JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya menangkap Bupati Kolaka Timur, Abdul Azis, pada Kamis (7/8/2025) malam di Makassar, Sulawesi Selatan, usai dirinya menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Partai NasDem.
Penangkapan ini menjadi sorotan karena sebelumnya KPK mengungkapkan bahwa dalam skenario awal operasi tangkap tangan (OTT) di Sulawesi Tenggara, Abdul Azis seharusnya termasuk pihak yang terjaring. Namun, saat operasi berlangsung, ia tidak berada di lokasi target OTT, melainkan menghadiri agenda partai.
Skenario Awal OTT KPK di Kolaka Timur
Ketua KPK Setyo Budiyanto menjelaskan, OTT ini terkait dugaan suap pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk peningkatan kualitas rumah sakit di Kolaka Timur.
Dalam operasi itu, KPK mengamankan tujuh orang—empat di Sulawesi Tenggara dan tiga di Jakarta—yang terdiri dari pihak swasta dan aparatur sipil negara (ASN).
“Memang Bupati sedang tidak di tempat, tapi ada beberapa pihak, baik dari unsur swasta maupun PNS, yang diamankan,” kata Setyo di Gedung Merah Putih KPK, Kamis (7/8/2025).
KPK memiliki waktu 1×24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang diamankan.
Penangkapan di Makassar Usai Rakernas NasDem
Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto membenarkan bahwa Abdul Azis ditangkap setelah selesai mengikuti Rakernas NasDem. Ia langsung dimintai keterangan awal di Polda Sulawesi Selatan sebelum dijadwalkan dibawa ke Jakarta.
“Setelah selesai Rakernas, pukul 15.00 WIB insyaallah tiba di Gedung Merah Putih,” ujar Fitroh, Jumat (8/8/2025).
OTT ini digelar di tiga lokasi—Jakarta, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Selatan—dengan fokus pada kasus dugaan suap proyek pembangunan atau peningkatan kualitas rumah sakit yang dananya bersumber dari DAK.
Bupati Abdul Azis Bantah Terlibat OTT
Sebelum penangkapan, Abdul Azis sempat menggelar konferensi pers di sela Rakernas NasDem. Ia membantah terlibat dalam OTT KPK dan menyebut pemberitaan yang berkembang sebagai bentuk framing.
“Saya baru dengar kabar ini tiga jam lalu. Kalau ada proses penyelidikan, saya siap taat dan patuh. Tapi kalau ini bagian dari drama dan framing, itu sangat mengganggu psikologis saya dan masyarakat,” tegasnya.
Bendahara Umum NasDem, Ahmad Sahroni, juga sempat menyatakan bahwa Azis berada di sampingnya saat Rakernas berlangsung. Pernyataan ini memunculkan polemik karena berlawanan dengan informasi awal KPK.
KPK Masih Rahasiakan Detail Konstruksi Perkara
Hingga kini, KPK belum membeberkan secara detail konstruksi perkara. Namun, informasi awal menyebut adanya dugaan aliran suap terkait pengelolaan DAK rumah sakit yang melibatkan sejumlah pihak di pemerintahan daerah dan pihak swasta.
Publik kini menanti keputusan resmi KPK—apakah Abdul Azis dan pihak-pihak yang diamankan akan ditetapkan sebagai tersangka, atau hanya menjadi saksi kunci dalam perkara ini. (MS)
Simak Berita Lainnya di WA Channel disini
