BUTON TENGAH – Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Ir. Hugua, M.Ling., memastikan Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kolaka Timur tidak akan berdampak hingga menghambat pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Buton Tengah.
Proyek strategis nasional ini dipastikan tetap berjalan sesuai target, meski sorotan publik tengah mengarah pada sektor kesehatan di Sultra akibat kasus dugaan suap di Kolaka Timur.
Kunjungan lapangan Hugua bersama Bupati Buton Tengah dan sejumlah pejabat terkait dilakukan pada Jumat (8/8/2025) untuk memantau progres pembangunan Gedung Pelayanan Terpadu RSUD Buton Tengah.
Proyek ini masuk dalam program Quick Wins Kementerian Kesehatan, yang menargetkan peningkatan status RS dari tipe D menjadi tipe C dengan mutu layanan yang lebih baik.
Hugua menegaskan, pengerjaan proyek harus mengikuti Standar Operasional Prosedur (SOP) dan menjunjung tinggi kualitas.
“Pembangunan RSUD ini adalah wujud nyata visi Presiden Prabowo Subianto untuk menyehatkan masyarakat Indonesia, bahkan di wilayah terpencil seperti Buton Tengah,” ujarnya.
Menurutnya, dua tantangan utama yang harus segera diatasi adalah hambatan birokrasi dan masalah transportasi.
“Progres proyek harus terus dihitung, dipacu, dan diselesaikan tepat waktu. Mengingat sekarang sudah Agustus, sisa empat bulan ke depan harus dimanfaatkan sebaik mungkin,” tegas Hugua.
Progress pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Buton Tengah. PPID
KPK Bidik Daerah Lain di Sulawesi Tenggara
Kasus Kolaka Timur ternyata membuka pintu penyelidikan baru. KPK memastikan telah mengawasi tiga daerah lain di Sultra yang menerima Dana Alokasi Khusus (DAK) Kementerian Kesehatan untuk pembangunan dan peningkatan RSUD.
“Kami mengingatkan kepala daerah agar tidak memanfaatkan program nasional demi keuntungan pribadi,” tegas Deputi Penindakan KPK Asep Guntur Rahayu.
Proyek RSUD di Sultra Bernilai Ratusan Miliar
Pada Mei 2025, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meresmikan dan memulai pembangunan empat RSUD baru di Sultra dengan total anggaran Rp621 miliar:
1. RSUD Kolaka Timur – Rp175 miliar (Tipe C, kapasitas 50 TT)
2. RSUD Buton Tengah – Rp170 miliar (Tipe C, target rampung awal 2026)
3. RSUD Benyamin Guluh Kolaka – Rp144 miliar untuk Tower III (kapasitas 283 TT)
4. RSUD Konawe Kepulauan – Rp132 miliar (Tipe C, kapasitas 64 TT)
Proyek-proyek ini seharusnya menjadi solusi pemerataan layanan kesehatan, namun dinilai rentan diselewengkan jika pengawasan lemah.
Peringatan Wagub Sultra
Menanggapi kasus ini, Hugua mengingatkan seluruh pihak agar mengelola anggaran dengan hati-hati demi menghindari jeratan hukum.
“Proyek kesehatan ini menyangkut nyawa masyarakat. Jangan sampai menjadi ladang korupsi,” ujarnya.
Dengan komitmen ini, Pemprov Sultra memastikan pembangunan RSUD Buton Tengah dan proyek kesehatan lainnya tetap berjalan sesuai target, sekaligus memperkuat pengawasan agar kasus seperti di Kolaka Timur tidak terulang. (MS)
