KENDARI – Perang terhadap mafia tambang ilegal semakin terbuka.
Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) yang dipimpin langsung Ketua Satgas PKH sekaligus Jampidsus Kejagung Febrie Adriansyah bersama tim Mabes TNI, Polri, dan Kejaksaan Agung resmi menyita tambang nikel milik PT Tonia Mitra Sejahtera (PT TMS) di Pulau Kabaena, Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara.
Perusahaan tersebut terbukti membuka kawasan hutan seluas 172,82 hektare tanpa Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH).
Kasum TNI Letjen TNI Richard Tampubolon menegaskan, langkah penyitaan tidak dilakukan serampangan, melainkan melalui tahapan pemanggilan, klasifikasi, identifikasi, hingga koordinasi lintas lembaga.
“Kami ingin memastikan penegakan hukum berjalan sesuai aturan. Jika izinnya lengkap, tentu tidak ada masalah. Tapi kalau ada pelanggaran, sanksi tegas harus dijatuhkan,” katanya, Jumat (12/9/2025).
Dalam laporan resminya, Satgas PKH mengumumkan keberhasilan menguasai kembali 674.178,44 hektare kawasan hutan dari 245 perusahaan nakal di 15 provinsi.
Dua korporasi raksasa ikut terseret: PT TMS di Kabaena, Sultra dan PT Weda Bay Nickel di Halmahera, Maluku Utara.
Pada 11 September 2025, Satgas resmi menguasai kembali tambang ilegal dua perusahaan besar tersebut:
PT Weda Bay Nickel: 148,25 hektare di Halmahera Tengah & Timur, Malut.
PT TMS: 172,82 hektare di Kabaena, Bombana, Sultra.
Total 321,07 hektare tambang ilegal direbut kembali negara dari kedua perusahaan ini.
Jaksa Agung RI ST Burhanuddin, selaku Wakil Ketua I Pengarah Satgas PKH, menegaskan langkah ini bukti keseriusan negara menyelamatkan hutan dan mengembalikan aset negara bernilai triliunan rupiah.
Peran Polri dalam Penertiban
Dalam operasi besar ini, Kabareskrim Polri juga terlibat langsung bersama TNI dan Kejaksaan Agung. Polri menegaskan komitmennya untuk menindaklanjuti temuan Satgas PKH dengan proses hukum, terutama jika ada indikasi tindak pidana korupsi, pencucian uang, maupun jaringan mafia tambang yang terorganisir.
Polri menyatakan siap melakukan penyelidikan lebih lanjut terhadap pihak-pihak yang diduga menjadi “backing” perusahaan tambang ilegal, termasuk dugaan keterlibatan aparat dan pejabat daerah.
Desakan KPK Usut Dugaan Korupsi
Meski tambang PT TMS sudah disita, publik menilai ini baru awal.
Desakan kini menguat agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ikut turun tangan mengusut dugaan praktik korupsi di balik operasi tambang ilegal di Kabaena.
Aktivis anti-korupsi menilai mustahil PT TMS bisa beroperasi lama tanpa dukungan kuat dari jaringan kekuasaan.
Sorotan publik kini tertuju pada Gubernur Sulawesi Tenggara, Andi Sumangerukka (ASR). Sebagai kepala daerah, ASR dituntut tidak hanya memberi pernyataan, tetapi juga memastikan penertiban berjalan konsisten dan mendukung penuh aparat penegak hukum – baik Polri, Kejaksaan, TNI, maupun KPK.
Bongkar Aktor Besar
Penyitaan PT TMS di Kabaena hanyalah puncak gunung es. Mafia tambang ilegal di Sulawesi Tenggara diyakini melibatkan jaringan perusahaan besar, pengusaha, hingga elite politik.
Karena itu, publik mendesak Polri dan KPK tidak berhenti pada level perusahaan, tetapi menelusuri aliran dana, menjerat para “backing” di balik layar, dan menyeret aktor-aktor besar yang selama ini kebal hukum.
Bagi rakyat Sultra, inilah momentum sejarah: menyingkirkan mafia tambang dari Bumi Anoa, menyelamatkan hutan Kabaena, serta memastikan sumber daya alam benar-benar dikelola untuk kesejahteraan rakyat, bukan segelintir elite. (Red)
Simak Berita Lainnya di WA Channel disini
