JAKARTA – Ribuan massa dari berbagai elemen mahasiswa dan masyarakat sipil memadati sejumlah titik strategis di Jakarta pada Selasa (10/11/2026), bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan. Aksi tersebar di kawasan Monumen Nasional, Tugu Tani, Bundaran Hotel Indonesia, hingga depan Gedung DPR/MPR RI, dengan pengawalan ketat aparat gabungan. Hingga siang hari, situasi di titik-titik utama terpantau relatif kondusif meski padat, dan belum ada laporan kericuhan.
Polda Metro Jaya mencatat 74 kegiatan penyampaian aspirasi di muka umum dari total 83 kegiatan masyarakat yang terdata pada hari ini. Sebaran terbanyak berada di Jakarta Pusat dengan 47 kegiatan, disusul Jakarta Selatan 18 kegiatan, Jakarta Timur enam kegiatan, serta masing-masing satu kegiatan di Jakarta Barat, Kota Tangerang, dan Tangerang Selatan. Jumlah peserta diperkirakan mencapai 2.500 hingga 2.700 orang berdasarkan pemberitahuan resmi yang diterima kepolisian.
Massa Memadati Monas hingga DPR
Sejak pagi hari, massa mulai berkumpul di kawasan Silang Monas sekitar Patung Kuda, Tugu Tani, dan depan Gedung DPR/MPR RI. Sejumlah aliansi mahasiswa bergantian menyampaikan orasi dari atas mobil komando, menyerukan evaluasi terhadap tata kelola pemerintahan dan penegakan hukum. Arus massa yang terus bertambah membuat sejumlah ruas jalan di sekitar lokasi aksi dipadati kendaraan dan pejalan kaki.
Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Pol Firman Darmansyah mengatakan rekayasa lalu lintas sudah diberlakukan di sejumlah titik, namun belum ada penutupan arus secara menyeluruh. “Sudah jalan, sudah jalan,” kata Firman saat ditemui di sela pengamanan aksi. Menurut dia, unjuk rasa yang berlangsung saat ini masih tergolong biasa dan tidak terlalu besar, sehingga masyarakat diminta tetap tenang karena polisi telah disiagakan di berbagai titik.
Rekayasa arus lalu lintas di sekitar Gedung DPR/MPR RI diberlakukan secara situasional mulai pukul 10.00 WIB hingga kegiatan selesai. Ruas yang berpotensi terdampak meliputi Jalan Gatot Subroto, Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Gerbang Pemuda, Jalan Gelora, Jalan Pejompongan, kawasan Semanggi, dan Bendungan Hilir. Sebanyak 2.200 personel polisi lalu lintas disiagakan untuk mengatur arus kendaraan, dan pengendara diarahkan memanfaatkan jalur alternatif.
Lima Tuntutan Pulihkan Indonesia di Tugu Tani
Aksi terbesar dari kalangan mahasiswa dipusatkan di kawasan Tugu Tani, Jakarta Pusat, melalui gerakan bertajuk #PulihkanIndonesia yang digagas Badan Eksekutif Mahasiswa Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan ‘Aisyiyah (BEM PTMA) Indonesia. Penyelenggara memperkirakan 500 hingga 800 mahasiswa dan masyarakat bergabung, meski sejumlah pemberitaan lain menyebut angka 500 orang atau sekitar 300 orang. Lima tuntutan yang dibawa meliputi pemulihan krisis ekologis, pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme, pemenuhan hak dasar rakyat, penegakan hukum tanpa pandang bulu, serta pengembalian keberpihakan hukum kepada rakyat. Dalam tuntutan pertama, mahasiswa juga mendesak Presiden Prabowo Subianto mencopot Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni.
Koordinator Presidium Nasional BEM PTMA Indonesia 2026 Asrul Haruna menegaskan aksi tersebut bukan upaya menggulingkan pemerintahan. “Tidak terdapat sedikit pun agenda maupun upaya makar dalam kegiatan aksi yang kami lakukan,” kata Asrul.
Ia menjelaskan seruan itu lahir dari kegelisahan terhadap persoalan mendasar bangsa. “Seruan Pulihkan Indonesia berangkat dari kegelisahan terhadap persoalan mendasar bangsa. Mulai dari krisis ekologi, praktik korupsi dan kolusi yang mengabaikan keberlanjutan lingkungan, hak masyarakat yang belum terpenuhi, hingga penegakan hukum tanpa bulu,” tutur Asrul dalam keterangan tertulisnya.
FMN, PPPK, dan Aktivis 98 Turun Bersamaan
Front Mahasiswa Nasional (FMN) menyerukan aksi nasional bertajuk 10 November Memanggil di sejumlah daerah, dengan salah satu titik pergerakan dari kawasan Monas menuju Gedung DPR/MPR RI. Dalam seruan yang diunggah melalui akun Instagram @pp_fmn, FMN menyampaikan sepuluh tuntutan, antara lain penurunan harga kebutuhan pokok serta biaya pendidikan dan kesehatan, penghentian pungutan pajak yang dinilai memberatkan, penghentian program yang dinilai anti-rakyat seperti Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Desa Merah Putih, pembubaran Danantara, Agrinas, dan DSI, serta penghentian revitalisasi dwifungsi militer dan kepolisian. “Prabowo harus bertanggung jawab atas inkompetensinya. Berhenti mengalihkan masalahmu ke rakyat,” tulis FMN dalam seruan tersebut.
Di depan Gedung DPR RI, Aliansi PPPK Paruh Waktu Teknis Indonesia (APTI) menggelar aksi terpisah sejak pukul 09.00 WIB dengan target sekitar 1.000 peserta. Mereka menuntut perubahan status menjadi PPPK penuh waktu, peningkatan kesejahteraan dan kepastian penghasilan, serta penolakan terhadap kebijakan penataan atau pemberhentian yang dinilai merugikan. Sementara itu, Front Mahasiswa Jayakarta menyerukan aksi di kawasan Patung Jenderal Sudirman, dan kelompok aktivis 1998 yang tergabung dalam IKA 98, GERAK 98, dan 98 Garis Lucu membawa Maklumat Matraman yang mendesak pemerintah menjalankan agenda Reformasi 1998, meski lokasi dan waktu aksi mereka belum diumumkan secara resmi.
Pengamanan Humanis, Sekolah Tetap Normal
Polda Metro Jaya menggelar simulasi tactical floor game bersama unsur TNI, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dan sejumlah pemangku kepentingan lain untuk menyamakan persepsi pengamanan. “Tujuannya adalah untuk menyamakan persepsi dalam hal penyampaian aspirasi ini harus dijaga, dikawal, dan diamankan dengan baik,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto. Kapolda Metro Jaya Komjen Dadang Hartanto memerintahkan personel tidak membawa senjata api maupun barang berbahaya selama pengamanan, dan mengedepankan pendekatan humanis, profesional, serta dialogis.
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurachman menilai aksi hari ini bukan demonstrasi besar-besaran dan memastikan pemerintah telah melakukan antisipasi serta komunikasi agar situasi tetap kondusif. “Enggak ada besar-besaran, ada demo-demo biasa menurut saya,” kata Dudung di Kantor Kemenko Polkam, Jakarta, Senin (9/11/2026). “Sudah kita antisipasi dan sudah kita komunikasikan dengan baik,” ujarnya.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan kegiatan belajar mengajar di sekolah tetap berjalan normal tanpa pembelajaran jarak jauh. “Tidak ada PJJ, sekolah seperti biasa,” kata Pramono. Ia mengingatkan peserta aksi menjaga ketertiban dan tidak merusak fasilitas publik selama menyampaikan aspirasi di ruang publik.
Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta sempat mengeluarkan peringatan demonstrasi yang meminta warganya menghindari kawasan Monas, Tugu Tani, Balai Kota, dan Gedung DPRD karena aksi berpotensi menimbulkan gangguan lalu lintas. Hingga laporan ini disusun pada siang hari, belum ada laporan resmi mengenai bentrokan maupun korban dalam rangkaian aksi tersebut. Perkembangan di lapangan masih terus dipantau, dan aparat mengimbau masyarakat mengikuti informasi resmi kepolisian serta menghindari kawasan titik aksi bila tidak ada keperluan mendesak.
Comment