JAKARTA – Penyidikan dugaan korupsi tata kelola pertambangan nikel di Sulawesi Tenggara (Sultra) memasuki babak baru. Kejaksaan Agung (Kejagung) kini mendalami isu dugaan keterkaitan antara pengusaha tambang Arif Kurniawan dan mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Pendalaman tersebut menambah dimensi baru dalam perkara yang mencakup dugaan penyimpangan perizinan, manipulasi Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB), hingga aktivitas pertambangan yang diduga berlangsung setelah izin berakhir.
Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung, Kuntadi, membenarkan bahwa penyidik tengah mendalami informasi mengenai kemungkinan keterkaitan kedua nama tersebut.
Pernyataan itu disampaikan Kuntadi seusai menghadiri rapat koordinasi di Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam), Jakarta, Senin (9/11/2026).
“Kita masih mendalami,” ujar Kuntadi.
Namun, ketika ditanya mengenai dugaan Arif Kurniawan mendapat dukungan atau perlindungan dari Listyo Sigit dalam menjalankan aktivitas pertambangannya, Kuntadi menegaskan bahwa penyidikan belum sampai pada pengusutan ke arah tersebut.
“Tidak, belum sampai ke sana. Kita masih mendalami semua, ya,” katanya.
Pernyataan tersebut penting karena menunjukkan bahwa Kejagung belum menemukan atau mengumumkan bukti yang mengonfirmasi dugaan keterkaitan Listyo Sigit dengan aktivitas pertambangan Arif. Meski demikian, penyidik menyatakan akan mendalami berbagai informasi yang berkembang untuk mengungkap perkara secara menyeluruh.
Arif Kurniawan Masih Berstatus Saksi
Di tengah berkembangnya penyidikan, keberadaan Arif Kurniawan juga menjadi perhatian. Pengusaha tambang yang disebut sebagai pengendali enam perusahaan nikel di Sultra itu terdeteksi berada di luar negeri.
Kuntadi mengatakan Kejagung masih berkoordinasi dengan pihak keimigrasian untuk menelusuri keberadaan Arif.
Ia sekaligus menegaskan bahwa hingga Senin (9/11/2026), Arif masih berstatus saksi dalam perkara dugaan korupsi tata kelola pertambangan nikel di Sultra periode 2013–2025.
“Masih saksi,” tegas Kuntadi.
Sebelumnya, Direktur Penyidikan JAM PIDSUS, Saeful Bahri Siregar, mengungkapkan bahwa penyidik akan berkoordinasi dengan Imigrasi untuk menelusuri keberadaan Arif.
Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna, menjelaskan bahwa penanganan perkara yang melibatkan seseorang di luar negeri memerlukan tahapan hukum lintas yurisdiksi.
“Kalau ketika berada di luar negeri kan ini melibatkan lintas yurisdiksi yang berbeda. Ada proses, tahapan lagi yang harus kita lalui,” kata Anang.
Kejagung belum mengungkap negara tempat Arif berada maupun memastikan kapan yang bersangkutan dapat dimintai keterangan lebih lanjut di Indonesia.
Dengan demikian, status Arif perlu dibedakan secara jelas: ia masih saksi, belum ditetapkan sebagai tersangka, dan belum diumumkan sebagai buronan atau masuk daftar pencarian orang (DPO).
Enam Perusahaan Nikel Disebut Berada dalam Kendali Arif
Nama Arif Kurniawan menjadi sorotan setelah Kejagung mengungkap dugaan pengendaliannya terhadap enam perusahaan pertambangan nikel di Sulawesi Tenggara.
Direktur Penyidikan JAM PIDSUS, Saeful Bahri Siregar, menyebut dugaan peran Arif sebagai pengendali didasarkan pada keterangan 38 saksi yang telah diperiksa penyidik. Para saksi berasal dari unsur pemerintah maupun swasta.
“Fakta yang kami jelaskan bahwa dia sebagai pengendali adalah dari keterangan-keterangan yang telah kami periksa sebanyak 38 orang saksi. Bahwa ada kaitan dan memang pengendali dari kegiatan ini adalah Saudara AK,” ujar Saeful.
Enam perusahaan yang disebut dalam konstruksi penyidikan Kejagung tersebut adalah:
PT BSJ – memiliki wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) seluas 1.030 hektare.
PT KAA – memiliki wilayah IUP seluas 1.036 hektare.
PT ANI – memiliki wilayah IUP seluas 106 hektare.
PT AMI – memiliki wilayah IUP seluas 1.000 hektare.
PT AMID – memiliki wilayah IUP seluas 1.026 hektare.
PT HJ – disebut berada dalam struktur holding PT DDA bersama pihak berinisial LEI.
Keenam perusahaan tersebut memiliki total wilayah IUP sekitar 5.198 hektare.
Penyidik tidak hanya menelusuri kegiatan operasional pertambangan, tetapi juga hubungan pengendalian korporasi, struktur afiliasi, transaksi keuangan, dan pihak-pihak yang diduga memperoleh manfaat dari kegiatan usaha tersebut.
IUP Berakhir pada 2015, Aktivitas Tambang Diduga Berlanjut
Salah satu fokus penting penyidikan adalah riwayat perizinan PT BSJ dan PT KAA.
Menurut konstruksi penyidikan sementara Kejagung, IUP Eksplorasi kedua perusahaan tersebut telah berakhir pada 2015. Namun, izin itu diduga tetap diperpanjang melalui skema suspend sebanyak tiga kali.
Persoalan menjadi semakin serius karena hasil eksplorasi dan studi kelayakan kedua perusahaan disebut telah ditolak oleh pejabat Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sulawesi Tenggara.
Dalam konstruksi penyidikan, wilayah izin tersebut seharusnya dikembalikan kepada negara. Akan tetapi, penyidik menduga terjadi penyalahgunaan kewenangan yang menyebabkan keputusan penolakan dicabut sehingga perpanjangan izin tetap dapat berlangsung.
Kejagung mendalami bagaimana proses administrasi dan pengambilan keputusan tersebut terjadi, termasuk kemungkinan adanya peran pihak-pihak yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan perizinan pertambangan.
Dugaan Suap dan Manipulasi RKAB
Penyidikan juga mengarah pada dugaan pemberian uang oleh pihak korporasi kepada penyelenggara negara untuk memanipulasi persetujuan RKAB.
Persetujuan RKAB merupakan instrumen penting dalam tata kelola pertambangan karena berkaitan dengan rencana kegiatan dan produksi perusahaan. Karena itu, dugaan manipulasi persetujuannya menjadi salah satu aspek krusial dalam perkara ini.
Menurut konstruksi penyidikan sementara, praktik tersebut diduga memungkinkan perusahaan menjalankan kegiatan pertambangan yang tidak sesuai ketentuan.
Penyidik juga menelusuri dugaan penyimpangan dalam proses administrasi pertambangan, termasuk perizinan, produksi, dan penjualan hasil tambang.
Dugaan pemberian uang kepada pejabat tersebut masih dalam proses pembuktian. Kejagung belum mengumumkan identitas seluruh pihak yang diduga terlibat maupun nilai kerugian keuangan negara. Penghitungan kerugian masih dilakukan oleh auditor.
Enam Lokasi Digeledah, Uang Rp11,795 Miliar Disita
Untuk memperkuat pembuktian, Tim Penyidik JAM PIDSUS bersama tim digital forensik melakukan penggeledahan di enam lokasi di wilayah Daerah Khusus Jakarta pada Kamis (5/11/2026).
Lokasi tersebut mencakup sebuah rumah di Cilandak, Jakarta Selatan, serta sejumlah kantor perusahaan yang berkaitan dengan korporasi yang sedang didalami.
Enam lokasi penggeledahan meliputi:
Sebuah rumah di Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan.
Kantor PT BSJ di APL Tower, Central Park.
Kantor PT KAA di APL Tower, Central Park.
Kantor PT DDA di APL Tower, Central Park.
Kantor PT DDR di Mid Plaza, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat.
Kantor PT DDR di kawasan SCBD, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat.
Dalam penggeledahan tersebut, penyidik menemukan uang tunai Rp11,2 miliar di salah satu lokasi dan Rp595 juta di lokasi lainnya. Total uang yang ditemukan mencapai Rp11,795 miliar atau sekitar Rp11,8 miliar.
Uang tersebut ditemukan dalam sejumlah koper dan tas di salah satu ruangan kantor.
Selain uang tunai, penyidik mengamankan dokumen terkait kegiatan operasional dan transaksi perusahaan, serta barang bukti elektronik berupa telepon genggam, laptop, CPU, dan server.
Kejagung menyebut dokumen yang ditemukan berkaitan dengan aktivitas dan transaksi lima perusahaan beserta pihak-pihak afiliasinya. Penyidik juga memeriksa sejumlah pekerja di perusahaan-perusahaan terkait.
Penggeledahan dilakukan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Direktur Penyidikan JAM PIDSUS Nomor Prin-68/F.2/Fd.2/09/2025 tanggal 29 September 2025 juncto Nomor Prin-134a/F.2/Fd.2/11/2026 tanggal 5 November 2026.
Satgas PKH Ikut Menertibkan Perusahaan Terafiliasi
Di luar penyidikan dugaan korupsi, perusahaan-perusahaan yang disebut terafiliasi atau berada dalam pengendalian Arif Kurniawan juga menjadi perhatian Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH).
Pada Rabu (4/11/2026), pimpinan Satgas PKH memutuskan mengambil langkah penertiban secara tegas, menyeluruh, dan terkoordinasi terhadap perusahaan-perusahaan yang diduga terafiliasi dan/atau berada dalam pengendalian Arif.
Keputusan tersebut diambil dalam rapat pimpinan Satgas PKH yang dipimpin Ketua Pengarah Satgas PKH sekaligus Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin.
Juru Bicara Satgas PKH, Barita Simanjuntak, mengatakan penelaahan dan verifikasi awal menemukan indikasi penyimpangan dalam tata kelola pertambangan, pengurusan perizinan, serta penguasaan dan pemanfaatan kawasan hutan.
“Pimpinan Satgas Penertiban Kawasan Hutan memutuskan untuk mengambil langkah penertiban secara tegas, menyeluruh, dan terkoordinasi terhadap penguasaan dan pemanfaatan kawasan hutan oleh perusahaan-perusahaan yang dilakukan secara ilegal, yang terafiliasi, dan/atau berada dalam pengendalian saudara AK,” kata Barita.
Langkah tersebut mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan. Kewenangan Satgas PKH mencakup penertiban dan penguasaan kembali kawasan hutan, pengenaan denda administratif, serta pemulihan aset sesuai ketentuan.
Ujian Penegakan Hukum dalam Tata Kelola Nikel Sultra
Perkara ini memperlihatkan kompleksitas persoalan tata kelola pertambangan nikel di Sulawesi Tenggara. Penyidikan tidak hanya menyangkut aktivitas enam perusahaan, tetapi juga dugaan penyalahgunaan kewenangan, proses perizinan, persetujuan RKAB, transaksi keuangan, hingga penguasaan kawasan hutan.
Kini, perhatian publik juga tertuju pada sejauh mana penyidik dapat menelusuri kemungkinan keterlibatan pihak lain di luar struktur korporasi.
Isu yang menghubungkan Arif Kurniawan dengan mantan Kapolri Listyo Sigit menjadi salah satu hal yang perlu dijernihkan. Kejagung menyatakan masih mendalaminya, tetapi belum menyampaikan bukti atau kesimpulan mengenai keterlibatan Listyo Sigit.
Bagi Sulawesi Tenggara, pengungkapan perkara ini menjadi ujian penting bagi penegakan hukum dan pembenahan tata kelola sumber daya alam. Besarnya potensi nikel seharusnya memberikan manfaat bagi negara dan masyarakat, bukan menjadi ruang bagi praktik rente, manipulasi perizinan, atau penyalahgunaan kekuasaan.
Kejagung menyatakan penyidikan dilakukan secara profesional, objektif, dan akuntabel dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah. Seluruh dugaan dalam perkara ini masih harus dibuktikan melalui proses hukum. (MS Network)
Comment