KENDARI — Menjadi gubernur bukan hanya sebatas menduduki kursi kekuasaan, menerima laporan, atau menghadiri agenda seremonial. Jabatan itu menuntut kehadiran, keberanian mengambil keputusan, dan kemampuan memastikan persoalan masyarakat benar-benar diselesaikan.
Pesan itulah yang mengemuka di tengah kritik anggota DPR RI Ridwan Bae terhadap kepemimpinan Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Andi Sumangerukka (ASR).
Kritik tersebut memantik pertanyaan yang lebih luas: sejauh mana gubernur hadir di tengah persoalan masyarakat? Bagaimana koordinasi dengan 17 kepala daerah kabupaten/kota berjalan? Dan yang paling penting, apa hasil nyata yang sudah dirasakan masyarakat?
Di tengah polemik tersebut, satu pesan layak menjadi pengingat bagi setiap pemimpin daerah: jangan sampai kekuasaan membuat seorang pemimpin lebih sibuk menerima laporan daripada memeriksa kenyataan di lapangan.
Gubernur Tak Cukup Duduk di Belakang Meja
Sulawesi Tenggara bukan wilayah dengan persoalan pembangunan yang sederhana. Karakter geografisnya yang mencakup daratan dan kepulauan menghadirkan tantangan tersendiri, mulai dari konektivitas jalan dan jembatan, pemerataan pelayanan publik, hingga pembangunan ekonomi yang manfaatnya harus menjangkau masyarakat luas.
Dalam situasi seperti itu, laporan birokrasi memang diperlukan. Namun, laporan tidak selalu mampu menggambarkan seluruh persoalan yang dihadapi warga.
Jalan yang rusak, akses transportasi yang terbatas, pelayanan yang lambat, atau program bantuan yang belum menjangkau sasaran membutuhkan pemeriksaan langsung. Pemimpin perlu mendengar masyarakat, melihat kondisi sebenarnya, dan memastikan aparat terkait mengambil tindakan.
Turun ke lapangan bukan sebatas membangun citra atau menghasilkan dokumentasi kunjungan. Kehadiran pemimpin harus menghasilkan tindak lanjut yang jelas.
Jika persoalan ditemukan, siapa yang bertanggung jawab menyelesaikannya? Berapa anggaran yang dibutuhkan? Kapan pekerjaan dituntaskan? Dan bagaimana masyarakat dapat mengetahui perkembangannya?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut jauh lebih penting daripada sekadar menghitung berapa kali seorang pejabat melakukan kunjungan.
Karena itu, kritik terhadap Gubernur Sultra seharusnya dijawab dengan menunjukkan capaian, bukan hanya pernyataan. Publik membutuhkan bukti bahwa pemerintah bekerja dan hasilnya dapat dirasakan.
Mengapa Koordinasi 17 Kepala Daerah Penting?
Persoalan berikutnya adalah koordinasi antara pemerintah provinsi dan 17 pemerintah kabupaten/kota.
Gubernur memiliki posisi strategis dalam menyelaraskan kebijakan pembangunan lintas wilayah. Sejumlah persoalan tidak dapat diselesaikan oleh satu pemerintah daerah saja karena menyangkut konektivitas, pengelolaan sumber daya, pelayanan publik, dan kepentingan ekonomi regional.
Tanpa koordinasi yang efektif, pembangunan berisiko berjalan sendiri-sendiri. Program antardaerah bisa tidak terhubung, persoalan lintas wilayah berlarut-larut, dan kebijakan provinsi tidak sepenuhnya menjawab kebutuhan kabupaten/kota.
Koordinasi karena itu tidak boleh berhenti pada rapat dan dokumentasi. Harus ada agenda, target, pembagian tanggung jawab, serta evaluasi berkala.
Publik berhak mengetahui apakah koordinasi dengan seluruh kepala daerah berjalan efektif. Persoalan apa yang menjadi prioritas bersama? Apa keputusan yang sudah diambil? Dan sejauh mana keputusan tersebut dilaksanakan?
Jika koordinasi berlangsung baik, pemerintah provinsi semestinya mampu menunjukkan hasilnya. Jika masih terdapat hambatan, pemerintah juga perlu menjelaskan apa yang sedang dilakukan untuk mengatasinya.
Kepemimpinan tidak hanya diuji dari kemampuan mengendalikan birokrasi, tetapi juga dari kemampuan menyatukan pemerintah daerah untuk menyelesaikan persoalan bersama.
Ridwan Bae Bukan Orang Baru dalam Politik Sultra
Ridwan Bae memiliki rekam jejak panjang dalam pemerintahan dan politik Sulawesi Tenggara. Ia pernah menjabat sebagai Bupati Muna selama dua periode, yakni 2000–2005 dan 2005–2010, sebelum melanjutkan kiprahnya di DPR RI pada periode 2014–2019, 2019–2024, dan 2024–2029.
Dalam kiprahnya sebagai legislator, ia kerap dikaitkan dengan upaya mendorong pembangunan infrastruktur dan program bantuan bagi masyarakat, termasuk perumahan, jalan, jembatan, dan irigasi.
Salah satu program yang menjadi perhatian adalah Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), yang membantu masyarakat meningkatkan kualitas rumah melalui skema bantuan sesuai ketentuan pemerintah.
Data alokasi BSPS Sultra tahun 2026 yang disebut dalam pemberitaan mencapai 8.973 unit rumah dengan anggaran Rp179,46 miliar, dibandingkan 1.129 unit pada 2025. Angka tersebut tetap perlu dicocokkan dengan dokumen resmi kementerian terkait untuk memastikan status alokasi dan realisasinya.
Besarnya alokasi program tidak serta-merta membuktikan bahwa seluruh bantuan merupakan hasil perjuangan satu orang. Kontribusi legislator, keputusan pemerintah, alokasi anggaran, dan realisasi di lapangan harus dibedakan secara jelas.
Meski demikian, program pembangunan dan bantuan masyarakat tetap relevan dalam diskusi mengenai kinerja pejabat publik. Setiap pemimpin, baik di legislatif maupun eksekutif, harus dinilai berdasarkan kontribusi yang dapat diverifikasi.
Dengan demikian, kritik terhadap gubernur tidak perlu berubah menjadi persaingan klaim politik. Yang harus menjadi perhatian utama adalah apakah kebijakan dan program pemerintah benar-benar membawa manfaat bagi masyarakat Sultra.
Kritik Berubah Menjadi Polemik
Perdebatan mengenai kritik Ridwan Bae juga berkembang menjadi polemik setelah Kepala Dinas Pariwisata Sultra, Ridwan Badalla, dilaporkan menyebut kritik tersebut sebagai sesuatu yang “konyol” dan “hoaks” melalui media sosial.
Peristiwa itu kemudian memicu reaksi sejumlah orang yang mendatangi kantor Dinas Pariwisata Sultra di Kendari. Dalam video yang beredar, Ridwan Badalla terlihat menyampaikan permintaan maaf.
Polemik tersebut memperlihatkan bagaimana perbedaan pendapat dapat berkembang menjadi persoalan yang lebih besar ketika komunikasi publik tidak dikelola dengan baik.
Pejabat pemerintah tentu berhak membantah kritik yang dianggap keliru. Namun, bantahan akan lebih meyakinkan jika disertai data, penjelasan, dan bukti yang dapat diperiksa publik.
Sebaliknya, kritik terhadap pejabat juga harus disampaikan secara bertanggung jawab dan berbasis fakta. Perbedaan pendapat tidak seharusnya berujung pada intimidasi atau tekanan massa.
Permintaan maaf dapat meredakan ketegangan, tetapi tidak otomatis menjawab substansi persoalan yang memicu perdebatan.
Pada akhirnya, yang perlu diuji bukan siapa yang paling keras berbicara, melainkan seberapa kuat bukti yang mendukung setiap pernyataan.
Jangan Biarkan Polemik Menutupi Persoalan Rakyat
Perdebatan elite politik tidak boleh mengalihkan perhatian dari persoalan yang lebih mendasar.
Masyarakat tidak hanya membutuhkan pernyataan tentang pembangunan. Mereka membutuhkan jalan yang layak, pelayanan publik yang semakin baik, akses transportasi yang memadai, serta program pemerintah yang tepat sasaran.
Masyarakat juga membutuhkan kepastian bahwa anggaran publik digunakan secara efektif dan setiap program memiliki hasil yang dapat dipertanggungjawabkan.
Karena itu, evaluasi terhadap Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara sebaiknya diarahkan pada indikator yang konkret: realisasi program prioritas, perkembangan proyek infrastruktur, kualitas pelayanan publik, efektivitas koordinasi antardaerah, dan penyelesaian persoalan yang disampaikan masyarakat.
Pemerintah provinsi memiliki kesempatan untuk menjawab kritik dengan memaparkan capaian, menjelaskan hambatan, dan menyampaikan langkah perbaikan. Tanggapan tersebut penting agar publik memperoleh gambaran yang utuh.
Pada saat yang sama, pernyataan Ridwan Bae juga harus ditempatkan secara proporsional. Kritik seorang legislator bukan dengan sendirinya bukti bahwa seluruh kinerja pemerintahan provinsi bermasalah. Penilaian yang adil memerlukan data, konteks, dan penjelasan dari pihak-pihak terkait.
Namun, kritik tersebut tetap dapat menjadi momentum untuk memperkuat akuntabilitas pemerintahan.
Rakyat Menunggu Bukti Kerja Nyata
Jabatan gubernur membawa tanggung jawab yang jauh melampaui agenda resmi dan laporan birokrasi. Gubernur harus memastikan kebijakan berjalan, persoalan masyarakat ditangani, dan pembangunan memberikan manfaat yang nyata.
Turun ke lapangan penting. Berkoordinasi dengan 17 kepala daerah juga penting. Tetapi keduanya harus berujung pada keputusan dan hasil yang bisa diukur.
Masyarakat tidak semestinya hanya diminta percaya bahwa pemerintah sedang bekerja. Pemerintah perlu menunjukkan apa yang telah dikerjakan, apa yang belum selesai, dan kapan persoalan yang tersisa akan dituntaskan.
Di sinilah makna kritik terhadap kepemimpinan diuji. Bukan untuk menjatuhkan seseorang, melainkan untuk memastikan kekuasaan tetap berada dalam pengawasan publik.
Gubernur Sultra, jangan banyak tidur. Bukan soal berapa lama seorang pemimpin duduk di belakang meja, melainkan apakah ia cukup tanggap melihat persoalan, berani mengambil keputusan, dan mampu membuktikan hasil kerjanya.
Sebab, bagi masyarakat, ukuran kepemimpinan bukanlah janji atau polemik politik. Ukurannya adalah perubahan nyata yang mereka rasakan. (Newsroom)
Comment