KENDARI – Memasuki 100 hari pertama masa kepemimpinan Gubernur Andi Sumangerukka (ASR) dan Wakil Gubernur Hugua, masyarakat Sulawesi Tenggara mulai menakar keseriusan keduanya dalam mewujudkan janji-janji politik mereka.
Di tengah ekspektasi tinggi publik, realisasi visi besar ASR-Hugua masih dinilai membutuhkan waktu dan konsistensi kebijakan.
Pada Selasa, 10 Juni 2025, duet ASR-Hugua secara resmi membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang) RPJMD Sultra 2025–2029 di Hotel Azizah Syariah, Kota Kendari. Acara ini dirangkaikan dengan ekspose 100 hari kerja ASR-Hugua, sebagai bentuk pertanggungjawaban awal kepada masyarakat.
Peta Jalan Pembangunan Sultra
Dalam pemaparannya, Gubernur ASR menegaskan bahwa RPJMD 2025–2029 merupakan panduan utama arah pembangunan lima tahun ke depan. Dokumen ini akan menjadi dasar penyusunan APBD tahunan dan wajib mencerminkan visi, misi, serta janji politik ASR-Hugua yang diusung saat kampanye.
“Kita harus pastikan bahwa setiap rupiah dari rakyat kembali kepada rakyat dalam bentuk kesejahteraan yang nyata,” ujar ASR.
Dalam 100 hari pertama, ASR-Hugua memfokuskan kinerja pada empat sektor utama: infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan agromaritim berbasis ketahanan pangan.
Untuk mempercepat realisasi, delapan program unggulan dicanangkan, di antaranya Samudra, Mantu, Jamaah, Satria Kepulauan, Laris, Penggaris, Setara, dan Sportika.
Ketiga misi utama RPJMD Sultra 2025–2029 adalah:
1. Menjamin hak dan perlindungan sosial masyarakat;
2. Mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis konektivitas, pertanian, dan maritim;
3. Memperkuat birokrasi yang akuntabel dan inovatif dengan menjunjung kearifan lokal.
Program-program seperti beasiswa daerah, revitalisasi asrama, penguatan SHS (Sultra Health Service), pembangunan rumah sakit, hingga pencetakan sawah baru seluas 6.750 hektar menjadi bukti awal keseriusan Pemprov dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.
Pemprov Sultra mengklaim telah berhasil menjaga angka inflasi sebesar 1,71 persen (April 2025), di bawah target nasional. Di sektor infrastruktur, pembangunan dan rehabilitasi jalan, termasuk Terminal Lacararia di Kolaka Utara dan program JAMAAH untuk konektivitas antarwilayah, terus dipacu.
Target besar juga ditetapkan: 95 persen jalan provinsi dalam kondisi baik pada 2030, naik signifikan dari kondisi saat ini yang masih di angka 66,57 persen.
Kritik Publik: 100 Hari Kerja Dinilai Minim Terobosan
Namun tidak semua pihak puas. Ketua Umum Forum Advokasi Mahasiswa Hukum Indonesia (FAMHI), Midul Makati, SH., MH., menilai 100 hari kerja ASR-Hugua masih terjebak pada simbolisme dan pencitraan.
“Kami melihat tidak ada kebijakan progresif yang langsung menyentuh kebutuhan rakyat. Ini bukan kerja nyata, tapi panggung simbolik,” kritiknya tajam.
Ia menyoroti angka pengangguran yang meningkat menjadi 46.720 orang (5,67%) dan menyebut program beasiswa ASR terlalu birokratis.
“Jika harus cari disposisi gubernur dulu untuk beasiswa, itu bukan solusi—itu menyulitkan,” tegasnya.
Isu lain yang menuai sorotan adalah wacana revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) oleh Pemprov. FAMHI menilai rencana ini berpotensi melanggar UU No. 1 Tahun 2014 dan Putusan MK No. 35/PUU-XX/2023 yang melarang pertambangan di pulau-pulau kecil.
“Jika revisi ini tetap dipaksakan, patut diduga ada kepentingan pribadi, apalagi diketahui Gubernur ASR memiliki perusahaan tambang di Pulau Kabaena,” ucap Midul.
Meski diterpa kritik, Pemerintah Provinsi Sultra bersikukuh bahwa pembangunan telah berjalan sesuai prioritas:
Infrastruktur: Jalan, jembatan, terminal, dan dermaga.
Pelayanan Publik: Digitalisasi layanan dan reformasi birokrasi.
Pendidikan & Kesehatan: Beasiswa lima tahun, SHS, dan rumah sakit baru.
Ketahanan Pangan: Program cetak sawah dan distribusi pangan murah.
Kemaritiman: Penguatan pelabuhan dan ekonomi biru.
ASR menyebut kolaborasi lintas sektor sebagai kunci keberhasilan awal, namun juga menyadari bahwa evaluasi publik adalah kompas utama.
“Kami sadar ekspektasi besar. Tapi membangun Sultra butuh proses dan fondasi yang kokoh. Kita akan buktikan dengan kerja nyata, bukan sekadar narasi,” ujarnya.
Proses Pembuktian
Seratus hari pertama hanyalah tahap awal dari visi lima tahun ke depan. Tantangan utama duet ASR-Hugua kini adalah menjaga konsistensi, menjawab kritik dengan data, dan menyeimbangkan pencitraan dengan pencapaian nyata.
Jika ingin menjaga kepercayaan publik, maka keterbukaan, keberpihakan kepada rakyat kecil, dan hasil konkret harus menjadi fondasi pembangunan di Sultra. (MS)
Simak Berita Lainnya di WA Channel disini
