BUTON – Pertambangan nikel di Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara (Sultra) memantik konflik horizontal.
Rabu sore (17/9/2025), dua kelompok massa yang diduga proksi dari dua pengusaha lokal, terlibat bentrok di Desa Lambusango dan Wakalambe, Kecamatan Kapontori.
Bentrok terjadi karena saling klaim lahan tambang nikel yang hingga kini masih menjadi sengketa. Aksi saling lempar batu bahkan penggunaan benda tajam sempat terjadi, sebelum akhirnya aparat kepolisian menengahi.
Beruntung, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, meski beberapa kendaraan mengalami kerusakan.
Wakapolres Buton, Kompol Yulianus, mengungkapkan bahwa bentrok ini dipicu perebutan lahan yang status hukumnya masih berproses di Mahkamah Agung (MA) dan Pengadilan Pasarwajo.
“Kedua kelompok ini bentrok diduga karena perebutan lahan tambang. Namun situasi kini sudah kondusif setelah aparat Polres Buton dan Brimob turun langsung ke lokasi,” jelasnya.
Sementara itu, Kapolres Buton AKBP Ali Rais Ndara meminta kedua belah pihak menahan diri hingga ada putusan hukum yang berkekuatan tetap. Ia menegaskan bahwa kepolisian siap bertindak tegas bila konflik kembali pecah.
Pemerintah Buton Gelar Rapat Darurat
Menanggapi situasi ini, Pemerintah Kabupaten Buton bersama Polres Buton menggelar rapat darurat, Kamis (18/9/2025).
Dalam pertemuan tersebut, pemerintah memutuskan akan segera memanggil dua pemilik perusahaan tambang yang beroperasi di Kapontori untuk dimintai pertanggungjawaban.
Langkah ini penting, sebab bentrokan antarkelompok massa bukan hanya mengancam ketertiban umum, tetapi juga memperburuk iklim investasi di sektor pertambangan Buton yang seharusnya bisa menopang perekonomian daerah.
Potret Buram Tata Kelola Tambang Nikel di Buton
Kasus bentrokan di Kapontori ini membuka mata publik bahwa tambang nikel di Sulawesi Tenggara, khususnya di Buton, masih sarat dengan konflik sosial dan lemahnya tata kelola. Ada beberapa catatan penting:
1. Dualisme Kepemilikan dan Sengketa Hukum
– Perebutan lahan tambang antara 2 kelompok pengusaha menunjukkan bahwa kepemilikan konsesi tambang belum memiliki kepastian hukum yang jelas. Proses yang masih berjalan di MA dan Pengadilan Pasarwajo memperlihatkan betapa rapuhnya regulasi di sektor ini.
2. Eksploitasi Tanpa Perlindungan Sosial
– Konflik horizontal antarwarga menjadi dampak langsung ketika perusahaan tambang tidak mampu mengelola hubungan sosial di masyarakat. Ketegangan semacam ini kerap menjadi bom waktu di daerah tambang.
3. Pemerintah Daerah Lemah dalam Pengawasan
– Rapat darurat yang digelar pemerintah Buton setelah bentrok pecah menunjukkan sikap reaktif, bukan proaktif. Seharusnya, sebelum konflik terjadi, pemda sudah melakukan mediasi intensif dan penegasan regulasi.
4. Ancaman Ekonomi dan Keamanan
– Jika konflik seperti ini terus berulang, Buton berpotensi kehilangan kepercayaan investor, serta menciptakan citra buruk dalam tata kelola sumber daya alam.
Solusi Mendesak
Banyak pihak menilai perlu adanya intervensi serius pemerintah pusat, terutama Kementerian ESDM dan Kementerian Investasi/BKPM, untuk memastikan legalitas izin dan mencegah terjadinya tumpang tindih konsesi.
Selain itu, pendekatan ESG (Environmental, Social, Governance) harus diterapkan agar industri tambang di Buton tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga menjaga harmoni sosial dan kelestarian lingkungan.
Dengan konflik yang masih membara, pertanyaan besar kini muncul: Apakah pemerintah daerah mampu menegakkan keadilan dan mengawal tata kelola tambang nikel di Buton, atau justru membiarkan pertikaian sosial ini terus berulang? (MS)
Simak Berita Lainnya di WA Channel disini
