BUTON – Bupati Buton, Sulawesi Tenggara (Sultra) Alvin Akawijaya Putra akhirnya angkat bicara usai ramai diberitakan dan dilaporkan hilang oleh sejumlah aktivis mahasiswa di daerahnya.
Ia menegaskan bahwa dirinya tidak hilang, melainkan sedang berada di luar daerah untuk memperjuangkan tambahan anggaran pembangunan bagi Kabupaten Buton.
“Kalau saya hanya berdiam diri saja tanpa membuka jaringan, tanpa meminta bantuan dari kementerian, siapa yang akan membantu Buton?” ujarnya, Minggu (21/9/2025).
Alvin menjelaskan, selama berada di Jakarta ia melakukan sejumlah pertemuan penting, mulai dari Dirjen Bina Marga hingga Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, serta menjalin kerja sama dengan Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada (UGM).
“Pertemuan pertama saya dengan Kemendagri tidak ketemu dirjen, jadi dijadwalkan ulang. Baru pada pertemuan kedua saya bisa bertemu langsung dengan Dirjen Otda,” terangnya.
Ia juga menyebut, hasil dari lobi tersebut salah satunya terkait rencana dukungan peningkatan jalan di kawasan Stadion Buton.
“Saya harus kejar bola, makanya saya di luar daerah. Tapi jangan dilupakan apa yang saya lakukan di Jakarta,” tegas Alvin.
APBD Minim, Utang Menggunung
Bupati muda ini menyinggung kondisi keuangan daerah yang serba terbatas.
Ia memaparkan bahwa APBD Kabupaten Buton 96 persen bergantung pada dana transfer pusat, sementara Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya menyumbang 4 persen.
“Ini yang mengharuskan saya berpikir ekstra dan melakukan langkah-langkah luar biasa. Kalau hanya mengandalkan PAD, Buton tidak akan bergerak,” katanya.
Alvin juga mengakui masih dibebani warisan masalah dari pemerintahan sebelumnya, mulai dari utang yang belum terbayar hingga defisit anggaran Rp22 miliar.
“Saya juga manusia, ada rasa panik kalau hanya berdiam diri di kursi,” tambahnya.
Kritik Publik: Drama Lobi vs Eksekusi APBD
Meski begitu, data realisasi APBD 2025 justru menampilkan ironi. Berdasarkan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) Kementerian Keuangan per 21 September 2025, serapan anggaran Kabupaten Buton baru 47,41 persen dari total belanja Rp862,35 miliar.
Yang lebih mencolok, belanja pegawai justru mendominasi hingga 61,01 persen, sementara belanja modal—indikator nyata pembangunan—baru terealisasi 17,89 persen. Hal ini menimbulkan kritik bahwa pemerintah daerah lebih rajin membayar birokrasi daripada membangun daerah.
Pertanyaan pun mencuat: untuk apa sibuk melobi dana baru ke pusat jika anggaran yang ada saja belum dijalankan maksimal?
Publik menilai, drama lobi di Jakarta tidak sebanding dengan hasil di lapangan yang masih sepi pembangunan.
Ujian Sebenarnya: APBD 2026
Kini, semua mata tertuju pada APBD 2026. Berdasarkan KUA-PPAS, pendapatan Buton diproyeksikan Rp934 miliar, sementara belanja Rp945 miliar. Dengan skema ini, defisit tetap membayangi.
Jika lobi yang dilakukan Alvin benar-benar membuahkan hasil, APBD 2026 berpotensi menembus Rp1 triliun. Namun jika tidak ada perubahan signifikan, publik hanya akan semakin yakin bahwa “lobi” tersebut tak lebih dari drama perjalanan dinas berbiaya mahal. (MS)
Simak Berita Lainnya di WA Channel disini
