KENDARI – Kinerja sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara kembali menjadi sorotan.
Pasalnya, hingga akhir Juli 2025, realisasi belanja daerah tercatat masih rendah.
Hal ini terungkap dalam Rapat Evaluasi Asistensi Proyeksi Pendapatan dan Belanja menjelang pembahasan Perubahan APBD 2025, Selasa (29/7/2025), yang dipimpin langsung oleh Wali Kota Kendari, Siska Karina Imran.
Dalam rapat tersebut, Wali Kota Siska menyoroti masih banyaknya program OPD yang belum berjalan optimal. Bahkan, sejumlah kegiatan masih berada pada tahap perencanaan, padahal waktu pelaksanaan tahun anggaran sudah memasuki semester kedua.
“Kita harus jujur melihat kondisi ini. Program banyak yang belum jalan. Harus diputuskan sekarang, mana yang bisa dieksekusi dan mana yang ditunda. Jangan hanya berdiam diri dalam tahap perencanaan,” tegasnya.
Realisasi Belanja Daerah Rendah, Pusat Bisa Salah Menilai
Wali Kota Siska menjelaskan bahwa rendahnya realisasi belanja memang bisa mengurangi risiko defisit anggaran. Namun, jika serapan terlalu rendah, hal itu justru dapat menimbulkan persepsi negatif dari pemerintah pusat terkait kapasitas pengelolaan keuangan daerah.
“Kalau belanja rendah, memang defisit bisa ditekan. Tapi pusat bisa menilai kita tidak mampu melaksanakan program secara efektif,” katanya.
Ia menekankan bahwa seluruh kepala OPD harus memiliki pemahaman utuh terhadap program kerja masing-masing. Tidak boleh lagi ada penundaan tanpa alasan jelas.
Penentuan Skala Prioritas Jelang Perubahan APBD 2025
Menjelang penyusunan Perubahan APBD 2025, Pemerintah Kota Kendari diminta menyusun kembali skala prioritas yang realistis dan terukur. Wali Kota Siska meminta agar OPD segera menetapkan program yang benar-benar siap dijalankan dan mengeliminasi kegiatan yang belum siap dari sisi teknis maupun anggaran.
“Kita tidak punya banyak waktu. Saya minta seluruh OPD bergerak cepat. Jangan tunggu akhir tahun baru sibuk belanja,” tegasnya.
Evaluasi Menjadi Dasar Perumusan APBD Perubahan
Rapat evaluasi ini menjadi momen penting konsolidasi keuangan daerah dan refleksi atas pelaksanaan program selama semester pertama 2025.
Hasil evaluasi akan menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan fiskal pada Perubahan APBD 2025, termasuk proyeksi pendapatan serta strategi belanja yang lebih efisien dan berdampak langsung pada masyarakat. (MS)
Simak Berita Lainnya di WA Channel disini
