UNAAHA – Anggota DPD RI asal Sulawesi Tenggara (Sultra), Leni Andriani Surunuddin, B.Bus., M.Com., menegaskan komitmennya untuk mengawal pengelolaan dana desa di Konawe agar benar-benar transparan, akuntabel, dan berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
Hal itu ia sampaikan saat hadir sebagai narasumber utama dalam Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa Tahun 2025 di Hotel Nugraha, Unaaha, Kamis (25/9/2025).
Workshop tersebut dibuka oleh Bupati Konawe, Yusran Akbar, S.T., yang menyampaikan bahwa pada 2025 total transfer dana desa mencapai Rp211 miliar. Meski tahun depan berpotensi menurun, ia mengajak seluruh kepala desa untuk lebih kreatif memanfaatkan potensi lokal.
Program unggulan yang disorot antara lain penanaman jagung 10 hektar per desa di lebih dari 145 desa dengan target 1.400 hektar lahan jagung pakan.
Selain itu, Konawe juga mengembangkan desa tematik lengkeng serta memperkuat program Dapur Makan Bergizi Gratis dengan target 33 unit hingga akhir 2025.
Dalam paparannya, Leni Andriani menegaskan bahwa pengawasan dana desa merupakan fungsi penting DPD RI dalam memastikan kebijakan pemerintah berjalan efektif hingga ke tingkat desa.
“DPD RI memiliki komitmen mendorong akuntabilitas dan optimalisasi dana desa. Pengawasan yang optimal harus benar-benar diwujudkan agar desa menjadi pilar utama pembangunan daerah,” tegasnya di hadapan ratusan kepala desa.
Ia juga menekankan bahwa dana desa tidak hanya soal administrasi, tetapi harus berdampak langsung bagi masyarakat.
“Dana desa harus memberi manfaat bagi petani, nelayan, UMKM, dan masyarakat luas. Karena itu, keterlibatan warga dalam perencanaan hingga pelaksanaan program menjadi sangat penting,” tambahnya.
Selain Leni, hadir pula narasumber lain, yakni Harry Bowo, Ak., M.E. (Kepala Perwakilan BPKP Sultra), Dr. Ir. I Gede Panca, M.Pd. (Kepala Dinas PMD Sultra), serta Dr. Dwitya Estu Nurpramana, S.E., Midec. (Kabid Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II Kanwil DJPb Sultra).
Harry Bowo menekankan pentingnya kapasitas aparatur desa dalam tata kelola keuangan. Sementara itu, I Gede Panca menilai desa adalah pusat pertumbuhan ekonomi baru, sedangkan Dwitya Estu Nurpramana menyoroti aspek teknis agar penggunaan anggaran sesuai aturan perbendaharaan negara.
Kegiatan sehari penuh ini dipandu oleh Plt Kepala Dinas PMD Konawe, Erdjuna Rasdjan, yang menjaga jalannya diskusi tetap interaktif dan memberi ruang bagi kepala desa untuk menyampaikan pengalaman lapangan.
Menutup rangkaian kegiatan, Leni Andriani kembali mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk menjaga sinergi.
“Mari bersama kita wujudkan pengelolaan dana desa yang transparan, akuntabel, dan bermakna bagi kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya. (MS)
Simak Berita Lainnya di WA Channel disini
