Kendari
Beranda / Sultra / Kendari / Mediasi Buntu, KSBSI Siapkan Demo Copot Dirut Bank Sultra

Mediasi Buntu, KSBSI Siapkan Demo Copot Dirut Bank Sultra

Tower Bank Sultra di Kendari pada malam hari
Tower Bank Sultra di Kendari. Sumber: Anoa Times

KENDARI – Mediasi ketiga antara Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Sulawesi Tenggara dan manajemen Bank Sultra berakhir buntu pada Jumat, 20 November 2026. Mediasi yang berlangsung di Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Kendari itu gagal mencapai kesepakatan soal pemenuhan hak-hak pekerja, dan KSBSI kini menyiapkan gelombang aksi demonstrasi kepada Gubernur Sulawesi Tenggara.

KSBSI mendampingi tiga pekerja Bank Sultra yang diberhentikan dari pekerjaannya, dari total delapan pekerja yang diberhentikan. Ketua Korwil KSBSI Sulawesi Tenggara Iswanto Sugiarto meminta mediator segera mengeluarkan anjuran tertulis agar KSBSI dapat mempelajari substansinya dan menentukan langkah hukum selanjutnya.

“Mediasi III telah berakhir dan kembali menemui jalan buntu. Kami berharap mediator segera mengeluarkan anjuran tertulis agar kami dapat mempelajari substansinya dan menentukan langkah hukum selanjutnya,” kata Iswanto. KSBSI menyatakan sedang menyiapkan gelombang aksi demonstrasi kepada gubernur, yang akan didahului konsolidasi organisasi. Hingga kini, belum ada tanggal, jam, atau titik kumpul aksi yang diumumkan.

Tuntutan: Copot Dirut Bank Sultra

Dalam aksi yang disiapkan, KSBSI akan mendesak pencopotan Direktur Utama Bank Sultra serta evaluasi terhadap pejabat yang diduga terlibat nepotisme dan pungutan liar. Iswanto mengatakan KSBSI juga menyiapkan dokumen dan bukti pendukung dugaan penyimpangan untuk diserahkan ke aparat penegak hukum.

“Kami tidak ingin persoalan ini berhenti hanya pada perdebatan di meja mediasi. Jika hak pekerja tidak dipenuhi dan berbagai dugaan penyimpangan tidak ditindaklanjuti, maka kami akan membawa persoalan ini ke ruang publik dan aparat penegak hukum. Gubernur harus mengambil sikap tegas,” ujar Iswanto.

Polda Sultra Ungkap Penyelundupan 9 WNA Vietnam ke Australia

KSBSI menyoroti dugaan nepotisme dalam penempatan pejabat di Bank Sultra. Menurut KSBSI, seseorang berinisial A menjabat Kepala Divisi Sumber Daya Manusia dan diduga memiliki hubungan keluarga dengan Direktur Utama. Seseorang berinisial B disebut menjadi kepala cabang di Tower Bank Sultra dan diduga merupakan mantan rekan kerja Direktur Utama saat di Bank Mandiri, serta menduduki jabatan tanpa jenjang karier semestinya.

KSBSI juga menyebut satu dari delapan pekerja yang diberhentikan diduga dikembalikan bekerja dan diduga memiliki hubungan keluarga dengan seorang komisaris Bank Sultra. Semua tudingan itu masih berupa dugaan berdasarkan informasi dan pengaduan yang diterima KSBSI, dan belum terbukti. Manajemen Bank Sultra telah membantah adanya perlakuan khusus terhadap pegawai yang memiliki hubungan kekeluargaan dengan pengurus.

Soal PHK dan Iuran Serikat

Latar sengketa ini adalah pemutusan hubungan kerja terhadap delapan pekerja Bank Sultra. Menurut KSBSI, pemutusan hubungan kerja itu berkaitan dengan persoalan tahun-tahun sebelumnya yang disebut sudah melalui pembinaan dan penahanan jasa produksi. Bank Sultra menolak pembayaran pesangon dengan alasan adanya pelanggaran mendesak.

KSBSI juga mempertanyakan pemotongan otomatis iuran Serikat Karyawan (Sekar) Bank Sultra sebesar Rp25.000 per bulan dari rekening gaji pekerja. KSBSI mempertanyakan pemotongan itu karena pekerja yang didampinginya disebut bukan anggota Sekar. Iswanto juga mencurigai adanya potensi manipulasi dalam pemeriksaan internal dan meminta Bank Sultra membuka Berita Acara Pemeriksaan yang menjadi dasar dugaan kesalahan pekerja.

Iswanto pertama kali menyampaikan sorotan ini ke Biro Hukum Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dalam Sidang Tahunan Lembaga Kerja Sama Tripartit Sulawesi Tenggara, Senin, 16 November 2026. Gubernur berhalangan hadir dan diwakili Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Andi Makkawaru.

Tahap 2 Bantuan Beras Kendari Dimulai Hari Ini

Bank Sultra Membantah Nepotisme

Manajemen Bank Sultra telah memberikan tanggapan melalui Kepala Divisi Corporate Secretary Wa Ode Nurhuma. Ia menyatakan penempatan pejabat murni didasarkan pada kompetensi, rekam jejak, dan hasil asesmen profesional. “Penempatan pejabat murni didasarkan pada kompetensi, rekam jejak, dan hasil asesmen profesional untuk menjawab kebutuhan bisnis,” kata Wa Ode Nurhuma.

Wa Ode Nurhuma menjelaskan pemutusan hubungan kerja dilakukan melalui tahapan prosedural, yakni audit internal dan evaluasi Dewan Pertimbangan Pegawai, dengan prinsip tanpa toleransi terhadap penipuan, pelanggaran integritas, dan pelanggaran berat disiplin. Ia menyatakan Bank Sultra kooperatif mengikuti mediasi di Dinas Tenaga Kerja dan membantah perlakuan khusus terhadap pegawai yang memiliki hubungan kekeluargaan dengan pengurus.

Suara penyeimbang datang dari Founder Visioner Indonesia 45 Akril Abdillah. Ia meminta desakan pencopotan Direktur Utama disertai dasar yang kuat, bukan dugaan dan opini, serta meminta gubernur tidak gegabah dan mendengar semua pihak.

“Kami menghormati hak KSBSI menyampaikan aspirasi dan menjalankan fungsi kontrol sosial. Tetapi, ketika sudah berbicara soal pencopotan seorang direktur utama, tentu harus ada dasar yang kuat. Jangan sampai dugaan yang belum terbukti justru berkembang menjadi penghakiman di ruang publik,” kata Akril.

Menunggu Anjuran Mediator dan Sikap Gubernur

Setelah tiga kali mediasi buntu, langkah selanjutnya berada di tangan mediator dan Gubernur Sulawesi Tenggara. KSBSI menunggu anjuran tertulis dari mediator Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Kendari sebagai dasar menentukan langkah hukum. Hingga kini, belum ada pernyataan terbaru dari mediator mengenai anjuran tertulis tersebut.

Kapolda Sultra Tegaskan Gunung Jati Dipulihkan dari Narkoba

Tanggapan Gubernur Sulawesi Tenggara atas desakan pencopotan Direktur Utama Bank Sultra juga belum ditemukan di sumber mana pun hingga Minggu siang ini. KSBSI menyatakan akan membawa persoalan ini ke ruang publik dan aparat penegak hukum bila hak pekerja tidak dipenuhi dan dugaan penyimpangan tidak ditindaklanjuti.

Persoalan ini bermula dari pemutusan hubungan kerja delapan pekerja dan berkembang menjadi sorotan terhadap tata kelola Bank Sultra sebagai bank daerah. Mediasi yang buntu tiga kali menunjukkan jurang antara serikat pekerja dan manajemen masih lebar, dan penyelesaian kini bergantung pada anjuran mediator serta sikap gubernur sebagai pemegang saham pengendali bank daerah tersebut.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *