KENDARI – Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Universitas Halu Oleo (MPM UHO) meminta Kejati Sultra membuka hasil verifikasi ahli atas dugaan ore nikel ilegal yang melibatkan PT Babarina Putra Sulung (PT BPS). Desakan itu muncul setelah tim penyidik tindak pidana khusus Kejati Sultra mengamankan barang bukti ore nikel yang jumlahnya diperkirakan mendekati 200 ribu metrik ton. Material tambang itu disebut belum sempat terjual. Kepala Kejati Sultra, Sugeng Riyanta, sebelumnya menyebut potensi kerugian negara dalam perkara ini diperkirakan melampaui Rp200 miliar.
Ketua MPM UHO, Miftahul Khuda, menegaskan pernyataan Kajati soal taksiran kerugian negara itu harus dibuktikan dengan perhitungan yang terukur dan konstruksi hukum yang kuat. Menurut dia, perkara ini tidak boleh ditangani setengah-setengah mengingat besarnya nilai kerugian yang disebut. Publik, kata dia, membutuhkan penjelasan soal cara menghitung kerugian, temuan pemeriksaan ahli, dan kemungkinan kerugian tambahan dari ore yang diduga sudah lebih dulu diperjualbelikan.
“Kami mengapresiasi kinerja Kejati Sultra yang berfokus pada pemulihan aset dengan mengamankan hampir 200 ribu metrik ton ore nikel ilegal tersebut. Namun, mengingat taksiran kerugian negara yang sangat fantastis, yakni di atas Rp200 miliar, publik Sultra menuntut pembuktian nyata,” tegas Yuda dalam pernyataan resminya di Kendari, Sabtu (7/11/2026).
Tiga Tuntutan MPM UHO
Tuntutan pertama, MPM UHO meminta Kejati Sultra segera mempercepat pemeriksaan ahli atas status, jumlah, dan kadar sesungguhnya dari ore nikel yang jumlahnya mendekati 200 ribu metrik ton dan sudah diamankan. Hasil pemeriksaan itu dinilai penting untuk memastikan nilai barang bukti, keabsahan material tambang, sekaligus memperkuat pembuktian dalam proses hukum.
Tuntutan kedua, penyidik diminta menelusuri semua jalur penjualan ore nikel yang diduga sudah lebih dulu dipasarkan secara ilegal. MPM UHO juga meminta penyidik mengungkap identitas semua pihak yang diduga terlibat, termasuk oknum pejabat serta jaringan yang diduga memanfaatkan dokumen pertambangan, dengan berpegang pada alat bukti dan fakta penyidikan.
Tuntutan ketiga, MPM UHO meminta pimpinan Kejati Sultra rutin memberi kabar terbaru soal penanganan perkara ini kepada publik secara objektif dan proporsional. Keterbukaan itu dinilai penting supaya warga mendapat kabar yang jelas dan tidak muncul anggapan adanya perlakuan berbeda dalam penanganan perkara pertambangan.
Transparansi dan Independensi Penyidikan
Bagi MPM UHO, keterbukaan informasi penting untuk menjaga kepercayaan publik pada proses penegakan hukum, terutama dalam perkara pertambangan yang menyangkut kepentingan ekonomi berskala besar. Menurut organisasi mahasiswa itu, penyidikan harus bisa memaparkan seluruh rangkaian peristiwa secara objektif, termasuk dugaan peran sejumlah pihak dalam penerbitan, pemakaian, atau pemanfaatan dokumen untuk melancarkan transaksi ore nikel yang dipersoalkan.
MPM UHO juga menegaskan penyidikan harus berjalan mandiri dan bebas dari campur tangan pihak mana pun. Menurut mereka, penegakan hukum tidak boleh hanya menyentuh pihak di lapangan, sementara pihak lain yang diduga berperan dalam rantai kegiatan itu luput dari pemeriksaan.
“Jangan sampai pengungkapan kasus hanya berhenti pada penyitaan barang bukti. Siapa yang mengatur, siapa yang memfasilitasi, ke mana ore nikel mengalir, dan siapa yang memperoleh keuntungan harus diungkap berdasarkan fakta hukum,” menjadi penekanan sikap MPM UHO.
Perkara Bergulir Sejak Juni 2026
Perkara PT BPS bukan persoalan baru bagi Kejati Sultra. Pada Juni 2026, Kejati Sultra sudah mendalami aktivitas pertambangan perusahaan itu di Desa Wolo, Kecamatan Wolo, Kabupaten Kolaka. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sultra telah beberapa kali menjalani pemeriksaan terkait aktivitas perusahaan tersebut.
Hasbullah, pejabat Dinas ESDM Sultra yang membidangi mineral dan batu bara, membenarkan pemeriksaan tersebut. Ia menyebut izin usaha pertambangan PT BPS sudah dicabut pemerintah pusat pada 2022, ketika urusan perizinan masih menjadi kewenangan pusat.
Pada bulan yang sama, penyidik Kejati Sultra juga melakukan penggeledahan dan menyita sejumlah dokumen penting. Yang disita antara lain bukti transaksi Rp2 miliar antara PT Wijaya Nikel Nusantara dan PT Mineral Niaga Jaya, beberapa faktur penjualan bijih nikel senilai miliaran rupiah, dan perjanjian jual beli kedua perusahaan itu. Disita pula lima buku rekening Bank Mandiri beserta catatan transaksi keuangan periode 2021-2022 — semuanya atas nama H. Tasman.
Turut disita puluhan dokumen teknis dan operasional, mulai dari dokumen perizinan, rencana kerja dan anggaran biaya, UKL-UPL, sampai izin terminal khusus dan berkas operasional lima perusahaan, yakni PT Gishan Raya Putra, PT Waja Inti Lestari, PT Mulia Makmur Perkasa, PT Tri Mitra Babarina, dan PT Babarina Putra Sulung. Ketua SMC, Aksan Setiawan, juga menyebut ada dugaan keterlibatan sejumlah pihak. Dua di antaranya berinisial HL dan HT. Menurut SMC, keterlibatan keduanya perlu didalami lebih jauh bila alat buktinya cukup.
Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sultra, Irwan, saat itu belum bisa menjelaskan lebih jauh soal pemeriksaan tersebut karena prosesnya masih berjalan. Ia menyebut penyidik masih mendalami perkara itu, sehingga perkembangan pemeriksaan belum bisa dibuka secara rinci. Ia memastikan perkara tersebut masih berada pada tahap penyelidikan.
Kerugian Negara dan Pengawalan hingga Sidang
Angka kerugian negara dalam perkara PT BPS masih berupa taksiran. Pernyataan Kajati soal potensi kerugian di atas Rp200 miliar, sebagaimana dikutip MPM UHO, belum disertai rincian dasar perhitungan yang dibuka ke publik. Karena itu, MPM UHO mendesak hasil verifikasi ahli segera diumumkan agar nilai kerugian dapat dibuktikan secara hukum, bukan sekadar diperkirakan.
Perlu dicatat, angka Rp200 miliar dalam perkara PT BPS berbeda dengan perkara PT Alam Mitra Indah Nugraha (PT AMIN) yang juga ditangani Kejati Sultra. Dalam perkara PT AMIN, total kerugian negara tercatat Rp233 miliar dan sekitar Rp175 miliar di antaranya belum diketahui keberadaannya, sebagaimana disampaikan Kajati dalam konferensi pers pada 11 Juni 2026. Kedua perkara tersebut tidak boleh dicampuradukkan.
MPM UHO menyatakan mahasiswa dan aktivis di Sultra siap mengawal seluruh tahapan penanganan perkara ini sampai ke pengadilan. Pengawasan publik, menurut mereka, dibutuhkan supaya penyidikan tetap konsisten, terbuka, dan tidak berhenti pada pengungkapan sebagian fakta saja. Hingga berita ini diturunkan, belum ada pihak yang diumumkan sebagai tersangka dalam perkara PT BPS, dan belum ada tanggapan resmi Kejati Sultra atas tiga tuntutan MPM UHO tersebut.
Publik kini menunggu jawaban atas sejumlah pertanyaan mendasar: dari mana asal ore nikel itu, ke mana alirannya dijual, siapa saja pihak yang terlibat, dan berapa kerugian negara yang bisa dibuktikan secara hukum. Bagi MPM UHO, keberhasilan penanganan perkara pertambangan tidak hanya dilihat dari banyaknya barang bukti yang disita. Yang tak kalah penting, kata mereka, adalah kemampuan penyidik membongkar rangkaian dugaan pelanggaran dan mempertanggungjawabkan tiap temuan lewat proses hukum yang terbuka dan adil.
Comment