BAUBAU – Setelah lebih dari dua dekade menjadi wacana, proyek Jembatan Muna-Buton kini benar-benar menuju kenyataan.
Pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum (PU) memastikan pembangunan jembatan penghubung dua pulau besar di Sulawesi Tenggara ini akan dimulai pada tahun 2026, menyusul rampungnya finalisasi desain pada akhir 2025.
Menteri PU Dody Hanggodo, dalam kunjungan resminya ke lokasi proyek di Kelurahan Palabusa, Kota Baubau, Minggu (13/7/2025), menegaskan bahwa proyek ini merupakan bagian dari implementasi kebijakan PU608, yang dirancang untuk memperkuat konektivitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi di Kawasan Timur Indonesia.
“Jembatan ini bukan hanya penghubung fisik, tapi penggerak ekonomi kawasan. Mobilitas warga, distribusi barang, perdagangan, hingga pariwisata akan meningkat signifikan,” ujar Dody.
Jembatan Muna-Buton akan membentang sepanjang 2.969 meter, menghubungkan Desa Baruta (Kabupaten Buton Tengah) dan Desa Palabusa (Kota Baubau). Desainnya memperhitungkan kenaikan permukaan laut akibat perubahan iklim global, sehingga clearance jembatan dirancang untuk ketahanan hingga 50 tahun.
Struktur jembatan terdiri dari:
Jalan pendekat Pulau Muna: 1.278 meter
Jembatan pendekat Pulau Muna: 186 meter
Jembatan utama: 765 meter
Jembatan pendekat Pulau Buton: 525 meter
Jalan pendekat Pulau Buton: 215 meter
Jalur khusus sepeda motor: 2 meter
Kepala Satker P2JN Sultra, Hengky Hermawan, mengungkapkan bahwa seluruh desain sudah melalui uji terowongan angin dan kini dalam tahap validasi akhir oleh Komisi Keselamatan Jembatan dan Terowongan Jalan (KKJTJ).
Estimasi awal biaya proyek yang semula Rp6,1 triliun kini sedang dikaji ulang, menyesuaikan dengan inflasi dan kebutuhan teknis terbaru. Konstruksi direncanakan berlangsung dalam skema multi-years selama empat tahun.
Semua Turun Tangan, Tapi Siapa Paling Berjasa?
Dalam kunjungan lapangan tersebut, Menteri PU didampingi sejumlah tokoh nasional dan daerah, seperti Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae, Anggota DPR RI Ali Mazi, Gubernur Sultra Andi Sumangerukka, serta kepala daerah Buton Raya termasuk Wali Kota Baubau, Bupati Buton, Buton Tengah, dan Buton Selatan.
Semua pihak kini mulai mengklaim peran, baik di tingkat pusat maupun daerah. Publik melihat ini sebagai wujud perhatian yang baik, namun juga tak menampik adanya nuansa rebutan panggung prestasi, apalagi menjelang tahun-tahun politik.
Padahal, di balik sorotan kamera dan seremoni, ada banyak pihak yang sejak lama memperjuangkan jembatan ini secara teknokratik dan birokratis—dari perencanaan, advokasi anggaran, hingga penyelesaian desain teknis yang kompleks.
Infrastruktur untuk Sultra yang Lebih Terhubung
Wali Kota Baubau, Yusran Fahim, menegaskan bahwa lahan di Kelurahan Palabusa sudah disiapkan untuk titik awal pembangunan. Pemerintah kota dan provinsi terus bekerja simultan menyukseskan proyek strategis nasional ini.
“Ini bukan hanya soal fisik jembatan. Ini tentang mengubah wajah konektivitas Sulawesi Tenggara, dan kami pastikan dukungan penuh untuk itu,” ujar Yusran.
Jembatan Muna-Buton lebih dari sekadar konstruksi beton dan baja. Ia adalah simbol dari kemajuan kawasan, pemerataan pembangunan, dan kemenangan atas keterisolasian wilayah.
Tapi lebih dari itu, ia juga menyimpan pertanyaan sejarah: siapa yang benar-benar memperjuangkannya sejak awal?
Apakah ini prestasi legislatif pusat yang mengawal anggaran? Apakah ini kerja kolektif Pemprov dan kabupaten/kota? Ataukah ini keberhasilan pemerintah pusat yang mulai memperhatikan pembangunan timur Indonesia secara serius?
Yang pasti, masyarakat Sultra akan mengingat siapa yang benar-benar bekerja dalam diam, dan siapa yang hanya muncul di ujung untuk memetik kredit politik.
Yang pasti, Jembatan Muna-Buton bukan hanya penghubung dua pulau, tapi penghubung antara janji dan bukti.
Maka biarlah sejarah dan rakyat yang menjawab: Jembatan Muna-Buton, prestasi siapa? (Red)
Simak Berita Lainnya di WA Channel disini
