MUNA – Anggaran Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara tahun 2025 melonjak drastis, dari sekitar Rp30 juta pada tahun sebelumnya menjadi Rp6,8 miliar.
Peningkatan signifikan ini dialokasikan untuk pengembangan kawasan transmigrasi, rehabilitasi sekolah, dan perbaikan infrastruktur jalan di wilayah transmigrasi.
Kenaikan anggaran tersebut terungkap dalam hasil kunjungan kerja tim Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi Sulawesi Tenggara ke Kabupaten Muna pada 8 Agustus 2025.
Agenda utama kunjungan meliputi monitoring pelaksanaan anggaran, digitalisasi pembayaran melalui Kartu Kredit Pemerintah (KKP), dan pemantauan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Penguatan Pelaksanaan Anggaran
Monitoring dilakukan pada dua satuan kerja (satker):
– Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Muna – mengalami lonjakan anggaran terbesar, digunakan untuk peningkatan fasilitas transmigrasi, rehabilitasi sarana pendidikan, dan perbaikan akses jalan.
– Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Muna – melaporkan perkembangan penyerapan hibah, revisi anggaran, dan kendala teknis akibat aturan tahapan Pemilu serta mekanisme revisi DIPA terpusat.
Digitalisasi Pembayaran di Kabupaten Muna
Pertemuan dengan BRI Cabang Raha mengungkap tantangan utama dalam penggunaan KKP:
– Banyak KKP inaktif karena tidak digunakan selama lebih dari enam bulan.
– Minimnya merchant ber-EDC di Muna dan sekitarnya.
Sebagai solusi, penggunaan QRIS dinilai lebih efektif karena biaya transaksi rendah dan kemudahan akses.
BRI juga mendorong pemanfaatan KKP dengan program penghapusan biaya MDR bagi merchant tertentu.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG)
Program prioritas nasional MBG di Muna dijalankan oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Raha dan telah menjangkau sekitar 3.400 penerima manfaat yang terdiri dari siswa sekolah, ibu hamil, dan balita. Dampak positif program ini meliputi:
– Penciptaan lapangan kerja untuk 47 relawan lokal.
– Peningkatan ekonomi daerah melalui pembelian bahan baku dari masyarakat setempat.
– Pemenuhan gizi tambahan bagi kelompok rentan.
Namun, pelaksanaan program dihadapkan pada tantangan kenaikan harga bahan baku dan perlunya pembaruan data penerima manfaat secara berkala.
Sinergi untuk Efektivitas Program
Selain monitoring, dilakukan sharing session antara Kanwil DJPb Sultra dan KPPN Raha membahas kewenangan revisi DIPA, pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, serta revitalisasi sekolah.
Kegiatan ini menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, perbankan, dan masyarakat untuk memastikan setiap rupiah anggaran membawa manfaat nyata.
Pengawasan ketat dan keberlanjutan program menjadi kunci agar manfaat lonjakan anggaran, khususnya di sektor transmigrasi, dapat dirasakan langsung oleh warga Muna. (MS)
Simak Berita Lainnya di WA Channel disini
