KENDARI — Langkah Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) menindak perusahaan yang diduga terafiliasi dengan seseorang pengusaha berinisial AK membuka kembali perhatian terhadap jaringan bisnis pertambangan nikel di Indonesia.
Salah satu wilayah yang menjadi sorotan adalah Pulau Kabaena, Sulawesi Tenggara, kawasan yang selama bertahun-tahun menghadapi tekanan aktivitas pertambangan.
Dalam keterangan resmi pada 4 November 2026, Satgas PKH menyatakan telah memutuskan langkah penindakan secara tegas, menyeluruh, dan terkoordinasi terhadap perusahaan yang diduga menguasai atau menggunakan kawasan hutan secara tidak sah serta terafiliasi dengan dan/atau dikendalikan oleh AK.
Satgas juga menyebut akan menelusuri jaringan perusahaan yang terkait dengan pihak tersebut di berbagai wilayah Indonesia.
Hasil penelaahan awal, menurut keterangan Satgas, menemukan indikasi persoalan dalam tata kelola pertambangan, perizinan, serta penguasaan dan pemanfaatan kawasan hutan. Namun, pengumuman tersebut belum memerinci seluruh perusahaan yang menjadi sasaran maupun mengungkap identitas AK secara terbuka.
Sejumlah pemberitaan mengidentifikasi sosok berinisial AK tersebut sebagai Arif Kurniawan, pengusaha yang disebut memiliki jaringan bisnis luas dalam perdagangan dan pertambangan nikel.
Identifikasi itu menjadi pintu masuk untuk menelusuri hubungan antara jaringan bisnis nikel, konsesi pertambangan di sejumlah daerah, dan persoalan penguasaan kawasan hutan. Namun, hubungan setiap perusahaan dengan Arif Kurniawan maupun statusnya dalam penindakan Satgas PKH tetap harus dibuktikan melalui dokumen dan keterangan resmi.
Menelusuri Jaringan Bisnis Nikel
Nama Arif Kurniawan pernah menjadi perhatian setelah laporan internasional pada Desember 2025 menggambarkan perjalanan seorang mantan pedagang komoditas Glencore yang membangun pengaruh besar dalam perdagangan nikel Indonesia.
Laporan tersebut menyebut Arif memiliki jaringan bisnis yang berkembang melalui sejumlah perusahaan dan aktivitas perdagangan bijih nikel. Angka yang dikutip dalam berbagai pemberitaan menyebut jaringan tersebut diperkirakan menguasai sekitar 33 persen perdagangan bijih nikel domestik.
Arif juga disebut memiliki kepentingan bisnis bersama sejumlah mitra pada lebih dari 20 konsesi pertambangan dengan total luas lebih dari 71.000 hektare di Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Selatan.
Angka-angka tersebut menggambarkan besarnya skala jaringan bisnis yang diberitakan. Namun, besaran penguasaan perdagangan maupun hubungan kepemilikan setiap konsesi perlu dibaca berdasarkan sumber dan definisi yang digunakan, termasuk pembedaan antara kepemilikan saham, kepentingan usaha, hubungan dagang, dan kendali operasional.
Dalam konteks penertiban kawasan hutan, persoalan utamanya bukan semata-mata besarnya jaringan bisnis, melainkan kepatuhan setiap perusahaan terhadap ketentuan perizinan, penggunaan kawasan hutan, kewajiban lingkungan, serta tata kelola pertambangan.
PT TMS dan Persoalan Tambang di Kabaena
Salah satu perusahaan yang ikut disebut dalam pemberitaan mengenai jaringan bisnis nikel di Kabaena adalah PT Tonia Mitra Sejahtera (PT TMS).
Perusahaan ini menjalankan kegiatan pertambangan nikel di Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara, dengan wilayah operasi yang berada di Pulau Kabaena. Data pertambangan yang pernah dipublikasikan mencatat luas wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi PT TMS sekitar 5.891 hektare.
Nama PT TMS juga pernah muncul dalam penertiban kawasan hutan oleh Satgas PKH. Pada September 2025, kawasan seluas 172,82 hektare yang berkaitan dengan kegiatan pertambangan perusahaan tersebut dilaporkan menjadi bagian dari area yang dikuasai kembali oleh Satgas.
Angka 172,82 hektare itu perlu dibedakan dari keseluruhan luas IUP PT TMS. Penertiban terhadap bagian kawasan tertentu tidak dengan sendirinya berarti seluruh wilayah izin perusahaan telah dicabut atau diambil alih.
Persoalan PT TMS juga berkaitan dengan kewajiban denda administratif. Sejumlah pemberitaan menyebut perusahaan tersebut dikenai denda sekitar Rp2,094 triliun dan telah melakukan pembayaran awal sebesar Rp500 miliar.
Meski demikian, besaran kewajiban yang masih harus diselesaikan perlu merujuk pada data resmi terbaru dari Satgas PKH atau instansi berwenang. Angka pembayaran awal tidak cukup untuk memastikan posisi akhir kewajiban perusahaan, termasuk apabila terdapat perubahan perhitungan, pembayaran lanjutan, atau proses administratif lainnya.
Di tengah berbagai informasi tersebut, hubungan PT TMS dengan jaringan bisnis Arif Kurniawan masih memerlukan penjelasan berbasis dokumen. Keterkaitan yang disebut dalam pemberitaan belum dapat diperlakukan sebagai bukti bahwa Arif merupakan pemilik terdaftar, pengendali langsung, atau pihak yang bertanggung jawab atas seluruh kegiatan operasional perusahaan.
Hingga pengumuman Satgas PKH pada 4 November 2026, belum ada perincian resmi yang secara terbuka memastikan PT TMS termasuk dalam daftar perusahaan yang menjadi sasaran penindakan terbaru terkait AK.
Perpres 5/2025 dan Konsekuensi Penertiban
Penindakan Satgas PKH memiliki dasar dalam Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan.
Melalui kerangka tersebut, pemerintah dapat melakukan penguasaan kembali kawasan hutan yang digunakan atau dikuasai secara tidak sah, mengenakan denda administratif, serta melakukan upaya pemulihan aset sesuai ketentuan yang berlaku.
Satgas menegaskan bahwa langkah administratif tidak menghapus kemungkinan pertanggungjawaban pidana. Apabila ditemukan unsur tindak pidana, pihak yang terlibat, baik perorangan maupun korporasi, tetap dapat diproses melalui mekanisme penegakan hukum.
Ketentuan ini penting bagi wilayah seperti Kabaena. Penertiban tidak semestinya berhenti pada penguasaan kembali lahan atau pembayaran denda. Pemerintah juga perlu memastikan pemulihan lingkungan, kepastian status kawasan, kepatuhan perusahaan, dan perlindungan masyarakat yang terdampak aktivitas pertambangan.
Dengan demikian, pengawasan terhadap jaringan perusahaan harus dilakukan secara menyeluruh, transparan, dan berdasarkan bukti yang dapat diuji.
Jejak Karier Listyo Sigit di Sulawesi Tenggara
Di tengah sorotan terhadap jaringan bisnis nikel tersebut, nama Listyo Sigit Prabowo turut muncul dalam sejumlah pemberitaan yang membahas hubungan personal dan politik di sekitar Arif Kurniawan.
Nama Listyo memiliki catatan karier di Sulawesi Tenggara. Pada 2013, ia pernah menjabat sebagai Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sulawesi Tenggara. Setelah itu, ia dipercaya menjadi ajudan Presiden Joko Widodo pada 2014, kemudian menjabat Kapolda Banten pada 2016, Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri pada 2018, serta Kabareskrim Polri pada 2019.
Listyo kemudian dilantik menjadi Kapolri pada 27 Januari 2021. Pada Oktober 2026, ia diberitakan bergeser dari jabatan Kapolri dan menempati posisi Kepala Staf Kepresidenan.
Riwayat jabatan tersebut merupakan bagian dari perjalanan karier Listyo di institusi kepolisian dan pemerintahan. Namun, keberadaannya sebagai mantan pejabat kepolisian di Sulawesi Tenggara tidak dengan sendirinya membuktikan adanya hubungan dengan kegiatan pertambangan di Kabaena.
Sejumlah pemberitaan juga mengaitkan nama Listyo dengan perkara dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto. Informasi mengenai perkara tersebut harus ditempatkan sebagai proses hukum yang terpisah dan dinilai berdasarkan keterangan resmi aparat penegak hukum serta perkembangan penyidikan.
Tidak terdapat dasar yang cukup untuk menyimpulkan bahwa perkara tersebut memiliki hubungan dengan jaringan bisnis nikel Arif Kurniawan atau kegiatan PT TMS di Kabaena.
Pemisahan konteks ini penting agar pembahasan mengenai jaringan pertambangan tidak berkembang menjadi tuduhan personal yang belum terbukti.
Pertanyaan yang Masih Menunggu Jawaban
Perkembangan penindakan Satgas PKH menyisakan sejumlah pertanyaan penting bagi publik.
Pertama, siapa saja individu dan perusahaan yang secara resmi masuk dalam jaringan yang sedang ditelusuri Satgas PKH? Kedua, bagaimana hubungan hukum dan bisnis antara Arif Kurniawan dengan perusahaan-perusahaan yang disebut memiliki konsesi nikel di Sulawesi? Ketiga, apakah PT TMS termasuk dalam daftar perusahaan yang sedang diverifikasi atau ditindak dalam operasi terbaru?
Pertanyaan berikutnya menyangkut kewajiban denda administratif PT TMS, status pembayaran, serta tindak lanjut pemulihan kawasan hutan yang telah dikuasai kembali. Pemerintah perlu menyampaikan informasi yang terukur agar publik dapat membedakan antara proses penertiban, pemenuhan kewajiban administratif, dan penegakan hukum pidana.
Di sisi lain, informasi mengenai kepemilikan dan pengendalian perusahaan pertambangan juga perlu dibuka secara lebih transparan. Dalam industri dengan nilai ekonomi besar seperti nikel, publik berhak mengetahui siapa pemilik manfaat sebenarnya, siapa yang mengambil keputusan operasional, dan siapa yang bertanggung jawab atas dampak kegiatan pertambangan.
Ujian Tata Kelola Nikel Indonesia
Kasus-kasus di Kabaena memperlihatkan bahwa persoalan pertambangan tidak hanya berkaitan dengan produksi, investasi, dan penerimaan negara. Ada persoalan yang lebih mendasar, yakni kepastian hukum, transparansi kepemilikan, perlindungan kawasan hutan, dan keberlanjutan lingkungan.
Pulau kecil seperti Kabaena memiliki kerentanan ekologis yang perlu menjadi pertimbangan utama dalam setiap kebijakan pertambangan. Penegakan hukum harus memastikan bahwa kepentingan ekonomi tidak mengabaikan daya dukung lingkungan maupun hak masyarakat setempat.
Langkah Satgas PKH menelusuri jaringan perusahaan yang diduga terafiliasi dengan AK karena itu menjadi ujian penting bagi konsistensi pemerintah dalam menata sektor pertambangan. Penindakan harus berlaku tanpa pandang bulu, didukung bukti yang terbuka untuk diuji, dan tidak berhenti pada perusahaan yang menjadi perhatian publik.
Pada akhirnya, persoalan Kabaena bukan tentang siapa yang berada di balik jaringan bisnis nikel. Yang lebih penting adalah memastikan bahwa setiap konsesi, setiap perusahaan, dan setiap pemegang kepentingan tunduk pada hukum yang sama.
Pemulihan kawasan hutan, kepastian hukum, dan perlindungan masyarakat harus menjadi ukuran keberhasilan penertiban. Tanpa itu, penindakan hanya akan menjadi rangkaian operasi administratif, sementara persoalan mendasar tata kelola pertambangan tetap berulang. (MS Network)
Comment