PATI – Gejolak politik di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, memanas dan menjadi perhatian nasional.
Aksi demonstrasi ratusan ribu warga menuntut pemakzulan Bupati Pati Sudewo tak hanya memicu kericuhan, tetapi juga memunculkan kekhawatiran akan merembet ke daerah lain jika tak segera diselesaikan.
Demo Besar-besaran di Pati Berujung Ricuh
Dikutip dari Antara, pada Rabu (13/8/2025), sekitar 100 ribu massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pati Bersatu memadati kawasan Kantor Bupati. Tuntutan mereka jelas: meminta Sudewo mundur dari jabatannya karena dinilai arogan dan kebijakannya dianggap tidak berpihak pada rakyat.
Aksi yang awalnya berlangsung damai berubah ricuh sekitar pukul 11.30 WIB. Insiden bermula dari pelemparan botol air mineral ke arah petugas, yang kemudian dibalas dengan tembakan gas air mata. Sejumlah peserta demo bertindak anarkis memecahkan kaca bangunan milik Pemkab, membakar dan membalikkan mobil di Jalan Dokter Wahidin.
Pemicu Gejolak: Kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan hingga 250%
Sumber kemarahan warga adalah kebijakan Pemkab Pati yang menaikkan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga 250%. Meski kebijakan ini tidak berlaku untuk semua objek pajak (sebagian hanya naik 50%), pernyataan Bupati Sudewo yang mempersilakan demo dengan jumlah 5.000 atau 50.000 orang dianggap meremehkan aspirasi rakyat.
Warga membalas sindiran tersebut dengan aksi donasi botol air mineral yang disusun di depan Pendopo Kabupaten.
Bupati Sudewo: Minta Maaf tapi Menolak Mundur
Dalam upaya meredakan situasi, Bupati Sudewo datang menggunakan mobil rantis kepolisian dan menyampaikan permintaan maaf singkat. Namun, orasinya diwarnai lemparan botol air mineral dan sandal jepit dari massa yang sudah memanas.
Meski diserang gelombang kritik, Sudewo menegaskan tidak akan mengundurkan diri.
“Saya dipilih secara konstitusional dan demokratis. Ada mekanismenya, tidak bisa mundur hanya karena tuntutan,” ujarnya.
Ia juga menghormati proses politik di DPRD Pati, termasuk hak angket yang telah disepakati hampir seluruh fraksi.
DPRD Pati Sepakat Ajukan Hak Angket
Rapat Paripurna DPRD yang digelar di hari yang sama memutuskan penggunaan hak angket untuk menyelidiki kebijakan Bupati Sudewo. Fraksi PKS, Demokrat, dan Gerindra sepakat bahwa kebijakan kenaikan PBB hingga pengangkatan pejabat RSUD perlu ditinjau ulang.
Fraksi Demokrat menilai Sudewo melanggar sumpah jabatan, sementara Fraksi Gerindra menekankan pentingnya pemerintahan yang transparan dan berpihak pada rakyat.
Respons Istana dan Partai Gerindra
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengingatkan pejabat publik agar berhati-hati dalam mengeluarkan pernyataan, apalagi yang berdampak langsung pada rakyat. Ia menegaskan bahwa pembinaan internal akan dilakukan Partai Gerindra terhadap Sudewo yang merupakan kader partai.
Sekjen Partai Gerindra Sugiono meminta Sudewo mengutamakan kebijakan yang tidak membebani masyarakat. Ia juga mengutip pesan Ketua Umum Prabowo Subianto agar setiap keputusan politik mempertimbangkan kepentingan rakyat kecil.
Kekhawatiran Gejolak Merembet ke Daerah Lain
Pengamat politik menilai, jika gejolak di Pati tidak segera diselesaikan secara damai dan transparan, potensi menularnya aksi serupa ke daerah lain sangat besar, terutama menjelang momentum politik dan Pilkada.
Kenaikan pajak yang drastis, ditambah sikap pejabat yang dianggap meremehkan aspirasi publik, bisa menjadi pemicu “efek domino” di wilayah lain. Pemerintah pusat diminta turun tangan untuk memastikan stabilitas sosial-politik tetap terjaga. (MS)
Simak Berita Lainnya di WA Channel disini
