Ekonomi & Bisnis
Beranda / Ekonomi & Bisnis / UMP Jatim 2027 Rp2,73 Juta, Naik 11,57 Persen

UMP Jatim 2027 Rp2,73 Juta, Naik 11,57 Persen

Gedung Negara Grahadi di Surabaya
Gedung Negara Grahadi di Surabaya. Sumber: sorotisu.com

SURABAYA – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa resmi menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jawa Timur 2027 sebesar Rp2.730.000. Keputusan itu tertuang dalam Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/757/013/2026 dan diumumkan pada Sabtu malam, 21 November 2026.

Angka baru itu naik Rp283.119,32 atau sekitar 11,57 persen dari UMP 2026 yang sebesar Rp2.446.880,68. Upah minimum yang baru berlaku mulai 1 Januari 2027 dan menjadi acuan bagi kabupaten dan kota di Jawa Timur dalam mengusulkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2027.

Dalam surat keputusan tersebut tertulis, "Memutuskan menetapkan upah minimum provinsi Jawa Timur Tahun 2027 sebesar Rp2.730.000,00." Pengusaha yang selama ini sudah membayar upah di atas UMP dilarang menurunkan upah pekerjanya, dan pelanggaran terhadap ketentuan itu dapat dikenai sanksi.

Keputusan Setelah Tarik Ulur

Penetapan UMP Jatim 2027 lahir setelah tarik ulur panjang antara buruh dan pengusaha. Serikat buruh menuntut UMP sebesar Rp3.742.675 atau setara 100 persen Kebutuhan Hidup Layak (KHL), naik 52,95 persen dari UMP 2026. Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengusulkan perhitungan dengan koefisien alfa 0,5 yang menghasilkan angka sekitar Rp2,6 juta.

Angka final Rp2.730.000 berada di antara kedua usulan itu, namun lebih dekat ke usulan pengusaha. Selisih antara keputusan gubernur dan tuntutan buruh mencapai Rp1.012.675 per bulan. Dasar hukum penetapan ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan, dengan batas waktu penetapan UMP pada 21 November 2026.

UMP Jatim 2027 Naik 9 Persen, Buruh Tuntut Rp3,74 Juta

Sehari sebelum keputusan diumumkan, sekitar 1.000 buruh dari 12 daerah industri menggelar aksi di Kantor Gubernur Jawa Timur, Jalan Pahlawan, Surabaya, Jumat, 20 November 2026. Mereka menuntut UMP setara KHL dan mendesak gubernur tidak menetapkan angka di bawah kebutuhan hidup layak.

Sekretaris PERDA Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Jawa Timur Jazuli menegaskan dasar dan tata cara penghitungan upah sudah diatur dalam ketentuan yang berlaku. "Kita tegaskan pula, dasar dan tata cara penghitungan upah pun itu juga sudah ada di dalam ketentuan sehingga tidak ada lagi alasan bagi pemerintah untuk memperdebatkan lagi karena itu semua sudah baku," kata Jazuli.

Buruh juga menuntut Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) sekurang-kurangnya Rp3.929.809 atau minimal lima persen di atas usulan buruh sebesar Rp3.742.675. Hingga keputusan UMP diumumkan, belum ada laporan mengenai penetapan UMSP, sehingga angka itu masih berstatus tuntutan dan belum menjadi keputusan.

UMK Surabaya Masih Menunggu

Sementara UMP sudah ditetapkan, nasib UMK Surabaya 2027 masih menunggu keputusan gubernur. Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Kota Surabaya menuntut UMK Surabaya 2027 minimal Rp6.035.680 berdasarkan KHL Surabaya 2026. UMK Surabaya 2026 tercatat Rp5.288.796, sehingga terdapat selisih Rp746.884 atau 14,12 persen dari kebutuhan hidup layak.

Sekretaris Konsulat Cabang FSPMI Surabaya Nuruddin Hidayat menjelaskan kesenjangan itu memberatkan pekerja. "Artinya, terdapat kesenjangan sebesar Rp746.884,00 setiap bulan antara upah minimum yang diterima buruh dengan kebutuhan hidup layak di Kota Surabaya," ujar Nuruddin.

OJK Siapkan Aplikasi Anti-Scam, Cek Rekening Penipu

Pemerintah Kota Surabaya memproyeksikan UMK 2027 di kisaran Rp5.765.788 berdasarkan perhitungan kenaikan enam hingga sembilan persen. Dokumen hasil rapat Dewan Pengupahan pada Kamis, 19 November 2026, telah diserahkan kepada Wali Kota Eri Cahyadi untuk ditandatangani sebelum diteruskan ke gubernur. Penetapan UMK 2027 menjadi kewenangan Gubernur Jawa Timur dan paling lambat diputuskan pada 25 November 2026.

Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Timur Sugeng Lestari mengatakan prinsip pengupahan harus menyeimbangkan dua kepentingan. "Prinsipnya bagaimana pengupahan itu bisa menyejahterakan pekerja dan dapat menjaga kelangsungan perusahaan. Prinsipnya kita enggak boleh memihak salah satu," kata Sugeng.

Apa Artinya bagi Pekerja

Bagi pekerja dengan upah minimum di Jawa Timur, kenaikan Rp283.119,32 per bulan berarti tambahan penghasilan sekitar Rp3,4 juta dalam setahun. Kenaikan 11,57 persen itu lebih besar dari proyeksi awal yang beredar sebelum penetapan, yakni enam hingga sembilan persen, tetapi masih jauh dari tuntutan buruh yang menginginkan kenaikan 52,95 persen.

Keputusan gubernur juga menegaskan bahwa UMP adalah batas bawah, bukan patokan tunggal. Perusahaan yang mampu membayar lebih tinggi tidak boleh menurunkan upah ke level UMP, dan pekerja yang sudah menerima di atas UMP tetap berhak atas upah yang diterimanya. Ketentuan ini dimaksudkan agar penetapan UMP tidak menjadi alasan bagi perusahaan untuk memangkas upah.

Di sisi lain, serikat buruh menilai angka Rp2.730.000 belum mencerminkan kebutuhan hidup layak sebagaimana dihitung dalam survei KHL. Mereka berpegang pada Pasal 137 ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan sebagai dasar tuntutan UMP setara KHL dan UMSP sekurang-kurangnya Rp3.929.809.

Saham Anthropic Anjlok 8,5%, Nyaris Sentuh Harga IPO

Selanjutnya: UMK dan UMSP

Setelah UMP ditetapkan, perhatian kini beralih ke penetapan UMK di 38 kabupaten dan kota di Jawa Timur, termasuk UMK Surabaya yang paling dinanti. Gubernur memiliki waktu hingga 25 November 2026 untuk menetapkan seluruh UMK, dan setiap daerah mengacu pada UMP Rp2.730.000 sebagai batas bawah pengajuan.

Status UMSP juga masih terbuka. Buruh menuntut UMSP sekurang-kurangnya Rp3.929.809 untuk sektor-sektor tertentu, tetapi hingga kini belum ada keputusan resmi mengenai angka tersebut. Perkembangan penetapan UMK dan UMSP akan menentukan besaran upah yang benar-benar diterima pekerja mulai 1 Januari 2027.

Keputusan UMP Jatim 2027 ini mengakhiri penantian setelah sebelumnya proyeksi kenaikan hanya berkisar enam hingga sembilan persen. Bagi buruh, angka final Rp2.730.000 menjadi titik awal baru untuk memperjuangkan upah sektoral, sementara bagi pengusaha, angka ini menjadi kepastian biaya tenaga kerja untuk tahun depan.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *