KENDARI – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) memastikan komitmennya dalam menciptakan iklim investasi yang aman dan berkelanjutan, khususnya bagi pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN). Gubernur Sultra, Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka (ASR), menegaskan hal tersebut saat membuka Sultra Investment Summit 2025 di Kendari, Selasa, 24 Juni 2025.
Dalam forum investasi yang dihadiri oleh lebih dari 250 peserta, termasuk investor domestik dan asing, lembaga vertikal, perbankan, dan unsur Forkopimda, Gubernur ASR menekankan bahwa seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) wajib mendukung terciptanya ekosistem investasi yang sehat dan kolaboratif.
“Iklim investasi adalah tanggung jawab kita bersama. OPD tidak boleh hanya menuntut kewajiban investor, tetapi juga wajib memberi jaminan kepastian hukum dan pelayanan yang profesional,” tegas ASR.
Investasi Jadi Penggerak Ekonomi Sultra
Gubernur ASR juga mendorong peningkatan edukasi publik terkait manfaat investasi. Ia menilai bahwa investasi bukan sekadar aliran modal, tetapi menjadi motor utama penggerak pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Menurut data Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Sultra, realisasi investasi triwulan I tahun 2025 telah mencapai Rp 4,46 triliun, atau 34 persen dari target tahunan sebesar Rp 13,28 triliun. Sektor-sektor unggulan seperti pertambangan, pertanian, kelautan, pariwisata, dan jasa diyakini akan terus mendorong kenaikan investasi di Sultra.
“Kita tidak ingin pelaku usaha hanya datang mengambil keuntungan. Kita ingin mereka menjadi bagian dari pembangunan yang berkelanjutan,” kata Gubernur.
Mendukung langkah Pemprov, Kapolda Sultra Irjen Pol Didik Agung Widjanarko memastikan bahwa jajarannya siap mengawal stabilitas dan keamanan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, meskipun saat ini terdapat sejumlah aksi demonstrasi yang menyasar sektor pertambangan.
“Kalau perusahaan membutuhkan, kami siap memberikan pengamanan agar operasional tidak terganggu. Kita wajib melindungi kegiatan usaha yang legal,” ujar Kapolda, Jumat, 27 Juni 2025.
Aksi unjuk rasa yang berlangsung belakangan ini, termasuk di wilayah operasi PT Ceria Nugraha Indotama di Kabupaten Kolaka, mengangkat isu-isu terkait tenaga kerja, lingkungan, dan transparansi manajemen.
Namun, Polda Sultra menegaskan komitmennya untuk menjaga keseimbangan antara penegakan hukum, perlindungan hak masyarakat, dan keberlangsungan dunia usaha.
Kapolda juga menyatakan bahwa unjuk rasa damai tetap dilindungi oleh hukum, tetapi kegiatan usaha yang sah juga harus tetap berjalan tanpa gangguan.
Dengan sinergi kuat antara pemerintah daerah dan aparat keamanan, Sultra memperkuat posisinya sebagai daerah tujuan investasi unggulan di kawasan timur Indonesia. Pemerintah berharap para investor tidak hanya membawa modal, tetapi juga berkomitmen terhadap pembangunan berkelanjutan yang berdampak nyata bagi kesejahteraan rakyat. (MS)
Simak Berita Lainnya di WA Channel disini
