KENDARI –Pemerintah Kota Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra) siap mengguyur dana Rp105 miliar per tahun melalui program Rp100 juta per Rukun Tetangga (RT) yang akan resmi bergulir pada 2026.
Dengan total 1.050 RT, setiap wilayah akan mendapat alokasi setara Rp100 juta untuk mendukung pembangunan langsung di tingkat masyarakat.
Kepala Bappeda Kota Kendari, Muhammad Saiful, menegaskan program ini harus dijalankan dengan prinsip transparansi dan partisipasi publik. Setiap RT dan RW akan mengutus delegasi dalam forum musrenbang kelurahan untuk mengawal langsung usulan prioritas masyarakat.
“Jangan sampai usulan masyarakat berhenti di kelurahan. Semua harus masuk ke dalam SIPD (Sistem Informasi Pembangunan Daerah). Kalau tidak diinput, program tidak bisa jalan. Kami di Bappeda siap membantu, tapi usulan harus diproses, bukan sekadar titip berkas,” tegas Saiful, Kamis (4/9/2025).
Dana Bukan Hibah, Dikelola Lewat Kelurahan
Saiful menegaskan, dana Rp100 juta per RT bukanlah hibah langsung, melainkan dikelola melalui kelurahan dengan pengawasan camat. Tujuan utama program ini adalah pemberdayaan masyarakat, pengurangan pengangguran, dan penguatan ekonomi lokal.
Dengan total Rp105 miliar per tahun, Pemkot Kendari juga menyiapkan sistem pengawasan berlapis yang melibatkan unsur masyarakat dan OPD terkait agar pelaksanaan program tidak disalahgunakan.
ASN Diingatkan Hindari Korupsi
Dalam kegiatan bimbingan teknis (Bimtek), sejumlah pejabat memberikan pengarahan.
Kepala BKAD, La Ode Marfin Nurjan, menjelaskan alur pengelolaan anggaran, sementara Kepala BKPSDM, Alfian, menekankan kedisiplinan serta tanggung jawab lurah sebagai pemimpin wilayah.
Sementara itu, Inspektur Kota Kendari, Sri Yunita, memperingatkan ASN agar menjaga integritas dan menjauhi praktik korupsi.
“Bentengi diri kita, jaga diri kita dari korupsi. Ingat, umumnya korupsi itu bermula dari keluarga,” ujarnya.
Wali Kota Kendari, Siska Karina Imran. PPID
Wali Kota: Camat dan Lurah Ujung Tombak Pemerintahan
Dalam kesempatan yang sama, Pemkot Kendari menggelar Bimtek Peningkatan Peran dan Kapasitas Camat dan Lurah di Hotel Claro.
Wali Kota Kendari, dr. Hj. Siska Karina Imran, SKM., menegaskan bahwa camat dan lurah adalah ujung tombak pemerintahan di lapangan.
Salah satu kebijakan besar yang akan dikawal adalah dana kelurahan dan program Rp100 juta per RT.
“Dana ini harus direncanakan melalui musyawarah bersama masyarakat, tokoh agama, pemuda, hingga RT/RW. Jangan sampai program hanya disusun sepihak tanpa menyerap kebutuhan riil warga. Kita ingin setiap rupiah benar-benar menyentuh kebutuhan prioritas masyarakat,” tegasnya.
Menurutnya, kebijakan Rp100 juta per RT adalah terobosan untuk memperkuat pemberdayaan masyarakat. Selama ini, anggaran kelurahan relatif kecil sehingga tidak sebanding dengan kebutuhan yang ada.
Transparansi, Disiplin, dan Kepemimpinan Lurah
Wali Kota juga menekankan transparansi dan akuntabilitas.
“Tidak ada yang ditutup-tutupi. Semua anggaran bisa diakses publik, karena kita ingin membangun pemerintahan yang transparan dan akuntabel,” katanya.
Isu disiplin ASN pun menjadi perhatian. Mulai tahun ini, absensi pegawai diperketat dengan sistem biometrik retina untuk mencegah manipulasi kehadiran.
“Tidak adil kalau ada pegawai rajin sama-sama menerima TPP dengan yang jarang masuk kantor. Saya minta lurah mengawasi langsung pegawainya,” tegas Wali Kota.
Ia juga mengingatkan lurah agar berhati-hati dalam menandatangani dokumen.
“Setiap tanda tangan punya konsekuensi hukum. Jangan asal tanda tangan tanpa membaca dokumen secara detail,” ujarnya.
Selain itu, lurah diminta hadir di tengah masyarakat, menjaga kondusifitas, dan menjadi perekat persatuan.
Menurutnya, lurah bukan sekadar administrator, tetapi juga pemimpin wilayah yang bertanggung jawab atas keamanan, ketertiban, hingga kesejahteraan warganya.
Harapan Pemkot Kendari
Melalui penguatan SIPD, disiplin ASN, keterlibatan masyarakat, dan pengawasan berlapis, Pemkot Kendari berharap program Rp100 juta per RT benar-benar menjadi instrumen percepatan pembangunan sekaligus sarana pemberdayaan masyarakat di tingkat bawah.
Dengan begitu, visi besar menjadikan Kendari sebagai kota layak huni, maju, berdaya saing, adil, sejahtera, dan berkelanjutan dapat segera terwujud.(MS)
Simak Berita Lainnya di WA Channel disini
