KENDARI – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan mengungkap kondisi pencemaran lingkungan yang semakin mengkhawatirkan di Sulawesi Tenggara (Sultra), khususnya akibat aktivitas pertambangan nikel yang tak terkendali.
Temuan ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi Bidang (Rakorbid) Kerakyatan yang digelar di Kendari, sebagai bagian dari rangkaian program nasional partai dalam menyerap aspirasi rakyat secara langsung.
Rakorbid ini menghadirkan sejumlah tokoh penting dari DPP PDI Perjuangan yang fokus di berbagai bidang strategis, antara lain: Dra. Hj. S.B. Wiryanti Sukamdani (Wakil Ketua DPP Bidang Pariwisata), Dra. Hj. Sri Rahayu (Bidang Jaminan Sosial), dr. Ribka Tjiptaning (Bidang Kesehatan), Tri Rismaharini (Bidang Penanggulangan Bencana).
Rapat yang dimoderatori Hj. Trinop Tijasari, SH ini disambut antusias oleh kader partai dan masyarakat Sultra.
Limbah Tambang Nikel Mengancam Kesehatan dan Lingkungan
Dalam pemaparannya, Wiryanti Sukamdani menegaskan bahwa pencemaran akibat limbah tambang nikel di Sultra sudah pada level mengkhawatirkan.
Ia menyebut, dari hasil kunjungan langsung ke lapangan, wilayah seperti Konawe Utara, Kolaka, dan Pulau Kabaena menjadi titik terparah.
“Limbah masuk ke sumber air masyarakat. Dampaknya tidak main-main—bukan hanya menyebabkan gatal-gatal, tetapi juga bisa merusak perkembangan otak anak-anak,” tegas Wiryanti.
Ia menambahkan, temuan ini memperkuat pesan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri agar para kader partai tidak hanya bekerja dari balik meja, tapi hadir langsung di tengah rakyat.
Selain pencemaran lingkungan, Wiryanti juga menyoroti potensi besar sektor pariwisata di Sultra yang belum tergarap maksimal.
“Bandingkan dengan Bali yang PAD-nya 60% dari pariwisata. Sultra punya Wakatobi, Buton, Muna, dan banyak lagi, tapi pengelolaannya belum serius. Ini harus menjadi perhatian pusat,” katanya.
Ketimpangan CSR dan Tingginya Angka Stunting
Masalah ketimpangan distribusi Corporate Social Responsibility (CSR) dari perusahaan tambang juga diangkat dalam diskusi.
dr. Ribka Tjiptaning mengungkap bahwa kemiskinan dan gizi buruk masih tinggi di wilayah tambang, sementara keuntungan justru dibawa keluar daerah.
“Anak-anak makan mie instan terus, bukan hanya tubuhnya yang tidak tumbuh, tapi otaknya pun terganggu. Perusahaan ambil hasil bumi, masyarakat dapat limbah,” ujarnya.
Risma: Infrastruktur Dasar dan Bencana Perlu Perhatian Serius
Tri Rismaharini menekankan pentingnya intervensi pemerintah dalam memperbaiki infrastruktur dasar dan mitigasi bencana.
“Masih banyak daerah di Sultra yang kesulitan air bersih dan listrik. Ketika hujan sedikit, banjir. Ketika kering, debu luar biasa. Ini tak bisa dibiarkan,” katanya.
Ketua DPD PDI Perjuangan Sultra, Lukman Abunawas, menyatakan bahwa seluruh aspirasi yang terjaring akan dilanjutkan hingga ke tingkat legislatif nasional.
“Kami akan bawa ini ke fraksi dan kementerian. Stunting, kemiskinan, ketimpangan CSR, dan pencemaran lingkungan adalah isu-isu yang tak bisa ditunda penanganannya,” ujar Lukman.
Ia menekankan pentingnya kehadiran langsung partai di tengah rakyat sebagai wujud nyata demokrasi kerakyatan.
Sebagai tindak lanjut Rakorbid, para pengurus DPP dijadwalkan turun langsung ke wilayah-wilayah tambang dan sentra pertanian di Sultra. Kegiatan ini bertujuan menggali lebih dalam persoalan masyarakat dan menyusun rekomendasi kebijakan yang akan dibawa ke DPR RI serta kementerian terkait. (MS)
Simak Berita Lainnya di WA Channel disini
