benar menurut Kejaksaan Agung adalah saksi, dan penyidikan masih berjalan untuk menentukan pihak yang bertanggung jawab.
Perkara ini mencakup dugaan korupsi tata kelola usaha pertambangan nikel di Sulawesi Tenggara periode 2013 hingga 2025. Afiliasi Arif Kurniawan dengan keenam perusahaan berlangsung pada 2017 hingga 2025.
BADKO HMI Sultra menyatakan akan terus mengawal perkara ini dan meminta Kejaksaan Agung membongkar seluruh rantai pengambilan keputusan. “Kami ingin Kejaksaan Agung membongkar seluruh rantai pengambilan keputusan, bukan hanya mengungkap pihak korporasi,” kata Andi Aswar.
Hingga berita ini ditulis, belum ada tanggapan resmi Kejaksaan Agung atas desakan BADKO HMI Sultra tersebut. Tanggapan dari Dinas ESDM Sultra maupun pejabat yang disebut dalam desakan itu juga belum diperoleh.
Comment