SURABAYA – Penetapan upah minimum 2027 di Jawa Timur memasuki tahap akhir dengan perbedaan tajam antara proyeksi pemerintah dan tuntutan buruh. Pemerintah provinsi memproyeksikan kenaikan upah 6 hingga 9 persen, sementara kalangan buruh menuntut upah minimum provinsi ditetapkan minimal Rp3.742.675, sesuai standar kebutuhan hidup layak. Keputusan akhir berada di tangan gubernur dan dijadwalkan diputuskan pada Sabtu, 21 November 2026.
Proyeksi Kenaikan 6 hingga 9 Persen
Penghitungan kenaikan upah mengacu pada Pasal 139 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Terdapat tiga variabel utama, yaitu inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan koefisien alfa sebesar 0,5 hingga 1,0. Pemerintah provinsi menegaskan penetapan upah berpedoman pada formulasi pengupahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam simulasi dengan asumsi inflasi 3 persen dan pertumbuhan ekonomi 6 persen, penggunaan alfa 0,5 menghasilkan kenaikan 6 persen. Sementara itu, alfa 1,0 berpotensi menghasilkan penyesuaian hingga 9 persen. Dengan skenario kenaikan 9 persen, upah minimum Kota Surabaya diproyeksikan meningkat dari Rp5.288.796 menjadi Rp5.765.788 pada 2027, meski angka tersebut masih berupa simulasi karena penentuan alfa harus melalui pembahasan Dewan Pengupahan Jawa Timur.
Satu simulasi lain menuliskan angka Rp5.764.788 untuk skenario yang sama, selisih Rp1.000 dari angka yang dipakai sebagian besar sumber. Perbedaan kecil ini menunjukkan angka final masih menunggu pembahasan resmi dan belum dapat dijadikan patokan. Penetapan akhir tetap menjadi kewenangan gubernur setelah menerima rekomendasi Dewan Pengupahan.
Buruh Tuntut UMP Rp3,74 Juta
Ratusan hingga sekitar 1.000 buruh dari 12 daerah industri mendatangi Kantor Gubernur Jawa Timur di Jalan Pahlawan, Surabaya, pada Jumat, 20 November 2026. Mereka meminta pemerintah menetapkan upah berdasarkan kebutuhan hidup layak, bukan sekadar mengikuti formula penghitungan. Aksi tersebut menjadi penekanan terakhir sebelum batas akhir penetapan upah minimum provinsi.
Perwakilan Daerah Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia Jawa Timur mengajukan empat tuntutan utama. Pertama, upah minimum provinsi 2027 ditetapkan minimal Rp3.742.675. Kedua, upah minimum sektoral provinsi ditetapkan minimal Rp3.929.809 atau sekurang-kurangnya 5 persen di atas upah minimum provinsi. Angka Rp3.742.675 merujuk pada data kebutuhan hidup layak Jawa Timur 2026 yang tercatat dalam surat Kementerian Ketenagakerjaan tertanggal 16 November 2026.
Ketiga, 34 kabupaten dan kota yang upah minimum 2026-nya masih berada di bawah kebutuhan hidup layak diminta menaikkan upah setidaknya hingga standar kebutuhan hidup layak masing-masing daerah. Keempat, gubernur diminta tidak mengurangi jumlah sektor maupun besaran rekomendasi upah minimum sektoral kabupaten/kota dari bupati dan wali kota, dengan besaran minimal 5 persen di atas upah minimum setempat.
Sekretaris Perwakilan Daerah Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia Jawa Timur, Jazuli, menilai proyeksi kenaikan pemerintah belum menjawab kesenjangan antara upah dan kebutuhan hidup pekerja. Upah minimum Jawa Timur 2026 hanya Rp2.446.973, terpaut Rp1.295.702 dari kebutuhan hidup layak Rp3.742.675. Kesenjangan itu menjadi dasar tuntutan kenaikan sebesar 52,95 persen.
“Buruh tidak boleh terus-menerus dipaksa hidup dengan upah murah, sementara kebutuhan hidup terus meningkat. Upah minimum harus menjadi instrumen untuk menjamin kehidupan yang layak bagi pekerja dan keluarganya,” kata Jazuli. Ia juga mempersoalkan metode penetapan upah yang selama ini dinilai terlalu bergantung pada upah minimum terendah di salah satu kabupaten, sehingga tidak menggambarkan kondisi kebutuhan pekerja di seluruh wilayah provinsi.
“Surabaya 5 koma, hampir 6 juta. Tapi di sisi lain, di Situbondo, Bondowoso ataupun daerah pinggiran yang lain, hanya kisaran di bawah 3 juta. Artinya lebih dari separuh. Ini sangat tidak realistis,” tegas Jazuli.
Ia menambahkan, pekerja yang sudah bekerja dari pagi sampai malam tetap mengalami kesulitan ekonomi, dan kondisi itulah yang tidak disepakati oleh kalangan buruh.
Usulan UMK Surabaya Rp6,03 Juta
Pemerintah Kota Surabaya menyiapkan pengajuan besaran upah minimum kota 2027 kepada Gubernur Jawa Timur pada Sabtu, 21 November 2026. Usulan tersebut memuat rekomendasi dari kalangan pekerja dan pengusaha yang memiliki perhitungan berbeda terkait standar upah tahun depan. Dokumen rekomendasi ditargetkan sudah diteruskan kepada pemerintah provinsi paling lambat Sabtu, setelah ditandatangani Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi.
Dari sisi pekerja, rekomendasi upah minimum Kota Surabaya 2027 mengacu pada angka kebutuhan hidup layak sebesar Rp6.035.680. Besaran tersebut menggunakan data ekonomi Kementerian Ketenagakerjaan untuk wilayah Surabaya tahun 2026. Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Kota Surabaya sebelumnya juga menyampaikan tuntutan agar pemerintah menetapkan upah minimum kota minimal sebesar angka tersebut.
Sebagai pembanding, upah minimum Kota Surabaya yang berlaku pada 2026 tercatat sebesar Rp5.288.796. Usulan buruh berarti naik sebesar Rp746.884 atau sekitar 14,12 persen dibandingkan besaran yang berlaku saat ini. Kalangan buruh menilai formula penghitungan biasa hanya menghasilkan angka sekitar Rp5,6 juta, sehingga dinilai belum cukup menutup biaya hidup riil pekerja di kota metropolitan seperti Surabaya.
Sementara itu, asosiasi pengusaha mengajukan perhitungan dengan nominal berbeda dan cenderung menggunakan rumus penghitungan maupun data kebutuhan hidup layak yang diterbitkan Badan Pusat Statistik. Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Surabaya, Agus Hebi Djuniantoro, menjelaskan perbedaan pendekatan itu membuat besaran rekomendasi dari pekerja dan pengusaha tidak sama.
“Tetapi pada prinsipnya juga harus ada keseimbangan. Kita harus juga merawat pelaku usaha juga,” kata Hebi. Ia mengingatkan, upah minimum kota yang terlalu tinggi berisiko memicu banyak pemutusan hubungan kerja, dan hal itu harus dihindari. Ia menegaskan kebijakan pengupahan perlu memperhatikan kemampuan pelaku usaha tanpa mengabaikan kebutuhan hidup pekerja, dan keputusan akhir menjadi kewenangan pemerintah provinsi.
Pemerintah Pertimbangkan Semua Usulan
Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Timur, Sugeng Lestari, menyatakan pemerintah provinsi sedang mempertimbangkan usulan dari unsur pekerja dan pengusaha. Usulan buruh mengacu pada kebutuhan hidup layak sebesar Rp3.742.675 yang dikeluarkan Kementerian Ketenagakerjaan, dan angka itu menjadi salah satu dasar pembahasan dalam proses penentuan upah minimum 2027.
Di sisi lain, asosiasi pengusaha mengusulkan penghitungan menggunakan pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan variabel indeks pekerja terhadap dunia usaha. Usulan tersebut menghasilkan perkiraan upah minimum provinsi sekitar Rp2,6 juta, dengan koefisien alfa 0,5 sebagai angka paling kecil. Hasil pembahasan kedua pihak akan disampaikan kepada gubernur untuk diputuskan pada Sabtu, 21 November 2026.
“Prinsip kami enggak boleh memihak salah satu, harus memihak keduanya. Bagaimana pekerja sejahtera dan pengusaha bisa menjalankan usaha,” tegas Sugeng. Pemerintah provinsi menyatakan penetapan harus mempertimbangkan kesejahteraan pekerja sekaligus keberlangsungan usaha. Batas akhir penetapan upah minimum kota adalah 25 November 2026, dengan pemberlakuan upah baru mulai 1 Januari 2027.
Di luar perdebatan upah minimum, pekerja juga menanti kepastian penyaluran bantuan subsidi upah tahun ini. Aksi lanjutan kalangan buruh dijadwalkan berlangsung pada 25 November 2026, menjelang batas akhir penetapan upah minimum kota. Di Jakarta, persoalan serupa juga mencuat setelah gubernur menetapkan upah minimum 2027 sebesar Rp6.136.941, naik Rp407.065 atau 7,1 persen, dan kalangan buruh di ibu kota meminta angka itu direvisi menjadi Rp6.210.040.
Sejumlah pakar menilai Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 membuka alternatif penghitungan upah berdasarkan kebutuhan hidup layak, bukan hanya formula. Namun, pelaksanaannya tetap perlu memperhitungkan risiko upah terlalu rendah maupun kenaikan biaya tenaga kerja yang tidak sejalan dengan produktivitas. Sinkronisasi dengan peraturan pemerintah tentang pengupahan juga masih menjadi pekerjaan rumah, karena aturan pelaksana belum mencantumkan kebutuhan hidup layak sebagai dasar penetapan upah minimum.

Komentar