JAKARTA — Penelusuran dugaan jaringan bisnis pertambangan nikel yang berkaitan dengan pengusaha Arif Kurniawan kini memunculkan sorotan baru di Maluku Utara.
Lima perusahaan tambang yang beroperasi di Kabupaten Halmahera Tengah didesak untuk diperiksa menyusul penyidikan Kejaksaan Agung (Kejagung) terhadap PT Bumi Sentosa Jaya (BSJ) di Sulawesi Tenggara.
Desakan tersebut disampaikan Pergerakan Pemuda Peduli Sumber Daya Alam (PP-SDA). Organisasi ini meminta Bareskrim Polri menelusuri struktur kepemilikan dan kemungkinan hubungan afiliasi lima perusahaan pertambangan yang beroperasi di wilayah Halmahera Tengah.
Sorotan ini muncul setelah Kejagung menetapkan PT Bumi Sentosa Jaya sebagai tersangka korporasi dalam perkara dugaan korupsi tata kelola usaha pertambangan nikel di Sulawesi Tenggara periode 2013–2025.
Dalam penyidikan tersebut, nama Arif Kurniawan disebut Kejagung sebagai salah satu pemilik manfaat (beneficial owner) PT BSJ. Penyidik juga tengah mendalami dugaan keterkaitan sejumlah perusahaan pertambangan lain yang beroperasi di Sulawesi Tenggara.
Perkembangan tersebut mendorong PP-SDA meminta aparat penegak hukum memperluas penelusuran terhadap kemungkinan jaringan kepemilikan dan pengendalian bisnis pertambangan hingga Maluku Utara.
Ketua PP-SDA, Rara Hairun, secara khusus meminta Bareskrim memeriksa lima perusahaan, yakni PT P, PT BPN, PT BPM, PT KPI, dan PT HMU.
Menurut Rara, pemeriksaan tidak boleh berhenti pada dokumen perizinan maupun aktivitas operasional. Aparat diminta menelusuri pemegang saham sebenarnya, pihak yang mengendalikan perusahaan, sumber pendanaan, serta kemungkinan hubungan bisnis antarkorporasi.
“Transparansi kepemilikan perusahaan menjadi bagian terpenting untuk memastikan pengelolaan sumber daya alam berjalan sesuai ketentuan hukum,” ujar Rara dalam keterangan yang diterima Rabu (11/11/2026).
PP-SDA meminta proses pemeriksaan dilakukan secara independen, profesional, dan tidak tebang pilih.
Masyarakat Fagogoru Minta Transparansi Pengelolaan Nikel
Sorotan terhadap perusahaan tambang di Halmahera Tengah juga disuarakan tokoh masyarakat Fagogoru, Bung Canoks. Ia mendorong keterbukaan informasi mengenai kepemilikan dan pengendalian perusahaan pertambangan yang beroperasi di wilayah tersebut.
Menurutnya, masyarakat Fagogoru memiliki kepentingan langsung terhadap pengelolaan kekayaan sumber daya alam di daerahnya.
Penelusuran perusahaan tambang dinilai perlu mencakup kemungkinan kepemilikan silang, hubungan afiliasi, serta identitas pihak-pihak yang sesungguhnya menikmati keuntungan ekonomi dari kegiatan pertambangan.
Selain persoalan kepemilikan, masyarakat juga menyoroti perlindungan lingkungan, kewajiban reklamasi dan pascatambang, serta keterlibatan pengusaha lokal dalam rantai ekonomi industri nikel.
“Kami masyarakat di sekitar wilayah tambang berharap tidak hanya menanggung dampak aktivitas industri, tetapi memperoleh manfaat ekonomi yang nyata,” kata Canoks.
PP-SDA secara khusus meminta pemeriksaan terhadap aktivitas pertambangan di Pulau Gebe dan sejumlah wilayah lain di Halmahera Tengah.
PT BPM dan PT BPN termasuk dua perusahaan yang diminta mendapatkan penelusuran lebih lanjut, terutama terkait legalitas, kepengurusan, kepemilikan, dan kepatuhan terhadap kewajiban lingkungan.
Aspek pemeriksaan yang didorong PP-SDA meliputi struktur pemegang saham, perubahan kepemilikan, identitas direksi dan komisaris, pemilik manfaat, sumber pendanaan, transaksi keuangan, serta hubungan afiliasi dengan perusahaan pertambangan lainnya.
Pemeriksaan juga diharapkan mencakup legalitas Izin Usaha Pertambangan (IUP), persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB), persetujuan penggunaan kawasan hutan, serta kewajiban reklamasi dan pascatambang.
Kejagung Tetapkan PT BSJ sebagai Tersangka Korporasi
Di Sulawesi Tenggara, penyidikan Kejagung terhadap PT BSJ telah memasuki tahap penting setelah perusahaan tersebut ditetapkan sebagai tersangka korporasi pada 6 November 2026.
Penetapan dilakukan oleh Tim Penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM PIDSUS) setelah mengumpulkan alat bukti dan memeriksa 36 saksi.
Dalam konstruksi perkara, penyidik mendalami proses penerbitan dan peningkatan IUP PT BSJ di Kabupaten Konawe Utara, termasuk Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 485 Tahun 2014.
PT BSJ diduga melakukan manipulasi sejumlah dokumen dalam proses pengurusan perizinan, antara lain studi kelayakan, analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL), hasil eksplorasi, dan RKAB.
Penyidik juga mendalami dugaan aktivitas penambangan setelah masa berlaku IUP berakhir pada 2015. Perusahaan diduga tetap melakukan kegiatan pertambangan melalui mekanisme perpanjangan izin dengan skema suspend yang diduga menyimpang dari ketentuan.
Selain itu, penyidik mengusut dugaan penambangan di kawasan hutan lindung serta penggunaan dokumen IUP perusahaan untuk menjual hasil tambang seolah-olah berasal dari wilayah izinnya.
Kejagung juga menduga terdapat pemberian sejumlah uang kepada penyelenggara negara agar evaluasi dan verifikasi terhadap kelengkapan serta kebenaran dokumen perusahaan tidak dilakukan.
Tim penyidik telah meminta penghitungan kerugian keuangan negara dan menerbitkan surat tugas ahli untuk mendukung proses pembuktian.
Enam Kantor Perusahaan Diduga Terafiliasi Digeledah
Pengembangan penyidikan tidak hanya menyasar PT BSJ. Pada 9 November 2026, tim penyidik JAM PIDSUS bersama tim forensik digital menggeledah enam kantor perusahaan yang diduga terafiliasi dengan Arif Kurniawan di Sulawesi Tenggara.
Enam lokasi tersebut meliputi dua kantor PT ANI di Kota Kendari dan Kabupaten Konawe Utara, kantor PT KAA di Konawe Utara, dua kantor PT AMI di Kota Kendari dan Kabupaten Buton Tengah, serta kantor PT AMID di Buton Tengah.
Dari penggeledahan tersebut, penyidik menyita sejumlah dokumen perizinan dan kegiatan pertambangan, termasuk RKAB dan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH).
Barang bukti elektronik berupa laptop, telepon genggam, dan komputer pribadi juga diamankan untuk kepentingan pemeriksaan forensik digital.
Kejagung menyatakan seluruh barang bukti akan diteliti untuk mendalami keterkaitannya dengan kegiatan usaha PT BSJ dan perusahaan-perusahaan yang diduga terafiliasi.
Dalam rangkaian penyidikan sebelumnya, Kejagung juga menelusuri hubungan pengendalian sejumlah perusahaan pertambangan melalui holding PT DDA bersama seorang berinisial LEI.
Perusahaan-perusahaan yang disebut dalam penelusuran tersebut antara lain PT KAA, PT ANI, PT AMI, PT AMID, dan PT HJ.
Temuan dan barang bukti yang disita menjadi bagian dari pendalaman penyidik untuk mengungkap struktur pengendalian perusahaan, transaksi bisnis, serta dugaan penyimpangan dalam tata kelola pertambangan nikel di Sulawesi Tenggara.
Dugaan Keterkaitan Listyo Sigit Masih Didalami
Perkembangan perkara ini turut memunculkan perhatian terhadap dugaan hubungan Arif Kurniawan dengan mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo.
Namun, berdasarkan keterangan Kejagung pada 9 November 2026, dugaan keterkaitan tersebut masih dalam pendalaman penyidik.
Kejagung belum menyampaikan kesimpulan resmi mengenai adanya keterlibatan ataupun perlindungan dari Listyo Sigit terhadap aktivitas pertambangan yang sedang diperiksa.
Demikian pula, belum terdapat bukti resmi yang memastikan bahwa lima perusahaan di Halmahera Tengah dimiliki atau dikendalikan Arif Kurniawan maupun Listyo Sigit.
Karena itu, dugaan hubungan kepemilikan dan pengendalian perusahaan di Maluku Utara masih memerlukan pembuktian melalui dokumen korporasi, data pemilik manfaat, transaksi keuangan, dan pemeriksaan aparat berwenang.
Sorotan Meluas ke Tata Kelola Nikel Maluku Utara
Desakan PP-SDA memperlihatkan bahwa persoalan transparansi kepemilikan perusahaan kini menjadi perhatian masyarakat di wilayah penghasil nikel, tidak hanya di Sulawesi Tenggara, tetapi juga Maluku Utara.
Bagi masyarakat Halmahera Tengah, pengawasan terhadap industri nikel harus mencakup lebih dari sekadar legalitas izin dan besarnya investasi.
Kepatuhan terhadap penggunaan kawasan hutan, pelaksanaan RKAB, perlindungan lingkungan, reklamasi, dan pascatambang juga harus menjadi bagian dari pengawasan.
PP-SDA menegaskan bahwa kekayaan nikel Halmahera Tengah harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, termasuk melalui penyerapan tenaga kerja lokal dan kesempatan ekonomi bagi pengusaha daerah.
“Kekayaan nikel Halmahera Tengah bukan semata-mata untuk komoditas ekonomi, melainkan sumber daya alam yang harus memberikan manfaat bagi generasi sekarang dan mendatang,” tegas Rara.
PP-SDA menyatakan akan terus mengawal persoalan tersebut dan meminta aparat penegak hukum menindak setiap pelanggaran apabila ditemukan bukti yang cukup.
Perkembangan penyidikan PT BSJ di Sulawesi Tenggara kini menjadi latar belakang meningkatnya tuntutan transparansi terhadap perusahaan tambang di Maluku Utara. Namun, apakah terdapat hubungan kepemilikan atau pengendalian antara jaringan perusahaan yang tengah diperiksa Kejagung dan lima perusahaan di Halmahera Tengah, masih menjadi pertanyaan yang membutuhkan pembuktian lebih lanjut. (MS Network)
Comment