JAKARTA – Puluhan anggota DPR menandatangani usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) soal polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Selasa (10/11/2026). Pengumpulan tanda tangan sudah berjalan sejak Senin malam dan bertambah pada hari ini — namun angka pastinya masih diperdebatkan: pengusul mengklaim lebih dari 25 penandatangan, sementara foto dokumen yang dibagikan hanya memperlihatkan 12 nama.
Ketua DPR Puan Maharani mengonfirmasi pimpinan DPR sudah menerima laporan usulan HMP tersebut dan akan menindaklanjutinya setelah pembukaan masa sidang. Namun HMP belum dibahas atau diputuskan dalam rapat paripurna hari ini, dan Puan menegaskan Gibran masih menjabat Wakil Presiden. HMP itu sendiri bukan pemakzulan.
Klaim Lebih dari 25, Foto Tunjukkan 12 Nama
Kabar penandatanganan itu pertama kali diberitakan detik.com pada Selasa pagi dan CNN Indonesia pada Selasa siang. Satu-satunya narasumber yang menyebut angka adalah Mardani Ali Sera, anggota Komisi II DPR dari Fraksi PKS, yang berada di urutan pertama daftar pengusul. Mardani mengklaim lebih dari 25 anggota DPR lintas fraksi sudah meneken usulan HMP, dan penandatanganan itu masih bersifat personal, bukan keputusan fraksi.
“Lebih dari 25. Sejak semalam dan tambah hari ini di DPR,” kata Mardani kepada detik.com. Kepada CNN Indonesia ia menyebut penandatangan berasal dari “hampir semua” fraksi dan “mayoritas fraksi tapi personal”.
Namun Detik mencatat, dari foto dokumen yang dibagikan Mardani, baru terlihat 12 nama anggota DPR yang sudah meneken. Dokumen itu berjudul “Pengusul Hak Menyatakan Pendapat”. Tidak satu pun nama penandatangan lain yang disebutkan dalam artikel Tier-1 yang dibaca. Selisih antara klaim lebih dari 25 dan 12 nama yang terlihat di foto tidak dijelaskan dalam kedua artikel tersebut.
Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PKB Muhammad Khozin menyebut delapan fraksi di DPR telah bersepakat secara informal untuk menggunakan HMP — itu kesepakatan informal lintas fraksi, bukan daftar penandatangan. “Per hari ini hampir relatif semua partai diskusi secara informal mengerucut kepada hak menyatakan pendapat,” kata Khozin kepada CNN Indonesia.
Puan: Sudah Terima Laporan, Gibran Masih Wapres
Puan Maharani, dalam konferensi pers usai paripurna, menyatakan pimpinan DPR sudah menerima laporan usulan HMP dan akan menindaklanjutinya setelah pembukaan masa sidang, dengan mendengarkan masukan fraksi, komisi, dan Badan Musyawarah (BAM). “Ya, kami memang sudah menerima laporan (usulan Hak Menyatakan Pendapat) tersebut, namun kami akan tindak lanjuti setelah pembukaan masa sidang ini bagaimana, siapa, dan apa mekanismenya,” kata Puan.
Puan menegaskan semua proses harus mengikuti mekanisme dan konstitusi. Ia juga meminta publik tidak berspekulasi: “Ya sekarang belum ada apa-apa. Kita belum ada perintah apa. Pak Wapres, Mas Gibran masih Wapres,” kata Puan.
“Kita jangan berandai-andai, kita lebih baik menyikapinya dengan tenang, dan jangan membuat hal-hal yang belum terjadi, kemudian memicu keresahan di masyarakat,” ujar Puan.
Puan juga menyatakan tidak akan mencampuri urusan internal partai lain. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad tidak ditemukan memberikan pernyataan hari ini soal HMP. Tidak ditemukan pula respons dari Gibran atau Istana dalam artikel Tier-1 yang dibaca hari ini.
HMP Belum Dibahas di Paripurna
Rapat paripurna pembukaan Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027 dibuka Puan Maharani pada Selasa pagi. Sebanyak 403 anggota hadir secara fisik dan 11 orang izin, sehingga total 414 anggota — kuorum tercapai. Namun HMP soal ijazah Gibran tidak disinggung dalam paripurna, dan setelah paripurna selesai tidak ada pimpinan atau anggota DPR yang menyampaikan pendapat mengenai ijazah SMA Gibran.
Ketua DPP PDI-P Andreas Hugo Pareira menegaskan HMP belum akan dilaksanakan pada paripurna hari ini karena prosesnya masih panjang. Ia menyebut HMP sebagai pilihan paling rasional dan efisien dari segi waktu. Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Herman Khaeron menyatakan partainya belum menentukan sikap dan masih mengkaji perkembangan.
Syarat pengajuan HMP adalah diusulkan minimal 25 anggota DPR, dan untuk disahkan menjadi sikap resmi harus disetujui dalam rapat paripurna yang dihadiri minimal dua pertiga anggota. Hingga Selasa siang, tidak ada laporan penyerahan resmi dokumen bertanda tangan ke pimpinan untuk dibacakan di paripurna, apalagi pemungutan suara.
Dasar Hukum yang Dipersoalkan
HMP yang diusulkan berkaitan dengan polemik ijazah Gibran. MA pada Jumat (30/10/2026), melalui Putusan Nomor 742 K/TUN/2026, menyatakan suket penyetaraan SMA Gibran — Nomor 9149/D.D1/KS/2019, 6 Agustus 2019 — yang dipakai sebagai syarat pendaftaran Pilpres 2024 tidak sah dan batal demi hukum. Pertimbangan MK disebut tidak menemukan dokumen yang menunjukkan Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma setara SMA.
Muhammad Khozin merujuk Pasal 210 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 dan mempertanyakan kualifikasi Pasal 7A ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 — apakah persoalan ijazah ini masuk kualifikasi “tidak pernah memenuhi syarat pencalonan” atau “tidak lagi memenuhi syarat saat menjabat”. CNN Indonesia dalam konteksnya menulis opsi HMP dapat berujung pada pemakzulan Gibran — itu konteks redaksi, bukan isi dokumen yang dikutip.
Perlu ditegaskan: HMP adalah instrumen DPR untuk menyatakan pendapat atas persoalan konstitusional, bukan pemakzulan. HMP yang diusulkan pun belum disahkan DPR. Sebelumnya, pada Selasa pagi, beredar kabar bersyarat dari satu narasumber anonim bahwa Gibran akan mempertimbangkan mundur bila paripurna menyetujui HMP — kabar yang Gibran sendiri menolak mengomentarinya, dan HMP tidak disetujui dalam paripurna hari ini.
Comment