KOLAKA — Kritik terhadap kinerja pemerintah boleh berlangsung tajam. Namun, panggung politik terkadang menghadirkan pemandangan yang berbeda dari panasnya perdebatan.
Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Andi Sumangerukka (ASR) dan anggota DPR RI Ridwan Bae terlihat saling merangkul dan berpelukan dalam pelantikan pengurus DPD Partai Golkar Sultra di Kabupaten Kolaka, Minggu (1/11/2026).
Keduanya tampak berbincang dan bertukar senyum di hadapan para undangan. Momen keakraban itu disambut tepuk tangan kader dan simpatisan Golkar yang memadati Lapangan Alun-Alun 19 November, Kolaka.
Pemandangan tersebut menarik perhatian karena terjadi di tengah polemik yang berkembang setelah Ridwan Bae melontarkan kritik tajam terhadap kepemimpinan ASR.
Publik pun bisa bertanya: apakah pelukan itu sekadar ekspresi keakraban antartokoh, pesan untuk meredakan ketegangan, atau cerminan dinamika politik Sultra yang lebih kompleks?
Belum ada keterangan langsung dari kedua tokoh yang memastikan makna politik di balik momen tersebut. Karena itu, pelukan di panggung Golkar tidak serta-merta dapat ditafsirkan sebagai rekonsiliasi atau berakhirnya perbedaan pandangan.
Namun, satu hal terlihat jelas: kritik politik dan hubungan personal tidak selalu berjalan dalam garis yang sama.
Kritik yang Memantik Polemik
Polemik bermula ketika Ridwan Bae, saat melaksanakan reses di Kabupaten Buton Tengah pada 19 Oktober 2026, meminta Gubernur Sultra lebih sering turun langsung menemui masyarakat.
Ia menilai gubernur perlu melihat kondisi lapangan, bukan hanya mengandalkan laporan dari organisasi perangkat daerah (OPD). Ridwan juga mendorong agar gubernur rutin berkoordinasi dengan para bupati dan wali kota se-Sultra untuk membahas persoalan masyarakat dan menyelaraskan prioritas pembangunan.
Pernyataan tersebut kemudian ramai diperbincangkan setelah beredar di media sosial pada 27 Oktober 2026.
Substansi kritik itu menyentuh isu mendasar dalam pemerintahan daerah: kehadiran pemimpin di tengah masyarakat, efektivitas koordinasi antardaerah, dan kemampuan pemerintah memastikan program pembangunan menghasilkan manfaat nyata.
Kritik terhadap pejabat publik merupakan bagian dari mekanisme pengawasan dalam demokrasi. Pemerintah berhak memberikan klarifikasi, tetapi publik juga berhak meminta bukti atas capaian dan pelaksanaan kebijakan.
Karena itu, perdebatan mengenai kinerja gubernur semestinya tidak berhenti pada adu pernyataan. Ukuran akhirnya adalah kebijakan yang dijalankan dan persoalan masyarakat yang berhasil diselesaikan.
Ketegangan Meluas ke Lingkaran Pemerintahan
Situasi berkembang setelah Kepala Dinas Pariwisata Sultra, Ridwan Badalla, merespons kritik tersebut melalui media sosial. Respons itu menuai keberatan dari sejumlah pendukung Ridwan Bae yang menilai pernyataan sang kepala dinas telah menyentuh ranah personal.
Pada 28 Oktober 2026, sejumlah orang yang mengaku sebagai pendukung Ridwan Bae mendatangi Kantor Dinas Pariwisata Sultra. Dalam peristiwa tersebut, Ridwan Badalla dilaporkan menyampaikan permintaan maaf dan menghapus konten yang berkaitan dengan Ridwan Bae.
Meski demikian, polemik tersebut perlu dibedakan dari kritik awal terhadap kinerja pemerintah provinsi. Kritik Ridwan Bae ditujukan kepada kepemimpinan gubernur, sedangkan ketegangan di kantor dinas melibatkan kepala dinas dan sejumlah orang yang mengaku sebagai pendukung Ridwan Bae.
Tidak ada keterangan yang menunjukkan bahwa ASR dan Ridwan Bae terlibat langsung dalam perselisihan personal tersebut.
Pembedaan ini penting agar publik tidak mencampuradukkan evaluasi kinerja pemerintahan dengan polemik komunikasi antarindividu.
Pelukan di Panggung Golkar: Apa Pesannya?
Dalam pelantikan pengurus DPD Golkar Sultra dan DPD II kabupaten/kota se-Sultra, ASR dan Ridwan Bae beberapa kali terlihat saling merangkul, berbincang, dan tersenyum.
Keakraban itu menjadi kontras dengan polemik yang sebelumnya ramai diperbincangkan. Akan tetapi, tanpa penjelasan langsung dari kedua tokoh, makna di balik gestur tersebut tetap terbuka untuk ditafsirkan secara hati-hati.
Pelukan bisa menjadi ekspresi penghormatan, keakraban, atau bentuk komunikasi sosial yang lazim dalam pertemuan politik. Gestur itu juga dapat dibaca sebagai sinyal bahwa perbedaan pandangan tidak harus memutus hubungan.
Namun, untuk menyebutnya sebagai rekonsiliasi politik, diperlukan konfirmasi yang lebih jelas. Demikian pula, tidak cukup bukti untuk menyimpulkan bahwa pelukan tersebut menandai kesepakatan politik baru.
Yang lebih penting, keakraban di panggung tidak seharusnya menutup ruang bagi kritik terhadap pemerintahan. Sebaliknya, kritik juga tidak semestinya dijadikan alasan untuk memutus komunikasi antartokoh.
Beda Partai, Kepentingan Daerah Tetap Sama
ASR berasal dari Partai Gerindra, sedangkan Ridwan Bae merupakan politikus senior Partai Golkar. Perbedaan afiliasi tersebut menjadi bagian dari dinamika politik Sultra.
Menjelang Pemilihan Gubernur Sultra 2024, keduanya sempat menjadi perbincangan setelah muncul wacana kemungkinan berpasangan. Namun, wacana itu tidak menjadi keputusan resmi partai.
Kini, keduanya menjalankan peran berbeda. ASR memimpin pemerintahan provinsi, sementara Ridwan Bae menjalankan tugas sebagai anggota DPR RI.
Dalam sistem demokrasi, hubungan antara pemerintah daerah dan wakil rakyat idealnya dibangun melalui komunikasi yang terbuka. Pemerintah membutuhkan masukan dan pengawasan, sedangkan legislator memiliki tanggung jawab menyampaikan aspirasi masyarakat serta memperjuangkan kebutuhan pembangunan sesuai kewenangannya.
Ketua DPD Golkar Sultra, La Ode Darwin, dalam agenda pelantikan tersebut menegaskan bahwa Golkar dan Gerindra memiliki warna politik berbeda, tetapi tetap menjalin hubungan baik.
Ia juga menyatakan komitmen untuk berkolaborasi mengawal pemerintahan ASR selama lima tahun, terutama dalam memastikan program-program yang berpihak kepada masyarakat berjalan.
Pernyataan itu menempatkan kerja sama politik sebagai salah satu unsur penting dalam pembangunan daerah. Namun, kolaborasi yang sehat tetap membutuhkan ruang bagi kritik dan evaluasi.
Jangan Terjebak Simbol Politik
Dalam politik, sebuah pelukan dapat menjadi gambar yang kuat. Foto itu mudah menyebar, memancing komentar, dan melahirkan berbagai tafsir. Namun, simbol tidak selalu menjelaskan seluruh persoalan.
Jika pelukan ASR dan Ridwan Bae dipandang sebagai tanda hubungan baik, publik tetap perlu melihat apakah komunikasi yang konstruktif juga tercermin dalam pelaksanaan tugas masing-masing.
Kritik mengenai frekuensi kunjungan gubernur ke lapangan, koordinasi dengan 17 kepala daerah, dan penyelesaian persoalan masyarakat tetap relevan untuk dijawab melalui data dan capaian pemerintah.
Demikian pula, peran anggota DPR RI dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat perlu dinilai berdasarkan hasil yang dapat diverifikasi.
Hubungan baik antartokoh akan lebih bermakna apabila membantu membuka ruang dialog dan mendorong penyelesaian masalah, bukan sekadar menghasilkan momen akrab di depan kamera.
Pada akhirnya, masyarakat Sulawesi Tenggara tidak hanya membutuhkan pemandangan pemimpin yang saling merangkul. Mereka membutuhkan pemerintahan yang responsif, pengawasan yang kritis, dan kerja sama politik yang membawa manfaat nyata.
Drama politik boleh menghadirkan kritik, polemik, bahkan pelukan di panggung. Namun, ukuran akhirnya bukanlah seberapa akrab para tokoh terlihat di depan publik, melainkan seberapa jauh mereka bekerja untuk kepentingan masyarakat Sulawesi Tenggara. (Newsroom)
Comment