KENDARI — Sulawesi Tenggara (Sultra) bukan sekadar wilayah biasa di Indonesia Timur. Di balik julukan “Bumi Halo Sultra”, tersimpan ironi besar: kekayaan alam melimpah, namun kesejahteraan rakyat masih jadi pekerjaan rumah panjang.
Dari nikel raksasa hingga aspal Buton yang legendaris, pertanyaan besarnya kini mengemuka—siapa yang benar-benar menikmati?
Di tengah situasi itu, kehadiran Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI perwakilan Sultra menjadi garda depan untuk memastikan kepentingan daerah tak sekadar jadi angka dalam laporan pusat, melainkan benar-benar berdampak bagi masyarakat.
Nikel dan Aspal: Rebutan Kekayaan, atau Jalan Kesejahteraan?
Sultra kini menjelma sebagai pusat hilirisasi nikel nasional. Smelter tumbuh di Konawe, Konawe Utara, hingga Kolaka. Namun di balik gemerlap investasi, persoalan klasik terus berulang: pembagian manfaat yang belum berpihak pada rakyat lokal.
DPD RI Sultra menyoroti keras isu benefit sharing. Mereka menuntut agar industri nikel tak hanya meninggalkan jejak eksploitasi, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat—mulai dari lapangan kerja hingga penguatan pengusaha lokal.
Di sisi lain, Pulau Buton menyimpan “emas hitam” berupa aspal alami yang mampu memenuhi kebutuhan nasional hingga ratusan tahun. Ironisnya, Indonesia masih bergantung pada impor aspal.
DPD RI mendesak kebijakan tegas: wajib gunakan aspal Buton untuk infrastruktur nasional. Ini bukan sekadar ekonomi, tetapi soal kedaulatan dan harga diri bangsa.
Wakatobi: Surga Dunia yang Masih Sulit Dijangkau
Di sektor kelautan, Wakatobi telah ditetapkan sebagai destinasi super prioritas. Namun status itu belum sepenuhnya berbanding lurus dengan aksesibilitas.
Minimnya penerbangan dan keterbatasan transportasi laut masih menjadi hambatan besar. DPD RI Sultra kini aktif melobi pemerintah pusat untuk menjaga konektivitas, termasuk subsidi transportasi.
Lebih jauh, konsep ekonomi biru didorong bukan hanya untuk pariwisata, tetapi juga perlindungan nelayan tradisional. Di tengah ancaman kapal besar dan kerusakan terumbu karang, keseimbangan antara konservasi dan ekonomi menjadi taruhan utama.
Infrastruktur Terbelah: Daratan Maju, Kepulauan Menunggu
Pembangunan Jembatan Bahteramas di Kendari menjadi simbol kemajuan. Namun bagi wilayah kepulauan, konektivitas masih jauh dari ideal.
Salah satu proyek ambisius yang terus diperjuangkan adalah jembatan penghubung Muna–Buton (Tipe Tona). Infrastruktur ini diyakini menjadi kunci menekan biaya logistik dan mempercepat distribusi ekonomi di Sultra.
Tanpa konektivitas yang merata, kesenjangan antarwilayah akan terus melebar.
Budaya dan Tanah Adat: Terancam di Tengah Ekspansi
Kemajuan ekonomi tak jarang berbenturan dengan eksistensi masyarakat adat. Dari hukum adat Kalo Sara hingga warisan Kesultanan Buton, Sultra memiliki identitas kuat yang tak boleh tergerus.
DPD RI mendorong pengesahan RUU Masyarakat Hukum Adat agar perlindungan terhadap tanah ulayat dan budaya lokal memiliki kepastian hukum.
Sebab tanpa akar budaya, pembangunan hanya akan melahirkan kemajuan semu.
Pendidikan dan Kesehatan: Wajah Ketimpangan Nyata
Di balik proyek besar dan investasi triliunan, realitas di lapangan masih menunjukkan kesenjangan tajam. Akses pendidikan dan layanan kesehatan di wilayah terpencil seperti Konawe Kepulauan dan Buton Tengah masih tertinggal dibanding Kendari.
DPD RI Sultra menekan pemerintah untuk memperluas beasiswa dan memastikan tenaga kesehatan menjangkau pulau-pulau terluar.
Karena ukuran keberhasilan pembangunan bukan gedung tinggi, melainkan seberapa cepat layanan dasar hadir di rumah rakyat paling jauh.
Sultra Penonton atau Pemain Utama?
Perjuangan Sulawesi Tenggara kini berada di titik krusial. Dengan kekayaan alam yang luar biasa, Sultra memiliki semua syarat untuk menjadi pemain utama dalam ekonomi nasional.
Namun tanpa pengawalan kebijakan yang kuat, daerah ini berisiko terus menjadi penonton di tanahnya sendiri.
DPD RI Sultra menegaskan, perjuangan di Senayan bukan sekadar politik, tetapi amanah untuk memastikan rakyat benar-benar merasakan hasil dari kekayaan yang selama ini mereka pijak.
Pertanyaannya kini sederhana: apakah Sultra akan bangkit sebagai kekuatan ekonomi mandiri, atau tetap terjebak dalam paradoks kaya sumber daya namun miskin kesejahteraan? (MS Network)
Simak Berita Lainnya di WA Channel disini
Comment