PALU — Lima provinsi penghasil nikel terbesar di Indonesia sepakat membentuk Forum DPRD Penghasil Nikel sebagai aliansi politik daerah untuk memperkuat posisi tawar dalam ekosistem hilirisasi dan tata kelola pertambangan nasional.
Pembentukan forum berlangsung di Kantor DPRD Sulawesi Tengah, Minggu (7/12), dan dihadiri langsung oleh Wakil Menteri ESDM, Yuliot.
Forum ini dihuni oleh DPRD dari Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Maluku Utara, dan Papua Barat Daya—lima wilayah dengan kontribusi terbesar terhadap produksi dan pemurnian nikel Indonesia.
Wamen ESDM Yuliot menyampaikan apresiasi atas inisiatif para parlemen daerah ini. Ia menegaskan bahwa kolaborasi DPRD lintas provinsi dapat menjadi instrumen pengawasan, harmonisasi regulasi, dan penguatan usulan kebijakan di sektor nikel yang selama ini menjadi penopang ekonomi kawasan timur Indonesia.
“Nikel adalah sumber daya alam strategis yang jumlahnya terbatas. Pengelolaannya harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat, sebagaimana amanat UUD 1945 Pasal 33,” kata Yuliot.
Ia menambahkan, forum ini akan memperkuat posisi daerah dalam menyuarakan kebutuhan pembangunan yang berkelanjutan, termasuk dalam konteks nilai tambah hilirisasi nikel yang menjadi prioritas nasional.
365 IUP dan 79 Smelter: Potret Besarnya Industri Nikel Nasional
Yuliot mengungkapkan bahwa hingga 2025 terdapat 365 Izin Usaha Pertambangan (IUP) nikel tersebar di enam provinsi. Sementara itu, 79 smelter telah beroperasi, 74 dalam tahap konstruksi, dan 17 masih dalam perencanaan.
Kebijakan hilirisasi yang termaktub dalam UU Nomor 2 Tahun 2025 menegaskan bahwa seluruh komoditas mineral wajib diolah di dalam negeri.
Menurut Yuliot, kebijakan ini merupakan pondasi transformasi ekonomi menuju Indonesia Emas 2045.
“Sejak larangan ekspor bijih nikel tahun 2020, nilai ekspor nikel Indonesia melonjak lebih dari sepuluh kali lipat—dari USD 3,3 miliar pada 2017 menjadi USD 33,9 miliar pada 2024,” ujarnya.
Pemerintah memperkirakan bahwa hilirisasi pada 2040 akan menghasilkan: USD 618 miliar investasi kumulatif, 3 juta lapangan kerja baru, dan pertumbuhan signifikan terhadap PDB serta nilai ekspor mineral olahan.
Tekanan Lingkungan & Good Mining Practice
Meski potensi ekonominya besar, Wamen menekankan pentingnya good mining practice dalam seluruh proses penambangan dan pemurnian nikel.
Ia meminta semua perusahaan menerapkan standar tinggi dalam pengelolaan lingkungan hidup, termasuk pemulihan lahan pasca-tambang, pengendalian emisi karbon, dan penanggulangan potensi pencemaran.
Suara Daerah Harus Didengar Nasional
Ketua DPRD Sulawesi Tengah, Mohammad Arus Abdul Karim, menyebut Forum DPRD Penghasil Nikel sebagai langkah strategis untuk memperjuangkan kepentingan daerah di tengah pesatnya ekspansi industri nikel nasional.
“Forum ini menyatukan suara daerah penghasil nikel agar lebih kuat dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat di tingkat nasional,” tegas Arus.
Ia menekankan bahwa daerah selama ini menjadi tuan rumah industri strategis, namun sering kali tidak mendapatkan porsi seimbang dalam pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas lingkungan, serta pemerataan manfaat ekonomi.
Dominasi China dalam Industri Nikel Indonesia
Paralel dengan konsolidasi politik lima parlemen daerah penghasil nikel ini, isu dominasi China dalam rantai pasok nikel Indonesia terus menjadi sorotan global.
Sekitar 75% kapasitas pemurnian nikel Indonesia kini berada dalam kendali jaringan perusahaan Tiongkok melalui ekspansi Belt and Road Initiative (BRI)—mulai dari IMIP di Sulawesi Tengah, IWIP di Maluku Utara, hingga VDNI di Konawe.
Pemantapan aliansi DPRD penghasil nikel memberi sinyal bahwa Indonesia mulai memperkuat struktur politik domestik untuk menambah kontrol nasional atas hilirisasi, memperbaiki tata kelola lingkungan, dan meningkatkan pendapatan daerah.
Arah Baru: Indonesia, Nikel, dan Perebutan Global
Pembentukan aliansi parlemen daerah ini berpotensi menjadi fondasi penting dalam memperbaiki posisi tawar Indonesia di tengah: persaingan Amerika–Eropa vs China dalam rantai pasok EV, tekanan keberlanjutan lingkungan, kebutuhan konsolidasi tata kelola pertambangan, serta ambisi nasional menuju hilirisasi penuh.
Dengan semakin kompleksnya peta geopolitik mineral kritis, suara dan peran daerah penghasil nikel akan semakin menentukan arah masa depan industri nikel nasional—baik dalam stabilitas ekonomi lokal maupun posisi Indonesia di panggung global. (MS)
Simak Berita Lainnya di WA Channel disini
