JAKARTA – Massa mendatangi Istana Wakil Presiden (Wapres) di Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (9/11/2026), dan menuntut Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka keluar dari istana. Massa yang tergabung dalam aksi “911 Segel Kantor Wapres” itu mendesak Gibran mengundurkan diri atau menghadapi pemakzulan, dengan merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) terkait dokumen penyetaraan pendidikan Gibran.
Massa tiba sekitar pukul 14.12 WIB dengan berjalan kaki dan menggunakan mobil komando. Mereka membawa sejumlah spanduk berisi tuntutan agar Gibran keluar dari Istana Wapres, antara lain bertuliskan “GIBRAN GET OUT!”, “MAKZULKAN GIBRAN!”, dan “TURUNKAN GIBRAN!”.
Sejumlah anggota Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) terlihat berjaga di pintu gerbang Istana Wapres, sementara petugas kepolisian membentuk barikade untuk membatasi pergerakan massa di depan kompleks tersebut.
Tuntutan Massa di Depan Istana
Dalam orasinya, salah satu perwakilan demonstran menyampaikan alasan kedatangan mereka dengan menegaskan bahwa kompleks tersebut merupakan milik masyarakat. “Ini adalah rumah rakyat. Kami berhak mendatangi,” kata orator di mobil komando.
Para demonstran mendasarkan tuntutannya pada putusan MK dan MA terkait dokumen pendidikan Gibran. Mereka menyoroti tidak ditemukannya bukti ijazah penyetaraan SMA Gibran serta putusan MA yang menyatakan surat keterangan (suket) penyetaraan SMA tersebut tidak sah. Dalam orasi berikutnya, perwakilan massa meminta Gibran meninggalkan kompleks Istana Wapres dengan merujuk pada putusan MA.
“Gibran Wapres sudah diputus tidak punya ijazah, tidak sah ijazahnya oleh MA. Untuk itu kami mohon dengan sangat kepada Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk keluar dari Istana Wapres,” ujar orator.
Orator kemudian menyampaikan desakan tersebut sebagai bentuk tuntutan masyarakat. “Kalau kalian punya malu, kalau kalian punya muka, segera keluar dari Istana Wapres karena ini tuntutan rakyat, milik rakyat,” imbuhnya.
Selebaran aksi yang disebarkan sejak Minggu (8/11/2026) memuat dua tuntutan, yakni menyegel kantor Wapres atau memakzulkan Gibran, serta menangkap Gibran yang diduga kuat terlibat penyadapan Presiden Prabowo Subianto. Tuduhan keterlibatan dalam penyadapan itu merupakan tuduhan dalam selebaran aksi dan tidak didukung pernyataan resmi aparat penegak hukum. Bareskrim Polri sejauh ini menetapkan empat tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal, dan tidak satu pun dari mereka bernama Gibran Rakabuming Raka.
Putusan MK dan MA yang Dirujuk Massa
Perlu diluruskan, klaim bahwa MA memutus Gibran tidak memiliki ijazah melebih-lebihkan isi putusan. Putusan kasasi MA Nomor 742 K/TUN/2026 yang dijatuhkan pada Jumat, 30 Oktober 2026, mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan pengacara H.M. Subhan Palal terkait keabsahan suket penyetaraan pendidikan setingkat SMA milik Gibran.
Objek sengketanya adalah Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tertanggal 6 Agustus 2019 yang diterbitkan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah. Putusan itu menyatakan suket tersebut tidak sah dan batal demi hukum, serta memerintahkan agar suket itu ditarik dan dimusnahkan.
Putusan MA tersebut hanya menyangkut keabsahan suket penyetaraan, bukan pemberhentian jabatan Wakil Presiden. Pemberhentian Presiden atau Wakil Presiden diatur melalui mekanisme khusus dalam Pasal 7A dan Pasal 7B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang melibatkan DPR, Mahkamah Konstitusi, dan MPR. Kuasa hukum Gibran, Muhammad Rullyandi, menegaskan putusan MA tidak memengaruhi kedudukan kliennya sebagai Wakil Presiden.
Adapun permohonan ke MK dalam perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 pada 6 Oktober 2026 dinyatakan tidak dapat diterima karena pemohon tidak memiliki kedudukan hukum. MK tidak menyatakan ijazah Gibran palsu dan tidak membatalkan jabatan Wakil Presiden.
Pengacara Subhan Palal sendiri pada Senin (2/11/2026) memberi tenggat 60 hari agar Gibran meninggalkan Istana dan pulang ke Solo, dengan ancaman akan mendatangi Istana bila tenggat itu tidak dipenuhi. Aksi hari ini merupakan tindak lanjut dari ancaman tersebut, yang oleh penyelenggara disebut sebagai peringatan pertama untuk menyegel kantor Wapres.
DPR Bahas Setelah Reses Berakhir
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyatakan DPR akan menindaklanjuti putusan MA mengenai ketidakabsahan suket penyetaraan ijazah SMA Gibran setelah masa reses berakhir. Menurut Dasco, pembahasan sejauh ini masih berlangsung secara informal di antara fraksi-fraksi DPR. “Ya, itu secara informal masih pembahasan lintas fraksi, karena memang masih belum masuk masa sidang dan mereka minta dalam forum yang diatur secara mekanisme, mereka akan minta pembahasan secara resmi,” kata Dasco di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/11).
Dasco juga menyebut DPR telah menerima berbagai masukan dari organisasi masyarakat dan anggota parlemen lintas fraksi. Aspirasi mengenai persoalan Wakil Presiden tersebut direncanakan disampaikan melalui mekanisme yang berlaku di DPR. Masa reses DPR dijadwalkan berakhir pada Selasa (10/11/2026), sehingga pembahasan resmi dapat dilakukan setelah masa tersebut selesai.
Sekretaris Jenderal PKS Muhammad Kholid pada Minggu (8/11/2026) menyatakan PKS sedang menimbang hak angket atau hak menyatakan pendapat terkait persoalan Gibran, dan berkomunikasi dengan partai-partai lain. Sebelumnya, Dasco pada Jumat (6/11/2026) menyatakan DPR belum mengambil sikap atas hak angket untuk memakzulkan Gibran, dan salinan lengkap putusan MA belum diterima DPR.
Aksi serupa sebelumnya terjadi pada Rabu (28/10/2026), ketika belasan orang dari Pejuang Merah Putih Indonesia mendatangi kediaman Presiden ke-7 RI Joko Widodo di Solo, Jawa Tengah. Mereka menyerahkan dua surat desakan agar Jokowi meminta putranya, Gibran, mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden demi menghindari pemakzulan. Surat itu diterima anggota Paspampres untuk diteruskan kepada Jokowi.
Aksi Berjalan Tertib, Gibran Tak Menanggapi
Aksi di depan Istana Wapres berjalan sebagai unjuk rasa yang terorganisasi. Rekaman video yang beredar menunjukkan barisan polisi berjaga di antara massa dan gerbang istana, tanpa terlihat kekerasan maupun kerusakan properti. Dalam salah satu rekaman, massa sempat berdesakan dengan polisi di gerbang sambil membentangkan spanduk bertuliskan “DISEGEL” dan “GIBRAN DILARANG MASUK”.
Hingga berita ini ditulis, belum ada pernyataan resmi dari Istana Wakil Presiden maupun dari Gibran Rakabuming Raka mengenai aksi tersebut. Aksi yang didokumentasikan TribunJakarta itu diakhiri dengan pekik takbir.
Selanjutnya, perhatian tertuju pada Selasa (10/11/2026), ketika masa reses DPR berakhir dan masa sidang dibuka. Persoalan Gibran, termasuk pilihan hak angket atau hak menyatakan pendapat, akan dibahas dalam mekanisme parlemen. Sementara itu, penanganan laporan dugaan pemalsuan suket Gibran di Bareskrim Polri masih berada pada tahap penyelidikan dan pengumpulan bukti.
Comment