JAKARTA – Kementerian Transmigrasi (Kementrans) memberi apresiasi kepada civitas akademika yang telah berkontribusi dalam Tim Ekspedisi Patriot (TEP) 2025.
Selama melakukan pengabdian di 154 kawasan transmigrasi selama 5 bulan merupakan kerja yang tidak ringan dan penuh tantangan. Meski demikian, apa yang dilakukan membuka harapan baru bagi masa depan pembangunan kawasan dan kesejahteraan masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi saat memberi sambutan dalam Rapat Pleno Hasil Reviu Laporan TEP 2025 di Jakarta, 27 April 2026.
Dari pengabdian 2.000 peneliti yang terdiri dari guru besar, doktor, master, dan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi ternama seperti Universitas Indonesia, IPB, ITB, Universitas Padjadjaran, UGM, Universitas Diponegoro, dan ITS, dihasilkan 400 kajian strategis dari 154 kawasan transmigrasi. Kajian tersebut mencakup potensi sumber daya alam hingga penguatan kelembagaan ekonomi.
“Kajian yang kita terima bukan hanya sebatas dokumen atau laporan, namun temuan strategis yang akan kita eksplorasi lewat pembangunan untuk mensejahterakan masyarakat,” ujar Viva Yoga.
Ia menegaskan, kualitas riset yang dihasilkan civitas akademika dari kampus-kampus unggulan menjadi landasan penting dalam merumuskan kebijakan pengembangan kawasan transmigrasi.
Bahkan, TEP disebutnya sebagai “tim ad hoc” strategis yang membantu kerja-kerja Kementrans.
Program TEP pun dipastikan berlanjut pada 2026 dengan skala yang lebih besar. Sejumlah perguruan tinggi tambahan seperti Universitas Brawijaya, Universitas Airlangga, dan Universitas Hasanuddin akan dilibatkan.
“TEP 2026 akan melibatkan 1.000 peneliti yang akan kita sebar di 200 titik,” ungkapnya.
Dalam rapat yang juga dihadiri Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), disampaikan bahwa sumber pendanaan pembangunan kawasan transmigrasi berasal dari APBN dan APBD.
Pemerintah menilai dukungan anggaran tersebut menjadi faktor penting dalam percepatan pembangunan wilayah transmigrasi.
Namun demikian, Kementrans mengakui tidak bisa bekerja sendiri. Kolaborasi lintas kementerian menjadi kunci, melibatkan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Pertanian, Kementerian ATR/BPN, Kementerian Kehutanan, serta berbagai lembaga negara dan sektor swasta.
“Dengan sinergi antar kementerian dan lembaga negara, termasuk pihak swasta, pembangunan menjadi lebih efektif, efisien, dan hemat anggaran,” tegasnya.
Salah satu contoh nyata kolaborasi tersebut adalah pembangunan Kawasan Transmigrasi Barelang di Kota Batam yang melibatkan berbagai kementerian serta dukungan dari BP Batam. (MS Network)
Simak Berita Lainnya di WA Channel disini
Comment