KENDARI – Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sulawesi Tenggara mengungkap dugaan pemalsuan dokumen tanah eks transmigrasi di Desa Morini Mulya, Kecamatan Landono, Kabupaten Konawe Selatan, dalam konferensi pers pada Jumat, 20 November 2026. Empat orang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara ini. Penyidikan kini dikembangkan ke klaster kedua untuk mendalami dugaan keterlibatan pihak lain.
Konferensi pers digelar di Mapolda Sulawesi Tenggara dan disampaikan Kasubdit 2 Ditreskrimum Polda Sultra Kompol Muh. Chairman Sumarlianto Akbar. Perkara ini ditangani berdasarkan empat laporan polisi, yakni LP/B/129/III/2026 tertanggal 14 Maret 2026, LP/B/290/VI/2026 dan LP/B/292/VI/2026 tertanggal 26 Juni 2026, serta LP/B/380/VIII/2026 tertanggal 4 Agustus 2026. Objek perkara berupa sekitar 29 Surat Keterangan Tanah yang diterbitkan Lurah Landono dan sekitar 18 Sertifikat Hak Milik baru dari BPN Konawe Selatan.
Tanah yang menjadi objek perkara seluas kurang lebih 23 hektare dan telah memiliki Sertifikat Hak Milik atas nama warga eks transmigrasi sejak 1982. Penetapan empat tersangka ini tertuang dalam surat pemberitahuan resmi tertanggal 16 November 2026. “Hasil penyidikan menemukan penerbitan dokumen berupa SKT di atas bidang tanah yang sudah bersertifikat, sehingga menimbulkan tumpang tindih kepemilikan dan merugikan warga transmigrasi sebagai pemegang hak yang sah,” kata Chairman.
Modus Operandi dan Peran Tersangka
“Modus operandi dilakukan dengan mengklaim bidang tanah milik warga eks transmigrasi yang telah memiliki SHM tahun 1982, kemudian mengajukan penerbitan SKT kepada pejabat kelurahan. Dokumen tersebut selanjutnya digunakan untuk mengklaim, mengalihkan, menjual tanah, atau meminta ganti rugi kepada pemilik yang sah,” ujar Chairman. Rangkaian peran dalam perkara ini meliputi pihak yang menerbitkan dokumen, pihak yang mengklaim tanah, pihak yang menggunakan dokumen untuk transaksi atau meminta ganti rugi, serta pihak yang menandatangani sebagai saksi batas.
Keempat tersangka berinisial S, B alias LB, JH alias A, dan NB. S, 53 tahun, seorang aparatur sipil negara yang kini menjabat Camat Landono, diduga menerbitkan SKT saat menjabat Lurah Landono periode 2017-2022 di atas lahan yang telah memiliki SHM tahun 1982. B alias LB, 53 tahun, buruh harian lepas asal Kota Kendari, diduga mengklaim bidang tanah dan mengajukan permohonan penerbitan SKT.
JH alias A, 34 tahun, wiraswasta asal Kelurahan Landono, diduga menggunakan SKT milik B untuk menjual tanah dan meminta ganti rugi kepada pemegang SHM tahun 1982. NB, 58 tahun, aparatur sipil negara staf Puskesmas Landono, diduga menandatangani dokumen sebagai saksi batas pada SKT milik B.
Jalur warga menyebut nama lengkap keempat tersangka berdasarkan surat penetapan tersangka 16 November 2026 yang diterima warga. Nama-nama itu adalah Sawaluddin untuk S, I Nyoman Bawa untuk NB, Basran untuk B alias LB, dan Jabar Hendra untuk JH alias A. Konferensi pers polisi sendiri hanya memakai inisial dan tidak mengumumkan nama lengkap tersangka.
Dua Tersangka Ditahan
Dari empat tersangka, dua orang telah ditahan dan dua lainnya tidak ditahan dengan alasan kondisi kesehatan. Tidak ada keterangan mengenai siapa yang ditahan dan siapa yang tidak ditahan. Sengketa lahan transmigrasi ini telah berlangsung sejak 2013 di kawasan Transmigrasi Pra Pelita Landono. Warga melaporkan kasus ini ke Polda Sulawesi Tenggara pada 9 Maret 2026 dengan menyerahkan dokumen termasuk SHM 1982, sedangkan laporan polisi pertama tercatat tertanggal 14 Maret 2026.
“Kami menyambut baik adanya penetapan tersangka dalam tindak pidana pemalsuan surat di atas lahan transmigrasi yang memiliki SHM tahun 1982 milik warga transmigrasi,” kata Andi, juru bicara kuasa kolektif warga Landono. Andi menambahkan kasus ini belum selesai dan warga masih menunggu kelanjutan penyidikan, termasuk kemungkinan penetapan tersangka pada klaster berikutnya.
“Selama ini kami sering mendapatkan intimidasi hingga kriminalisasi dalam sengketa lahan ini. Kami berharap penanganan perkara ini menjadi titik terang bagi warga transmigrasi untuk mendapatkan kepastian hukum atas lahan yang memang hak milik kami,” ujar Jamil, warga transmigrasi.
Klaster Kedua Dibidik
“Penyidikan tidak berhenti pada klaster pertama. Kami terus mengembangkan perkara ini ke klaster kedua untuk mendalami dugaan keterlibatan pihak lain, mulai dari proses penerbitan Surat Keterangan Tanah, Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah, hingga terbitnya SHM baru pada tahun 2022 di atas lahan bersertifikat 1982,” kata Chairman. Sasaran pendalaman klaster kedua meliputi pihak yang mengajukan permohonan dokumen, pihak yang menggunakan dokumen, hingga pihak yang diduga memperoleh keuntungan dari penguasaan maupun pengalihan lahan.
Luas lahan dalam perkara ini perlu dibedakan cakupannya. Empat laporan polisi yang ditangani penyidik menyangkut lahan seluas kurang lebih 23 hektare, yang disebut Lahan 2 Eks Transmigrasi. Sementara itu, jalur warga menyebut kawasan sengketa Transmigrasi Pra Pelita Landono seluas 297 hektare. Kedua angka tersebut merujuk pada cakupan yang berbeda dan tidak dapat disamakan.
Latar Sengketa Sejak 2013
Sengketa lahan ini bermula dari kawasan transmigrasi Pra Pelita Landono yang telah berlangsung sejak 2013. Warga eks transmigrasi memegang Sertifikat Hak Milik atas lahan mereka sejak 1982. Dugaan pemalsuan dokumen muncul ketika Surat Keterangan Tanah diterbitkan di atas bidang tanah yang sudah bersertifikat, lalu diikuti penerbitan Sertifikat Hak Milik baru pada 2022. Penyidik kini menelusuri alur penerbitan dokumen tersebut dari awal hingga akhir.
Pengembangan penyidikan ke klaster kedua menjadi penanda perkara ini belum selesai. Warga Landono menunggu kepastian hukum atas lahan yang mereka yakini sebagai hak milik sejak 1982. Penyidik akan mendalami alur penerbitan dokumen, pihak yang mengajukan, pihak yang memakai dokumen, hingga pihak yang diduga menikmati keuntungan dari perbuatan melawan hukum ini.

Komentar