JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengembangkan aplikasi Anti-Scam untuk membantu masyarakat memeriksa nomor telepon, tautan, dan rekening tujuan sebelum bertransaksi. Aplikasi ini diumumkan Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK Dicky Kartikoyono dalam acara Gerakan Bersama Pelindungan Konsumen 2027 di Jakarta, Senin, 16 November 2026.
Aplikasi ini dirancang menjawab empat pertanyaan yang kerap muncul sebelum masyarakat bertransaksi: apakah nomor telepon itu legal atau ilegal, apakah tautan itu asli atau palsu, apakah video atau suara itu asli atau hasil rekayasa kecerdasan buatan, dan apakah rekening tujuan aman atau sudah tercatat sebagai penampung kejahatan. Pengembangan aplikasi ini menjadi bagian dari penguatan perlindungan konsumen pada 2027 dengan pendekatan preventif.
Empat Pertanyaan Sebelum Transaksi
Pada tahap awal, aplikasi fokus membedakan mana yang legal dan ilegal serta memvalidasi nomor telepon, tautan, dan nomor rekening. Cara kerjanya terhubung ke basis data terintegrasi dengan mekanisme yang menyerupai cara kerja QRIS milik Bank Indonesia. Tahap awal dilakukan lewat pemetaan daftar hitam dan daftar putih, lalu dilanjutkan integrasi data dari Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal, kementerian dan lembaga, operator telekomunikasi, asosiasi industri jasa keuangan, Bank Indonesia, dan Kementerian Komunikasi dan Digital.
Teknologi kecerdasan buatan direncanakan ditambahkan pada tahap berikutnya untuk analisis jaringan, yakni memetakan keterkaitan antar-rekening dan nomor telepon dalam jaringan penipuan. Dicky mengatakan bila semua sudah terhubung, nanti bisa ditambah kecerdasan buatan untuk melakukan analisis jaringan dan membaca jaringan penipuan secara utuh. Aplikasi ini masih dalam tahap uji coba di lingkungan terbatas, dan belum ada tanggal peluncuran yang diumumkan.
Pendanaan dan pembangunan aplikasi ini didukung Bank Pembangunan Asia, Bank Dunia, dan Gates Foundation. Dicky menyebut OJK tidak memiliki banyak dukungan finansial secara internal untuk membangun aplikasi ini. Ia mencontohkan Malaysia yang sudah mengintegrasikan delapan kementerian dan lembaga dalam satu platform anti-penipuan, dan menyebut hal itu yang ingin dikejar OJK. OJK juga mengajak industri menyumbangkan basis data, karena tanpa data lengkap sistem tidak akan optimal.
737.686 Laporan Penipuan
Data Indonesia Anti-Scam Centre menunjukkan skala penipuan yang dihadapi masyarakat. Sejak 22 November 2024 hingga 28 Oktober 2026, tercatat 737.686 laporan dugaan penipuan transaksi keuangan. Sebanyak 1.471.112 rekening dilaporkan, dan 743.589 rekening di antaranya telah diblokir. Sebanyak 188.798 nomor telepon dilaporkan korban penipuan.
Dana korban yang berhasil diblokir mencapai Rp967,5 miliar, sementara dana yang berhasil dikembalikan ke korban mencapai Rp208,9 miliar. Total kerugian yang dilaporkan masyarakat menembus Rp9,1 triliun, dengan sekitar 1.000 laporan masuk setiap hari. Dicky menyebut laporan ke pusat anti-penipuan itu melonjak dari sekitar 18 ribu menjadi lebih dari 700 ribu dalam kurun sekitar dua tahun.
Ia menegaskan pentingnya memberi kepastian sejak awal. Menurutnya, jangan sampai masyarakat baru tahu itu penipuan setelah uangnya sudah hilang. Ia juga mengatakan aplikasi ini menjadi yang paling depan, karena sebelum masyarakat bertransaksi, mereka harus bisa bertanya dulu apakah aman atau tidak.
INDODAX Dukung, Beri Peringatan
Rencana OJK ini mendapat dukungan dari industri. Chief Corporate Officer INDODAX Bob Horo dalam keterangan resmi Kamis, 19 November 2026, menilai rencana ini langkah positif karena masyarakat membutuhkan cara yang mudah untuk memverifikasi informasi sebelum mengambil keputusan. Ia menilai regulator dan pelaku industri perlu bekerja sama berbagi informasi tentang modus penipuan terbaru, memperjelas jalur pelaporan, dan mengedukasi masyarakat.
Bob Horo juga memberi peringatan penting. Ia mengatakan aplikasi ini dapat membantu masyarakat mengenali indikasi penipuan sejak awal, tetapi hasil pengecekan bukan jaminan mutlak bahwa suatu transaksi aman. Modus penipuan terus berkembang dan pelaku dapat menggunakan nomor atau rekening baru yang belum pernah dilaporkan. Karena itu, bila ada keraguan, tunda transaksi dan lakukan konfirmasi melalui kanal atau kontak resmi perusahaan.
Ia juga mengingatkan modus layanan pelanggan palsu melalui WhatsApp. Layanan pelanggan resmi INDODAX tidak melayani melalui percakapan WhatsApp, dan WhatsApp hanya digunakan untuk pengiriman kode OTP pada autentikasi tertentu. Layanan pelanggan tidak pernah meminta kata sandi, PIN, kode OTP, atau informasi keamanan akun. Kanal resmi yang dapat dihubungi adalah telepon (021) 5065 8888, surel [email protected], Live Chat di aplikasi atau situs resmi, serta akun media sosial @indodax.
Apa yang Bisa Dilakukan Masyarakat
Korban penipuan diminta segera menghubungi penyedia layanan terkait dan melapor melalui kanal resmi pusat anti-penipuan. Modus lain yang disebut dalam konteks aset kripto antara lain akun yang mencatut identitas perusahaan, layanan bantuan palsu, tautan phishing, serta penawaran investasi dengan imbal hasil tidak wajar.
Dicky menjelaskan tujuan aplikasi ini adalah memberikan jawaban kepada masyarakat ketika mereka harus bertanya. Ia mengatakan masyarakat perlu tahu apakah telepon itu legal atau ilegal, tautan itu palsu atau tidak, pembicara itu asli atau hasil rekayasa, dan rekening itu aman atau sudah menjadi tempat kejahatan. Menurutnya, saat ini konsumen tidak tahu harus bertanya ke mana bila ragu sebelum bertransaksi.
OJK menempatkan aplikasi ini sebagai jawaban atas kebutuhan itu, agar masyarakat dapat memastikan keamanan transaksi sebelum uang berpindah tangan. Pengembangan aplikasi masih berjalan, dan OJK belum mengumumkan kapan aplikasi ini dapat diunduh masyarakat.

Komentar