PALU — Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan perubahan arah pengelolaan sektor pertambangan nasional dengan menetapkan sedikitnya 70 persen hasil pengelolaan izin usaha pertambangan (IUP) harus dinikmati negara.
Kebijakan ini berpotensi mengubah peta bisnis pertambangan, termasuk industri nikel yang selama ini menjadi salah satu sektor strategis investasi Indonesia.
Instruksi tersebut secara khusus ditujukan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dan jajaran kementerian terkait. Prabowo menyampaikannya saat membuka Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu (14/11/2026).
“Semua izin tambang, semua IUP mulai dari sekarang, minimal 70 persen harus dinikmati oleh negara. Bila perlu, dikuasai saham-sahamnya,” tegas Prabowo.
Pernyataan tersebut menandai dorongan pemerintah untuk memperbesar porsi manfaat ekonomi yang diterima Indonesia dari pengelolaan sumber daya mineral. Tidak hanya melalui penerimaan negara, pemerintah juga membuka kemungkinan peningkatan kepemilikan saham dalam perusahaan pemegang izin pertambangan.
Investor Tetap Masuk, tetapi Keuntungan Mayoritas untuk Indonesia
Prabowo menegaskan bahwa pemerintah tidak menutup pintu bagi investasi swasta maupun asing. Investor tetap diperbolehkan menyediakan modal untuk membiayai kegiatan eksplorasi, pembangunan infrastruktur, penambangan, hingga pengolahan mineral.
Namun, ia menginginkan skema investasi yang memberikan prioritas lebih besar kepada kepentingan ekonomi nasional.
Menurut Prabowo, investor dapat memperoleh kembali modal yang telah ditanamkan. Setelah pengembalian modal tersebut, mayoritas keuntungan harus menjadi hak bangsa Indonesia.
“Kalau tidak, karena kita butuh modal, dia masukin modal, boleh. Investasi Anda kembali, sesudah itu keuntungan harus mayoritas bangsa Indonesia,” ujarnya.
Prabowo menyatakan mekanisme tersebut telah mulai ditegakkan dan pemerintah akan merasakan manfaatnya dalam beberapa bulan mendatang.
Meski demikian, pemerintah belum memaparkan secara terperinci formula perhitungan 70 persen tersebut, termasuk mekanisme pembagian keuntungan, perlakuan terhadap investasi yang sudah berjalan, serta bentuk penguasaan saham yang akan diterapkan.
Hal ini menjadi penting bagi industri nikel yang memiliki struktur investasi kompleks, mulai dari kepemilikan konsesi, perusahaan patungan, fasilitas pemurnian, hingga kemitraan dengan investor internasional.
Industri Nikel Berpotensi Menghadapi Perubahan Struktur Kepemilikan
Industri nikel menjadi salah satu sektor yang relevan dengan arah kebijakan baru tersebut. Dalam satu dekade terakhir, Indonesia berkembang menjadi pusat penting produksi dan pengolahan nikel dunia melalui investasi pertambangan, pembangunan smelter, serta pengembangan kawasan industri mineral.
Kehadiran perusahaan-perusahaan besar dengan investasi asing dan kemitraan lintas negara telah mempercepat pengembangan industri hilirisasi. Namun, besarnya investasi juga memunculkan pertanyaan mengenai distribusi keuntungan, penguasaan aset strategis, dan seberapa besar nilai tambah yang benar-benar tinggal di dalam negeri.
Dengan instruksi terbaru Prabowo, pemerintah mengisyaratkan keinginan untuk memperbesar manfaat ekonomi nasional dari rantai bisnis nikel, tidak hanya dari royalti dan pajak, tetapi juga dari keuntungan perusahaan dan kemungkinan kepemilikan saham.
Apabila diterapkan secara luas, kebijakan ini dapat memengaruhi struktur kemitraan antara perusahaan tambang, investor asing, BUMN, dan lembaga investasi negara.
Weda Bay Nickel: Aset Strategis di Tengah Dinamika Divestasi
Perhatian terhadap kepemilikan perusahaan tambang nikel juga mengarah pada PT Weda Bay Nickel (WBN), pengelola salah satu aset pertambangan nikel besar di Halmahera Tengah, Maluku Utara.
Perusahaan tambang asal Prancis, Eramet SA, pada November 2026 mengungkapkan tengah membahas kemungkinan penjualan sebagian kepemilikan sahamnya di Weda Bay Nickel sebagai bagian dari langkah memperkuat kondisi keuangan perusahaan.
Dalam struktur kepemilikan WBN, sebanyak 90 persen saham perusahaan dimiliki melalui Strand Minerals Pte Ltd. Eramet menguasai 43 persen saham Strand, sedangkan Tsingshan Holding Group menguasai 57 persen. Sementara itu, 10 persen saham WBN dimiliki langsung oleh PT Aneka Tambang Tbk (Antam).
Dengan struktur tersebut, Eramet memiliki kepentingan ekonomi tidak langsung sebesar 38,7 persen di WBN.
Pengusaha Indonesia Andi Syamsuddin Arsyad atau Haji Isam bersama Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) disebut mempertimbangkan pembelian saham Eramet di perusahaan tersebut.
Pembahasan transaksi ini menjadi perhatian karena Weda Bay merupakan aset strategis dalam rantai pasok nikel Indonesia, yang terhubung dengan kegiatan penambangan dan fasilitas pengolahan mineral di kawasan industri Weda Bay.
Namun, hingga laporan mengenai pembahasan divestasi tersebut diterbitkan, belum ada keputusan final mengenai transaksi. Potensi perubahan kepemilikan saham ini juga belum dapat dipastikan sebagai bagian dari implementasi instruksi terbaru Prabowo.
Ekspor Satu Pintu untuk Mencegah Kebocoran
Selain mendorong peningkatan penguasaan negara atas keuntungan pertambangan, Prabowo juga menegaskan penerapan sistem ekspor satu pintu melalui lembaga yang ditunjuk pemerintah.
Kebijakan tersebut diarahkan untuk memperketat pengawasan perdagangan komoditas dan memastikan volume ekspor yang dilaporkan sesuai dengan jumlah barang yang benar-benar dikirim ke luar negeri.
Prabowo menilai praktik manipulasi laporan volume ekspor dapat merugikan negara karena mengurangi transparansi perdagangan dan potensi penerimaan nasional.
“Semua ekspor sekarang harus melalui satu pintu, yaitu melalui lembaga yang kita tunjuk, sehingga negara sekarang tidak bisa dibohongi lagi,” katanya.
Ia memberikan contoh bahwa apabila perusahaan mengekspor 100 ton komoditas, laporan kepada negara juga harus mencatat 100 ton, bukan hanya 50 ton atau 30 ton.
Dalam konteks industri nikel, sistem tersebut berpotensi memperkuat pengawasan terhadap perdagangan bijih nikel, produk hasil pemurnian, dan komoditas turunan lainnya.
Pengawasan yang lebih ketat diharapkan dapat meningkatkan akurasi pencatatan volume ekspor sekaligus memperkuat penerimaan negara.
Pasal 33 UUD 1945 Menjadi Landasan
Prabowo menegaskan bahwa arah kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya mengembalikan pengelolaan perekonomian nasional sesuai amanat Pasal 33 UUD 1945.
Konstitusi mengamanatkan bahwa cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai negara. Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya juga harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
Presiden menilai kekayaan mineral Indonesia selama ini belum sepenuhnya memberikan manfaat ekonomi yang optimal bagi masyarakat dan bangsa.
Karena itu, pemerintah ingin memperbaiki mekanisme pengelolaan sumber daya alam agar keuntungan dari kegiatan ekonomi berbasis sumber daya nasional tidak lebih banyak mengalir ke luar negeri.
Ujian Baru bagi Industri Nikel Indonesia
Instruksi Prabowo membuka babak baru pembahasan mengenai hubungan antara negara, investor, dan perusahaan tambang dalam pengelolaan sumber daya mineral.
Bagi industri nikel, tantangan berikutnya adalah bagaimana menerjemahkan arahan politik tersebut menjadi kebijakan operasional yang memiliki kepastian hukum, transparansi perhitungan, dan kejelasan pembagian risiko investasi.
Pemerintah perlu menjelaskan apakah target 70 persen akan dihitung berdasarkan keuntungan bersih, penerimaan ekonomi negara secara keseluruhan, atau skema pembagian manfaat lainnya. Kejelasan tersebut juga diperlukan untuk menentukan bagaimana kebijakan berlaku terhadap konsesi dan kontrak pertambangan yang sudah berjalan.
Di sisi lain, kepastian mengenai pengembalian modal, perlindungan investasi, dan mekanisme penguasaan saham akan menjadi perhatian perusahaan tambang serta investor internasional.
Satu hal yang menjadi pesan utama Prabowo: Indonesia tidak ingin hanya menjadi tempat pengambilan dan pengolahan mineral, tetapi juga harus memperoleh bagian terbesar dari manfaat ekonomi kekayaan alamnya.
Kini, implementasi kebijakan tersebut akan menjadi penentu apakah perubahan arah pengelolaan tambang benar-benar mampu memperbesar manfaat industri nikel bagi negara dan masyarakat Indonesia. (MS Network)
Komentar