BOGOR – Sebanyak 22 pria nyaris dikirim ke medan perang Rusia setelah tergiur tawaran pekerjaan konstruksi di luar negeri. Polisi berhasil menggagalkan keberangkatan mereka setelah menggerebek sebuah vila di Kecamatan Tamansari, Kabupaten Bogor, pada Senin, 19 Oktober 2026, sekitar pukul 23.30 WIB.
Penggerebekan itu sekaligus membongkar dugaan praktik perdagangan orang berkedok perekrutan tenaga kerja ke luar negeri. Polisi menangkap dua orang yang diduga menjadi perekrut para korban dan mengungkap jaringan yang diduga sudah memberangkatkan sekitar 200 orang ke Rusia melalui negara transit Thailand.
Kapolres Bogor AKBP Arfan Zulkan Sipayung menjelaskan pengungkapan kasus ini bermula dari laporan masyarakat yang mencurigai aktivitas sejumlah pria di sebuah penginapan di Kecamatan Tamansari. “Kami kemudian melakukan penyelidikan dan pengintaian sebelum mendatangi lokasi,” kata Arfan dalam konferensi pers di Mapolres Bogor, Jumat, 20 November 2026.
“Korbannya berjumlah 22 orang, semuanya laki-laki dengan rentang usia sekitar 30 tahun ke atas, berasal dari berbagai daerah di Sumatera, Jawa, dan Kalimantan,” ujar Arfan. Para korban saat ini ditangani Polres Bogor yang berkoordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bogor untuk pelatihan keterampilan kerja.
Modus Tawaran Kerja Konstruksi
Para korban awalnya ditawari pekerjaan luar negeri melalui media sosial dan perantara, dengan janji pekerjaan konstruksi, perkebunan buah, dan bidang lain berpenghasilan tinggi. Perekrutan berjalan sejak sekitar pertengahan 2026. Baru setelah tiba di Bogor, mereka diberitahu bahwa pekerjaan sebenarnya adalah menjadi tentara di Rusia.
“Para pelaku menjanjikan apabila berhasil berangkat sampai ke Rusia, korban mendapatkan 10.000 dolar AS untuk penandatanganan kontrak pertama selama satu tahun, ditambah gaji 3.000 dolar AS per bulan,” kata Arfan. Selama menunggu keberangkatan, para korban diberi penginapan, transportasi, uang makan Rp50.000 per orang per hari, pemeriksaan kesehatan, serta pengurusan dokumen perjalanan.
Dua tersangka yang ditangkap adalah FIK, 37 tahun, warga Kota Sukabumi, Jawa Barat, dan STH, 38 tahun, warga Kota Medan, Sumatera Utara. Keduanya berperan sebagai koordinator perekrutan. FIK menerima upah Rp300.000 per hari dan STH Rp150.000 per hari, ditambah komisi 600 dolar AS untuk setiap orang yang berhasil direkrut hingga diberangkatkan.
Barang bukti yang disita meliputi paspor milik calon korban, tiket penerbangan Indonesia-Thailand, tiket kepulangan, bukti pemesanan hotel di Thailand, dua telepon genggam, percakapan grup WhatsApp, dan bukti transfer pembayaran. Kedua tersangka dijerat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara.
Jaringan Diduga Berangkatkan 200 Orang
Berdasarkan keterangan tersangka, jaringan ini diduga sudah memberangkatkan sekitar 200 orang ke Rusia melalui Thailand sebagai negara transit. Mereka masuk Thailand dengan dalih wisata, memakai visa wisata yang tidak sesuai peruntukan, sebelum diteruskan ke Rusia.
Kasat Reserse PPA-PPO Polres Bogor AKP Silfi Adi Putri mengatakan pemeriksaan terhadap telepon genggam tersangka mengindikasikan sebagian orang yang berangkat lebih dulu sudah berada di Rusia dan bergabung menjadi tentara. “Kalau berdasarkan keterangan tersangka dan kami cek dari handphone-nya, ada beberapa orang yang memang masih berkomunikasi dan sekarang posisinya sudah ada di Rusia. Sudah jadi anggota tentara juga,” kata Silfi.
Identitas dan kondisi sekitar 200 orang yang diduga sudah diberangkatkan itu masih didalami penyidik. Polres Bogor berkoordinasi dengan Badan Reserse Kriminal Polri untuk menelusuri jaringan tersebut, termasuk kemungkinan adanya perekrut lain dan jalur keberangkatan yang dipakai.
Arfan mengimbau masyarakat berhati-hati terhadap tawaran kerja luar negeri yang tidak dapat ditelusuri. “Kami imbau seluruh masyarakat berhati-hati apabila mendapatkan informasi pekerjaan yang tidak dapat ditelusuri dan jangan mudah tergiur dengan janji gaji tinggi di luar negeri,” ujarnya.
Kemlu Minta Rusia Kecualikan WNI
Kasus di Bogor ini bukan yang pertama. Kementerian Luar Negeri pada 4 November 2026 menyatakan pemerintah Indonesia telah meminta melalui jalur diplomatik agar Rusia memastikan warga negara Indonesia tidak direkrut ke militer atau formasi terkait militer melalui jalur apa pun, serta agar Indonesia dimasukkan ke daftar negara yang warganya dikecualikan dari perekrutan militer Rusia.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Yvonne Mewengkang mengatakan pemerintah juga berkoordinasi dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Moskow dan Kyiv, serta mengimbau masyarakat memverifikasi tawaran kerja ke instansi berwenang. “Pemerintah RI juga telah meminta agar Indonesia dimasukkan ke dalam daftar negara yang warga negaranya dikecualikan dari perekrutan militer Rusia melalui jalur apapun, dengan penerapan secara efektif dan segera,” kata Yvonne.
Direktur Tindak Pidana PPA-PPO Bareskrim Polri Brigjen Nurul Azizah pada 2 November 2026 menyebut total 58 korban dari lima laporan polisi terkait perekrutan serupa, terdiri atas lima korban perkara Bareskrim, 12 korban Polres Metro Jakarta Barat, 12 korban Polda Metro Jaya, tujuh korban perkara Bareskrim lainnya, dan 22 korban perkara Polres Bogor. Sejumlah tersangka diamankan, termasuk warga negara asing Rusia dan Ukraina, satu orang masuk daftar pencarian orang, dan satu korban dilaporkan meninggal dunia.
“Penanganan perkara ini merupakan bentuk transparansi dan akuntabilitas Polri kepada masyarakat. Kami menegaskan tidak ada toleransi terhadap eksploitasi maupun perdagangan manusia, siapa pun pelakunya dan apa pun latar belakangnya,” kata Nurul Azizah. Perkara-perkara tersebut telah naik ke tahap penyidikan.
Waspada Tawaran Kerja ke Luar Negeri
Kementerian Luar Negeri juga memverifikasi kabar warga negara Indonesia Muhammad Taufiq, 48 tahun, yang disebut tewas setelah bertugas sebagai tentara Rusia di Ukraina. Kabar itu berasal dari informasi intelijen Ukraina pada 27 Oktober 2026. Hingga konferensi pers Polres Bogor pada 20 November 2026, belum ada pernyataan baru dari Kementerian Luar Negeri, Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, maupun Kapolri yang secara khusus menanggapi pengungkapan di Bogor itu.
Kasus ini menjadi pengingat bahwa tawaran kerja luar negeri dengan gaji besar dapat menjadi kedok perdagangan orang. Para korban di Bogor dijanjikan pekerjaan konstruksi dan perkebunan buah, tetapi sesampainya di penampungan mereka baru diberitahu akan dikirim sebagai tentara bayaran. Modus serupa, menurut penyidik, telah berjalan sejak pertengahan 2026 dan memanfaatkan media sosial serta perantara di berbagai daerah.
Polres Bogor kini mendalami jaringan perekrutan tersebut, termasuk menelusuri nasib sekitar 200 orang yang diduga sudah diberangkatkan lebih dulu. Sementara itu, 22 korban yang berhasil diselamatkan disiapkan untuk mengikuti pelatihan keterampilan kerja agar dapat bekerja di dalam negeri.

Komentar