JAKARTA – Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) mendesak pemerintah segera tanggap atas krisis ekonomi yang menjadi akar gelombang demonstrasi di berbagai daerah.
Ketua Umum ICMI, Arif Satria, menilai gejolak sosial yang meluas tidak bisa dilepaskan dari tekanan ekonomi yang semakin dirasakan masyarakat.
“Kemarahan rakyat seringkali berakar dari kondisi ekonomi yang sulit dan kurangnya sensitivitas para pejabat. Kami mendesak pejabat publik dan wakil rakyat untuk berempati, menyampaikan narasi kebijakan yang menyejukkan, serta menjauhi sikap pamer kemewahan,” tegas Arif dalam keterangan tertulis, Minggu (31/8/2025).
Kritik ICMI terhadap Kebijakan Ekonomi
ICMI menyoroti kebijakan fiskal dan praktik ekonomi yang dinilai masih membebani rakyat. Menurut organisasi tersebut, masyarakat membutuhkan kepastian dan bukti nyata bahwa negara hadir melindungi mereka.
Selain aspek ekonomi, ICMI juga meminta Presiden mengambil langkah cepat untuk memulihkan stabilitas politik dan keamanan.
Demonstrasi, menurut Arif, merupakan hak konstitusional yang harus dijalankan secara damai dan bertanggung jawab, tanpa terjebak dalam tindakan anarkis.
ICMI juga menyampaikan belasungkawa atas jatuhnya korban dalam demonstrasi, termasuk seorang pengemudi ojek daring, serta mendesak penegakan hukum dilakukan secara transparan.
“ICMI mengimbau masyarakat agar tidak terprovokasi oleh pihak-pihak yang menunggangi aksi untuk kepentingan politik sempit atau memecah belah bangsa,” tambahnya.
Gelombang Demonstrasi dan Respons Presiden Prabowo
Gelombang aksi yang menolak kenaikan tunjangan DPR sejak Kamis (28/8/2025) terus meluas. Aksi protes itu kemudian berkembang menjadi perusakan fasilitas umum, penjarahan, hingga penyerangan rumah pejabat, termasuk kediaman Menteri Keuangan Sri Mulyani.
Menanggapi kondisi tersebut, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pernyataan resmi dari Istana Negara, Minggu (31/8/2025).
Prabowo menegaskan bahwa pemerintah akan mendengar dan menindaklanjuti aspirasi rakyat yang disampaikan secara damai. Namun, ia memberi peringatan keras terhadap aksi anarkis.
Sebagai bentuk empati terhadap tuntutan masyarakat, Prabowo mengumumkan pembatasan tunjangan anggota DPR serta penghentian kunjungan kerja luar negeri bagi legislator. Langkah itu disebut sebagai simbol pengendalian diri dan keberpihakan pada rakyat.
Di sisi lain, Presiden juga memerintahkan aparat menindak tegas aksi penjarahan dan perusakan fasilitas umum yang dinilainya bisa mengarah pada tindakan makar atau terorisme. Ia menutup dengan ajakan menjaga persatuan serta menahan diri agar krisis tidak semakin meluas. (MS)
Simak Berita Lainnya di WA Channel disini
