JAKARTA – Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan PT Bumi Sentosa Jaya (BSJ) sebagai tersangka korporasi dalam perkara dugaan korupsi tata kelola usaha pertambangan nikel di Sulawesi Tenggara (Sultra) periode 2013 sampai 2025.
Penetapan itu diumumkan Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Anang Supriatna di Gedung Kejagung, Jakarta Selatan, Selasa (10/11/2026).
Perusahaan tersebut diduga tetap menambang nikel setelah izin usahanya berakhir, dan diduga dikendalikan Arif Kurniawan (AK) selaku pemilik manfaat.
Penetapan tersangka korporasi itu didasarkan pada Surat Penetapan Tersangka Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Nomor 58/F.2/Fd.2/11/2026 tertanggal 6 November 2026.
Anang menjelaskan, tim penyidik menetapkan PT BSJ setelah melakukan gelar perkara dan menilai alat bukti yang dikumpulkan sudah mencukupi.
Penyidikan perkara ini sendiri berjalan berdasarkan surat perintah penyidikan yang terbit pada 29 September 2025. Atas dugaan perbuatannya, PT BSJ disangkakan melanggar Pasal 603 juncto Pasal 20 huruf a atau huruf c Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juncto Pasal 18 juncto Pasal 20 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sangkaan subsidernya antara lain Pasal 3 juncto Pasal 18 juncto Pasal 20 Undang-Undang Tipikor serta Pasal 5 ayat (1) juncto Pasal 20 Undang-Undang Tipikor.
Diduga Menambang Setelah Izin Berakhir
Dugaan utama terhadap PT BSJ adalah aktivitas penambangan nikel yang terus berjalan setelah masa berlaku izin usaha pertambangan (IUP) perusahaan berakhir. Anang menyebut izin PT BSJ sudah berakhir pada 2014, tetapi perusahaan tetap melakukan kegiatan penambangan hingga 2025. Ia menegaskan hal itu dalam keterangannya kepada wartawan.
“PT BSJ ini sudah melakukan kegiatan penambangan nikel walaupun masa izinnya sudah berakhir di tahun 2014, tapi tetap melakukan kegiatan penambangan,” kata Anang.
Namun, terdapat perbedaan keterangan soal tahun berakhirnya izin tersebut. Dalam pemberitaan lain yang juga mengutip Anang, disebutkan bahwa IUP PT BSJ berakhir pada 2015.
Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung Saiful Bahri Siregar sebelumnya menjelaskan bahwa IUP eksplorasi PT BSJ dan PT Karya Alam Abadi (KAA) berakhir pada 2015, lalu tetap diperpanjang melalui skema penangguhan atau suspend sebanyak tiga kali. Perbedaan tahun ini belum dijelaskan secara resmi oleh Kejagung. Karena itu, artikel ini mencatat kedua versi tersebut sebagai hal yang masih diperdebatkan.
Penyidik juga mendalami proses penerbitan dan peningkatan IUP PT BSJ di Kabupaten Konawe Utara, termasuk Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 485 Tahun 2014. Anang menyebut PT BSJ diduga memanipulasi sejumlah dokumen dalam pengurusan perizinan, antara lain studi kelayakan, analisis mengenai dampak lingkungan, hasil eksplorasi, serta rencana kerja dan anggaran biaya. PT BSJ juga diduga menambang di kawasan hutan lindung dan memakai dokumen IUP perusahaan untuk menjual hasil tambang seolah-olah berasal dari wilayah izinnya sendiri.
Saiful sebelumnya menjelaskan bahwa hasil eksplorasi dan studi kelayakan kedua perusahaan itu sebenarnya telah ditolak pejabat Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sulawesi Tenggara, karena wilayah izin seharusnya dikembalikan kepada negara.
Menurut dia, penolakan tersebut kemudian dicabut karena adanya dugaan penyalahgunaan wewenang oleh penyelenggara negara. Penyidik kini mendalami dugaan kerja sama dengan penyelenggara negara untuk memperpanjang izin melalui skema suspend yang diduga menyimpang dari ketentuan.
Enam Kantor Digeledah, Uang Miliaran Disita
Seiring penetapan tersangka korporasi itu, tim penyidik menggeledah enam lokasi kantor perusahaan yang diduga terafiliasi dengan AK di Sulawesi Tenggara pada Senin (9/11/2026). Penggeledahan tersebut merupakan tindak lanjut dari penggeledahan sebelumnya dan diumumkan Anang pada Selasa (10/11/2026). Keenam lokasi itu adalah kantor PT ANI di Kota Kendari, kantor PT ANI di lokasi tambang Kabupaten Konawe Utara, kantor PT KAA di Kabupaten Konawe Utara, kantor PT AMI di Kota Kendari, kantor PT AMI di Kabupaten Buton Tengah, serta kantor PT AMID di Kabupaten Buton Tengah.
Dalam penggeledahan tersebut, tim penyidik yang didampingi tim forensik digital menyita sejumlah dokumen perizinan dan kegiatan pertambangan, termasuk rencana kerja dan anggaran biaya serta izin pinjam pakai kawasan hutan. Penyidik juga menyita barang bukti elektronik berupa laptop, telepon genggam, dan komputer pribadi. Anang menyebut tim penyidik selanjutnya akan meneliti barang bukti yang disita untuk mendalami keterkaitannya dengan kegiatan usaha PT BSJ dan perusahaan yang diduga terafiliasi dengan perusahaan tersebut.
Perlu dicatat, daftar lokasi penggeledahan itu tidak sepenuhnya sama di semua pemberitaan. Sebagian media menulis kantor PT AMI di Kendari dua kali dalam daftar enam lokasi, sementara pemberitaan lain menulis kantor PT ANI di Kendari dan di lokasi tambang Konawe Utara. Artikel ini memakai daftar yang menyebut kantor PT ANI, karena daftar tersebut merinci setiap lokasi secara berbeda dan konsisten dengan nama perusahaan yang digeledah.
Sebelumnya, pada Kamis (5/11/2026), penyidik telah menggeledah enam lokasi di Jakarta yang diduga terafiliasi dengan AK. Lokasi itu meliputi sebuah rumah di Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, kantor PT BSJ, PT KAA, dan PT Dua Delapan Resources (DDA) di APL Tower, Central Park, Jakarta Barat, serta dua kantor PT Dua Delapan Resources (DDR) di Mid Plaza dan kawasan SCBD, Jakarta Pusat. Dari penggeledahan itu penyidik menyita uang tunai Rp11,2 miliar dari satu lokasi dan Rp595 juta dari lokasi lain, sehingga totalnya mencapai Rp11,795 miliar. Penyidik juga menyita dokumen, telepon genggam, laptop, dan rekaman kamera pengawas.
Jumlah saksi yang sudah diperiksa penyidik juga berbeda antar-pemberitaan. Anang pada Selasa (10/11/2026) menyebut tim penyidik telah memeriksa 36 saksi. Sementara itu, Saiful pada Jumat (6/11/2026) menyebut penyidik telah memeriksa 38 saksi, yang berasal dari unsur penyelenggara negara dan pihak swasta. Perbedaan jumlah ini kemungkinan mencerminkan waktu penyampaian keterangan yang berbeda, tetapi belum ada penjelasan resmi yang memastikan angka terbarunya.
Arif Kurniawan Masih Saksi, Dilacak di Luar Negeri
Arif Kurniawan disebut sebagai sosok yang mengelola PT BSJ dan memperoleh keuntungan dari kegiatan perusahaan tersebut. Kejagung menyebut AK sebagai pemilik manfaat atau beneficial owner PT BSJ.
“Dikelola oleh AK. Salah satu pemilik yang memperoleh keuntungan,” kata Anang. Namun, hingga pengumuman pada Selasa (10/11/2026), AK masih berstatus saksi dan belum ditetapkan sebagai tersangka. Ia juga belum masuk dalam daftar pencarian orang.
Saiful menjelaskan bahwa keberadaan AK di Indonesia belum diketahui. Berdasarkan data perlintasan yang dikaji tim penyidik bersama instansi terkait, AK terdeteksi berada di luar negeri. Kejagung menyatakan sudah bekerja sama dengan pihak imigrasi untuk mencari keberadaannya. Penyidik juga masih mendalami dugaan keterkaitan AK dengan sejumlah perusahaan lain yang telah digeledah, karena pendalaman itu masih berjalan berdasarkan hasil penggeledahan.
Selain PT BSJ, Kejagung menyebut enam perusahaan yang diduga berada di bawah kendali AK, yakni PT BSJ, PT KAA, PT ANI, PT AMI, PT AMID, dan PT HJ. Kegiatan lima perusahaan itu diduga dikendalikan AK selaku penerima manfaat. Luas IUP masing-masing perusahaan adalah PT BSJ 1.030 hektare, PT KAA 1.036 hektare, PT ANI 106 hektare, PT AMI 1.000 hektare, dan PT AMID 1.026 hektare. PT HJ disebut pengelolaannya dilakukan melalui holding PT DDA bersama seseorang berinisial LEI.
Penyidik juga mengusut dugaan pemberian suap dari sejumlah perusahaan tambang nikel kepada oknum penyelenggara negara. Saiful menjelaskan dugaan pemberian itu bertujuan mempermudah pengurusan izin administrasi, proses produksi, hingga tata niaga penjualan nikel.
“Dalam proses-proses pengelolaan pertambangan, perusahaan-perusahaan ini telah melakukan pemberian sesuatu untuk mempermudah segala proses administrasi berupa suap kepada penyelenggara negara,” kata Saiful. Ia menambahkan, dugaan pemberian tersebut berkaitan dengan kewenangan pejabat dalam menerbitkan izin, mengatur produksi, serta mengawasi penjualan dan distribusi nikel. Hingga kini Kejagung belum merinci nilai kerugian negara dalam perkara ini, karena penghitungannya masih dilakukan oleh auditor.
AP2 Desak Usut Dugaan Kaitan Gubernur Sultra
Perkembangan perkara ini memicu desakan agar penyidikan tidak berhenti pada perusahaan semata. Dewan Pembina DPP Aliansi Pemuda dan Pergerakan (AP2) Sultra, La Ode Hasanuddin Kansi, mendesak Kejagung membongkar secara menyeluruh dugaan persoalan tata kelola pertambangan nikel PT Tribhuwana Sukses Mandiri (TSM) di Pulau Kabaena, Sulawesi Tenggara.
Ia meminta Kejagung memeriksa seluruh pihak yang memiliki keterkaitan dengan PT TSM, termasuk apabila ditemukan indikasi yang mengarah kepada Gubernur Sultra Andi Sumangerukka maupun kepada Arif Kurniawan.
La Ode menegaskan, nama Gubernur Sultra harus diklarifikasi apabila penyidik menemukan informasi dan bukti yang relevan. Ia juga menekankan bahwa jabatan tidak boleh menjadi pelindung dalam perkara ini.
“Jangan ada perlakuan istimewa. Jabatan gubernur, kedekatan dengan partai politik, maupun kekuatan modal tidak boleh menjadi tameng. Jika ditemukan bukti keterlibatan, siapa pun harus diproses sesuai hukum,” ujar La Ode, Selasa (10/11/2026).
Sorotan terhadap PT TSM menguat setelah Direktur Eksekutif Center of Energy and Resources Indonesia (CERI), Yusri Usman, mengungkap data kepemilikan saham berdasarkan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU).
Menurut Yusri, Arinta Nila Hapsari, istri Gubernur Sultra, tercatat memiliki 25 persen saham PT TSM. Yusri juga menyebut Arinta memiliki 30 persen saham senilai Rp18 miliar di PT Baula Petra Buana dan 70 persen saham senilai Rp1,75 miliar di PT Kabaena Kromit Prathama.
Dalam penelusuran terhadap PT TSM, nama Arif Kurniawan juga disebut memiliki keterkaitan dengan pengendalian saham melalui PT Dua Delapan Resources, yang dikabarkan mengakuisisi PT TSM dengan nilai transaksi Rp100 miliar.
Desakan serupa juga datang dari Koordinator Konsorsium Lembaga Mahasiswa Sultra Menggugat, Arnol Ibnu Rasyid. Ia mendesak penyidik menelusuri dugaan hubungan bisnis AK dengan PT Tonia Mitra Sejahtera (TMS), perusahaan tambang nikel yang beroperasi di Pulau Kabaena, Kabupaten Bombana.
Menurut Arnol, pihaknya memiliki sejumlah data yang mengindikasikan hubungan kepentingan bisnis antara AK, PT Dua Delapan Resources, PT Tribhuwana Sukses Mandiri, dan PT TMS. Ia juga menyoroti struktur kepemilikan saham PT TMS yang dikaitkan dengan PT Bintang Delapan Tujuh Abadi.
Berdasarkan penelusuran Mongabay yang dipublikasikan pada Juli 2026, sebelum perubahan data perseroan pada 21 Maret 2024, PT Bintang Delapan Tujuh Abadi tercatat memiliki 25 persen saham PT TMS. Di dalam perusahaan tersebut, Alaniah Nisrina tercatat memiliki 99 persen saham, sedangkan Arinta Nila Hapsari memiliki 1 persen saham. Keduanya adalah anak dan istri Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangerukka.
Arnol secara khusus mendesak Kejagung memeriksa Alaniah Nisrina dan Arinta Nila Hapsari untuk mengklarifikasi dugaan keterkaitan keduanya dengan aktivitas pertambangan PT TMS dan jaringan bisnis yang sedang diusut.
Penting ditegaskan bahwa kaitan Gubernur Sultra dengan perkara ini sejauh ini hanya berupa desakan aktivis dan data kepemilikan saham yang dikutip dari media. Kepemilikan saham dan hubungan bisnis tidak otomatis membuktikan keterlibatan dalam tindak pidana.
Hingga artikel ini ditulis, belum ada tanggapan resmi dari Kejagung maupun dari Gubernur Sultra atas desakan AP2 tersebut. Penetapan PT BSJ sebagai tersangka korporasi juga bukan putusan bersalah, karena proses penyidikan dan pembuktian masih harus berjalan. Desakan agar penyidikan menjangkau pemilik manfaat dan aliran keuntungan kini menjadi ujian berikutnya bagi Kejagung dalam perkara nikel Sultra ini. (MS Network)
Comment