JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa sembilan kepala kantor pertanahan sebagai saksi dalam penyidikan dugaan suap dan gratifikasi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) pada Selasa, 10 November 2026. Delapan saksi menjalani pemeriksaan di Kantor Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Jawa Timur, sedangkan satu saksi lainnya diperiksa di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan, pemeriksaan itu bertujuan mengonfirmasi dugaan aliran setoran kepada pejabat kementerian serta menajamkan temuan dari penggeledahan yang sebelumnya dilakukan penyidik di sejumlah kantor pertanahan.
Delapan kepala kantor pertanahan yang diperiksa di Jawa Timur adalah Rarif Setiawan dari Gresik, Wida Rahardian Aji dari Surabaya I, Agung Basuki dari Surabaya II, Nursuliantoro dari Sidoarjo, Nasep Vandi Sulistyo, Mateus Joko Slameto dari Mojokerto, Istanto Nurhidayat dari Malang, dan M. Sochib Lutfi dari Jember. Satu saksi yang diperiksa di Jakarta adalah Budi Kristiyana, yang menjabat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I. Namun, komposisi kesembilan saksi itu masih diperdebatkan: ANTARA memberitakan delapan kepala kantor pertanahan ditambah seorang kepala kantor wilayah, sementara sejumlah media lain menyebut seluruhnya berjumlah sembilan kepala kantor pertanahan.
Dugaan Setoran dan Jual-Beli Jabatan
Menurut Budi Prasetyo, penyidik mendalami dugaan setoran yang diduga mengalir secara berjenjang dari kantor pertanahan hingga ke pejabat kementerian. Setoran itu diduga berkaitan dengan pengurusan tanah, termasuk layanan hak guna bangunan. Penyidik juga mengonfirmasi hasil penggeledahan yang sempat dilakukan di beberapa kantor wilayah sebagai bagian dari verifikasi bukti dan keterangan awal.
Selain dugaan suap pengurusan hak guna bangunan, KPK juga menelusuri dugaan penerimaan lain yang berkaitan dengan rotasi, promosi, dan mutasi jabatan di lingkungan kementerian. KPK belum menguraikan materi pemeriksaan masing-masing saksi secara terperinci. Namun, arah pendalaman mengerucut pada pola dugaan setoran serta keterkaitannya dengan keputusan layanan pertanahan dan tata kelola kepegawaian di internal kementerian.
Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid sendiri sudah diperiksa sebagai saksi pada Rabu, 4 November 2026, setelah dua kali tidak memenuhi panggilan penyidik. Pemeriksaan terhadap Nusron berlangsung sekitar lima jam di Gedung Merah Putih KPK. Hingga kini, Nusron berstatus sebagai saksi dan belum ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara ini.
MAKI Ungkap Pegawai Ketiga
Pada hari yang sama dengan pemeriksaan sembilan saksi itu, Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) menambah satu nama dalam dugaan kebocoran dokumen penanganan perkara ATR/BPN di internal KPK. Koordinator MAKI Boyamin Saiman, yang menyampaikan keterangan dari Istanbul, Turki, pada Selasa, 10 November 2026, menyebut pegawai ketiga itu berinisial AS. Sebelumnya, Boyamin telah melaporkan dua pegawai berinisial TS dan MS ke Dewan Pengawas KPK pada Jumat, 6 November 2026.
Boyamin menjelaskan, TS diduga bertugas di Direktorat Penyelidikan KPK, sedangkan MS diduga bertugas di Direktorat Koordinasi dan Supervisi. TS dan AS disebut berasal dari lembaga lain lalu mengundurkan diri dan menjadi pegawai tetap KPK, sementara MS disebut masih berstatus pegawai lembaga lain. Ketiganya diduga membocorkan materi penanganan perkara kepada Arif Sugiyanto, salah satu tersangka dalam perkara ini. Semua tuduhan itu masih berupa dugaan yang dilaporkan ke Dewan Pengawas dan belum dinyatakan terbukti.
Boyamin berharap Dewan Pengawas mulai melakukan klarifikasi terhadap para saksi pada pekan depan. Ia menyebut Fahd El Fouz dan Lampri sebagai saksi yang mengetahui komunikasi Arif Sugiyanto dengan TS, MS, dan AS. Boyamin juga mengaku mendengar isu bahwa salah satu dari ketiga pegawai itu diduga dilindungi oleh pimpinan KPK. Isu tersebut belum terverifikasi dan baru sebatas kabar yang disampaikan Boyamin.
Boyamin menduga motif pembocoran itu berkaitan dengan uang, bukan sekadar pertemanan. Ia menilai tidak mungkin seseorang berani membuka rahasia penanganan perkara tanpa pamrih. Menurut dia, membuka rahasia penanganan perkara merupakan pelanggaran yang dapat berujung pada tuduhan menghalangi penyidikan. Penilaian soal motif itu merupakan dugaan Boyamin dan belum menjadi kesimpulan resmi lembaga mana pun.
KPK Tangani Dugaan Kebocoran secara Internal
KPK membenarkan adanya pemeriksaan internal terkait dugaan kebocoran dokumen perkara suap pengurusan hak guna bangunan dan penerimaan lain di lingkungan ATR/BPN. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pemeriksaan itu dilakukan melalui Inspektorat dan Dewan Pengawas KPK. Inspektorat menangani aspek disiplin, sedangkan Dewan Pengawas menangani dugaan pelanggaran kode etik. Budi menegaskan proses pemeriksaan masih berjalan dan KPK belum mengumumkan identitas maupun hasil pemeriksaan terhadap pegawai yang diduga terlibat.
Budi memastikan dugaan kebocoran itu tidak menghambat penyidikan perkara pokok di ATR/BPN. Penyidikan dugaan korupsi di kementerian itu terus berjalan dan penyidik masih melengkapi alat bukti tambahan yang diperlukan. Keterangan dan bukti yang muncul selama penyidikan nantinya akan menjadi bahan pertimbangan penuntutan oleh jaksa penuntut umum.
Tersangka Fahd El Fouz mengaku diperiksa Dewan Pengawas KPK sebagai saksi pada Selasa, 10 November 2026, terkait dugaan pelanggaran etik sejumlah pegawai lembaga antirasuah itu. Fahd juga mengaku pengobatannya dihentikan setelah ia diperiksa Dewan Pengawas. KPK menyatakan akan memeriksa informasi tersebut dan memastikan kebutuhan kesehatan para tahanan tetap diperhatikan, antara lain melalui kunjungan rutin tim dokter ke rumah tahanan. Fahd juga mengungkapkan pemeriksa Dewan Pengawas menanyakan apakah ia mengenal Direktur Penyelidikan KPK Tessa Mahardika dan pegawai KPK bernama Ambar Fathona.
Akar Perkara: OTT September
Perkara ini bermula dari operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK di wilayah Jabodetabek pada Senin, 14 September 2026. Dalam operasi itu, KPK mengamankan 19 orang untuk menjalani pemeriksaan awal. Sehari kemudian, KPK menetapkan delapan orang sebagai tersangka dan menahan mereka untuk 20 hari pertama hingga 4 Oktober 2026 di Rumah Tahanan Negara Cabang Gedung Merah Putih KPK.
Kedelapan tersangka itu adalah Lampri selaku Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang ATR/BPN, Sontang Coin Manurung selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I, Adrianto Pitojo Adi selaku Direktur Utama PT Summarecon Agung Tbk, serta Arif Sugiyanto, Fahd El Fouz, Rizal Pahlevi, Erwin, dan Muhammad Fakhry dari pihak swasta. KPK menduga empat dari tersangka pihak swasta merupakan orang kepercayaan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid. Status itu masih merupakan dugaan dalam konstruksi perkara dan menjadi bagian dari proses penyidikan.
Dalam operasi tangkap tangan itu, KPK mengamankan uang tunai dalam berbagai mata uang dengan nilai keseluruhan sekitar Rp106,3 miliar, termasuk yang ditemukan di rumah salah satu tersangka dalam sejumlah koper berwarna merah. Sebagian besar uang itu ditemukan di rumah Arif Sugiyanto, dengan rincian sekitar Rp31,86 miliar serta mata uang asing. KPK menyebut nilai itu termasuk yang terbesar dalam rangkaian operasi tangkap tangan yang pernah dilakukan lembaga tersebut.
Konstruksi perkara yang diungkap KPK berkaitan dengan pengajuan perpanjangan hak guna bangunan dan pemecahan hak guna bangunan menjadi sertifikat hak milik atas tanah yang dikelola Summarecon di Kabupaten Bogor. KPK menduga terjadi komunikasi mengenai permintaan imbalan Rp2 miliar yang kemudian disepakati sebesar Rp1,5 miliar. Dari jumlah itu, sekitar Rp200 juta diduga diserahkan kepada Sontang Coin Manurung di sebuah kafe di Jakarta Selatan. Penyidik masih mendalami asal-usul, peruntukan, dan aliran dana tersebut.
Comment